Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hindari Kartel Tiongkok, Menpar Minta Berlakukan "White List"

Arief Yahya

BALI TRIBUNE - Terkait dengan keberadaan wisatawan Tiongkok yang dianggap momok dalam pariwisata Indonesia, Menteri Pariwisata Arief Yahya ditemui di Nusa Dua, Senin (12/11) lalu, menjelaskan  dirinya pernah bertemu dengan Menteri Pariwisata Tiongkok (goverment to government/g to g) dan sepakat membuat "white list". Dijelaskan white list merupakan catatan travel agen atau reseller resmi yang bisa beroperasi di kedua Negara, dan tiga tahun yang lalu disebutkan dua kali Menpar sudah bersepakat dengan Kementerian Pariwisata Tiongkok. "Jika di luar white list itu berarti itu ilegal, ataupun kalau ada di white list tapi melanggar, tentu akan ditindak," sebut Menpar sembari menyebutkan industri pariwisata Indonesia waktu itu diwakili ASITA. "Ini menurut saya yang paling efektif," imbuhnya. Dikatakan Menpar Arief Yahya, persoalan wisatawan Tiongkok tidak hanya terjadi di Indonesia, justru yang paling ramai di Thailand. Pasalnya, di sana ada yang namanya zero fee dollar, zero fee tour. Dua istilah ini kerap digunakan dan sebenarnya juga terjadi di seluruh dunia, salah satunya di Bali dan ini telah diatasi sekarang. Menurut Menpar, saat ini ada peluang yang bisa dikatakan dikuasai oleh "kartel" dimana satu industri yang end to end dikuasai oleh satu badan usaha atau seseorang. "Rata-rata wisatawan Tiongkok yang ke Bali kita tahu rata-rata 150 sampai 200 ribu per bulan. Jadi bisa dibayangkan kalau hal itu terjadi," ungkapnya. Soal target kunjungan wisatawan ke Indonesia sejumlah 17 juta orang, Menpar Arief Yahya dengan berat hati menyampaikan target wisatawan tahun ini bisa dikatakan tidak tercapai dan hanya berada di angka 16,5 juta orang. "Mengapa bisa demikian, hal ini bisa saya katakan akibat bencana alam, gempa yang beruntun. Sebenarnya tidak enak mengatakan ini, tapi harus saya sampaikan," sebut Menpar. Akibatnya kerugian yang mesti ditanggung sektor ini rata-rata mencapai 100 ribu per bulan dan ini diperkirakan terjadi dalam kurun waktu 6 bulan. "Lima bulan di tahun 2018 dan 1 bulan di tahun 2019. Dan tahun ini kita akan shorted sekitar 500 ribu, jadi dari target 17 juta, pastinya hanya akan mencapai 16,5 juta," tandasnya. Bahkan tahun lalu juga terjadi hal yang sama akibat erupsi Gunung Agung dan kerugian secara nasional mencapai 1 miliar dolar AS dalam kurun waktu 6 bulan.

wartawan
Arief Wibisono
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Monsun Asia Aktif Picu Angin Kencang dan Peningkatan Tinggi Gelombang, Pelaku Wisata Bahari Diimbau Waspada

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam akun resminya, bmkgbali pada Rabu (21/1) mengimbau masyarakat Bali untuk tetap waspada potensi cuaca ekstrem tanggal 21-27 Januari 2026. Pada periode tersebut sebagian besar wilayah Bali sudah memasuki puncak musim hujan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Bali: Raperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada BPD Bali Dapat Ditetapkan Menjadi Perda

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-26 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Laporan Dewan terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan Sikap/Keputusan Dewan yang berlangsung di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bal

Baca Selengkapnya icon click

Sinergi Bawaslu dan Diskominfosan Bangli Perketat Pengawasan di Ruang Siber

balitribune.co.id | Bangli - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangli resmi menjalin sinergi strategis dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Bangli. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Publikasi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan yang bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Bangli, Rabu (21/1).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.