Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

High Level Meeting TPID Badung, Pemerintah Berupaya Jaga Stabilitas Harga dan Stok Pangan

Bali Tribune/ TPID - Wabup Suiasa saat high level meeting Bersama TPID, OPD dan pihak terkait lainnya bertempat di Puspem Badung, Rabu (13/5/2020).
Balitribune.co.id | Mangupura - Dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga di bulan suci Ramadhan dan menjelang Lebaran, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung menggelar High Level Meeting (HLM) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait lainnya bertempat di Puspem Badung, Rabu (13/5/2020). 
 
Dalam high level meeting yang dipimpin langsung Wakil Bupati I Ketut Suiasa juga membahas hasil pemantauan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar, ketersediaan dan harga komoditas pangan mengingat di bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran cenderung terjadi kenaikan harga terlebih saat ini, Indonesia termasuk Badung sedang dihadapkan dengan wabah corona (Covid-19).
 
Wabup Suiasa mengatakan dalam situasi saat ini pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga dan stok pangan. Dengan adanya indikasi lonjakan harga bahan pokok tersebut, pemerintah akan melakukan langkah-langkah antisipatif, antara lain dengan segera turun ke pasar memantau dan mengawasi pergerakan harga di pasaran. Termasuk melakukan operasi pasar dengan sasaran wilayah zona merah dan wilayah padat penduduk sebagai jaminan pemenuhan sembako masyarakat tetap aman dan terkendali.
 
"Kami berharap kenaikan harga kebutuhan pokok tidak terlalu tinggi karena akan menyulitkan masyarakat dan kita perlu melakukan pemantauan untuk mengantisipasinya. Lewat kegiatan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menekan inflasi di daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami juga berharap pada semester kedua tahun ini inflasi di Kabupaten Badung bisa ditekan,” ujar Suiasa.
 
Wabup juga berharap melalui high level meeting ini, TPID Kabupaten Badung dapat menyusun program-program terukur sepanjang semester kedua tahun 2020. 
 
"Program yang mengacu pada prinsip 4 K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif," katanya seraya menambahkan Pemkab Badung telah memprioritaskan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan pokok.
 
Pihaknya menyebut ada empat aspek yang menjadi perhatian pemerintah. Pertama, dari sisi stok, kedua ketersediaan pasokan, ketiga distribusi dan keempat yang paling penting adalah stabilisasi harga.
 
Terkait dengan pasokan, pemerintah telah melibatkan banyak sektor utamanya yang bergerak di sektor riil. Disamping itu beberapa waktu lalu Pemkab Badung sudah melaksanakan hight level meeting dengan BI perwakilan Bali dalam rangka menjaga ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok guna menekan laju inflasi daerah pada masa pandemi Covid-19.
 
"Kami juga mengingatkan masyarakat agar tidak sampai terjadi panic buying pada saat kondisi seperti ini karena stok pangan kita masih sangat memadai guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui rapat koordinasi ini target kami adalah sinergi dari berbagai institusi menjadi lebih kuat. Dengan demikian berbagai program pengendalian inflasi dapat dilakukan dengan maksimal dan astungkara inflasi dan harga-harga tetap terjaga,” ucapnya.   
wartawan
I Made Darna
Category

Tinggalkan Insinerator, Bupati Gus Par Geber Pengolahan Sampah Modern Berbasis Sumber

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memperketat pengawasan terhadap teknologi pengolahan sampah berbasis pembakaran (termal). Menteri Lingkungan Hidup RI menegaskan bahwa fasilitas insinerator yang belum memenuhi ketentuan lingkungan belum diperbolehkan beroperasi.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Strategi Ekonomi Pemkab Tabanan Berbuah Manis, Hilirisasi Jalan, Pengangguran Berkurang

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027, Selasa (10/2), bertempat di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pastikan Dasar Hukum Kuat, Gaji Dua Bulan Segera Cair Sekaligus

balitribune.co.id | Tabanan – Awal tahun 2026 menjadi masa penyesuaian bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Tabanan yang baru saja dilantik dan mulai menjalankan tugas pengabdiannya di berbagai unit kerja. Seiring dimulainya peran tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan memahami harapan dan kegelisahan para PPPK Paruh Waktu terkait pencairan gaji perdana yang hingga saat ini masih dalam proses.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.