Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

HILLSI Bali Dituntut Hasilkan SDM Sesuai Kebutuhan Industri

Bali Tribune/I Made Sumitra
balitribune.co.id | Denpasar - Keberadaan Dewan Pengurus Daerah Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (DPD HILLSI) Bali menjadi sebuah fondasi bagi seluruh lembaga pelatihan kerja (LPK) agar mampu bersaing di dunia industri khususnya di era revolusi industri 4.0. 
 
Ketua DPD HILLSI Bali, I Made Sumitra saat pelantikan dan pengukuhan anggota DPD HILLSI Bali dan Dewan Pengurus Cabang Kabupaten/Kota se-Bali periode 2018- 2023 serta Indonesia Vocational Summit 2019 di Denpasar, Kamis (3/10) mengatakan, lembaga pelatihan kerja didirikan berdasarkan atas kompetensi dengan mengedepankan pengetahuan, skill dan attitude. 
 
Kata dia, dalam hal ini seiring berjalannya waktu, kurikulum yang ditetapkan di LPK pun dimodifikasi sesuai kebutuhan industri. "Karena yang menjadi mitra kerja sama kita adalah SDM yang dicetak atau dilahirkan lembaga-lembaga pelatihan kerja ke dunia industri," katanya.
 
Menurut Sumitra, sinergitas dengan industri menjadi jawaban untuk LPK dalam hal mengutamakan kualitas dan menyesuaikan dengan teknologi digital yang saat ini berkembang begitu pesat serta menjadi kebutuhan. Sebab, dikatakan Sumitra peserta didik LPK sekarang ini adalah generasi milenial yang kemudian akan menjadi generasi Z. 
 
"Tentunya yang terakomodir dengan teknologi yang masuk ke lembaga pelatihan kerja baik itu dari sistem informasinya digital, marketingnya dan juga metode pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan," jelas Sumitra.
 
Sementara itu, Asisten Deputi Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antarlembaga Kementerian Pariwisata, Wisnu Bawa Tarunajaya saat menjadi keynote speaker Indonesia Vocational Summit 2019 menyampaikan bahwa HILLSI Bali didorong dan dibina untuk melakukan pelatihan dalam program pendidikan. Apa yang dilatih oleh LPK ini tentunya agar disesuaikan dengan kebutuhan industri baik itu terkait digitalisasi. 
 
Sebab kata dia di era digital sekarang ini, SDM revolusi industri 4.0 inipun masih memerlukan karakter dan perlu juga diberikan tambahan-tambahan program digitalisasi. "Karena digitalisasi adalah sebuah program untuk mempercepat proses bagaimana sebuah administrasi perencanaan didasari oleh online atau digital itu sangat bagus," kata Wisnu. 
 
Dia mengimbau kepada LPK untuk mengajarkan para peserta pelatihan supaya memahami dan menggunakan digitalisasi guna mempercepat, mempermudah informasi data dan sebagainya dari teknologi digital tersebut. 
wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Edukasi Inklusif untuk Generasi Hebat, Kepala Perwakilan BKKBN Bali Berikan Pembinaan Kesehatan Reproduksi di SLB Negeri 1 Klungkung

balitribune.co.id | Semarapura - Komitmen mewujudkan generasi muda yang sehat, berdaya, dan terlindungi terus diperkuat oleh Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS, menghadiri secara langsung kegiatan Pembinaan Kesehatan Reproduksi bagi Kelompok Risiko Tinggi (Risti) yang diselenggarakan di SLB Negeri 1 Klungkung pada Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Putu Parwata Pimpin Pansus Bahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

balitribune.co.id | Mangupura – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung yang membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan menggelar rapat kerja di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Badung, Senin (8/6/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) sekaligus Ketua Pansus, I Putu Parwata, sebagai bagian dari upaya memperkuat regulasi internal DPRD dalam menjaga etika dan kehormatan lembaga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gusti Anom Gumanti Apresiasi WTP Badung, Berharap Catatan BPK Bisa Selesai Dalam Satu Bulan

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti, SH, MH, memberikan apresiasi kepada Bupati Badung, Wakil Bupati dan anggota di DPRD Badung atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2025. Ini menunjukkan bahwa sinergitas antara legislatif dan eksekutif sudah berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pertahankan Transparansi, Pemkab Tabanan Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut atas LKPD

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan kembali mengukir prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Pemkab Tabanan sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.