Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hingga 2015, Terdata 2.137 Kasus HIV/AIDS di Badung

Wabup Ketut Suiasa didampingi Kadis Kesehatan I Gede Putra Suteja seusai rapat kerja Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Badung, Selasa (12/4).

Mangupura, Bali Tribune

Penularan virus HIV/AIDS di Kabupaten Badung kian mengkhawatirkan. Diperkirakan ribuan warga Badung sudah terjangkit penyakit mematikan itu. Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Badung yang dipimpi Ketua Pelaksana KPA Badung Ketut Suiasa di Puspem Badung, Selasa (12/4).

Menurut Wakil Ketua Pelaksana II KPA Badung yang juga Kadis Kesehatan Badung I Gede Putra Suteja, situasi epidemi HIV/AIDS di "gumi keris" berada pada tingkat epidemi yang terkonsentrasi. Jumlah kasus HIV dan AIDS semakin meningkat setiap tahunnya.

"Berdasarkan data kumulatif total kasus HIV/AIDS tahun 2015 hingga bulan Desember tercatat 2.137 (14,14%) kasus di Badung dari total kasus di Provinsi Bali dengan estimasi kasus yang ada sebanyak 2.312 kasus," kata Putra Suteja

Ia juga menyebutkan faktor resiko terbanyak penyumbang tahun 2013 yaitu heteroseksual 90%, kemudian 6% dari laki seks laki, perimatal 2%, panasiun 1% dan tidak diketahui 1%. "Faktor resiko penularang HIV/AIDS tertinggi adalah heteroseksual," ujarnya.

Menanggapi tingginya kasus HIV/AIDS ini, Ketua Pelaksana KPA yang juga Wabup Badung Ketut Suiasa meminta jajarannya segera mengambil langkah-langkah penanggulangan. "Besarnya penderita HIV/AIDS ini merupakan masalah serius. Ini tantangan dan hambatan didalam melaksanakan pembangunan di Badung khususnya di sektor kesehatan," ujar Suiasa.

Untuk menekan persoalan penderita HIV/AIDS ini, menurut Suiasa pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan konsolidasi dasar pemutahiran data dan sedapat mungkin agar mengetahui by name by dresnya. Sehingga dapat melakukan penanggulangan dan penanganan, pencegahan yang tepat sasaran, tepat arah dan tepat guna.

Kedua, melakukan konsolidasi program, namun konsolidasi program tidak hanya 3 sebagaimana biasa yaitu; pencegahan,pengobatan, pemeriksaan/perawatan akan tetapi harus juga diadakan penelitian untuk menemukan faktor penyebabnya. Ketiga, harus difikirkan tentang kesiapan SDM serta sarana dan prasarananya, baik kebutuhan SDM secara kuantitatif maupun kualitatifnya.

Keempat, untuk mendukung strategi ini dari segi pengannggaran layak dilakukan dalam hal menangani HIV/AIDS ini karena merupakan masalah sosial yang memiliki resiko tinggi bagi kemanusiaan dan juga pembangunan. "Kita harus nyatakan perang terhadap HIV-AIDS ini," tegas politisi Golkar ini.

Dari semua strategi itu, pihaknya memandag perlu membuat time schedule yang jelas dan pasti sehingga tatanan dalam melakukan penanggulangan HIV/AIDS tersistem, terstruktur, terukur dan implementatif.

"Dengan rapat kerja ini kita harapkan agar memiliki action plan yang jelas dan langkah-langkah yang pasti untuk menekan penderitaS dengan prinsif yang harus dilakukan jangan ada pertumbuhan penderita, lakukan langkah menekan jumlah penderita HIV/AIDS dengan melakukan pengobatan agar sembuh," pungkas Suiasa.

wartawan
I Made Darna

Gubernur Koster: Revitalisasi Hukum Adat Pilar Keadilan Lokal

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Bali,  Ketut Sumedana,  Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya,  Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, dan anggota DPD RI, Rai Dharmawijaya Mantra menandatangani Komitmen Bersama Implementasi Bale Kertha Adhyaksa Provinsi Bali, di Kejaksaan Tinggi Bali, Senin (30/6).

Baca Selengkapnya icon click

Potret Industri Manufaktur Bali 2025: Data yang Menentukan Masa Depan

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali kembali turun ke lapangan. Mulai April hingga Agustus 2025, BPS melakukan pendataan besar-besaran terhadap perusahaan industri manufaktur skala menengah dan besar di seluruh Bali. Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas statistik, melainkan cerminan denyut ekonomi Bali dan suara nyata para pelaku usaha.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Aparatur Pemerintah Diminta Rasakan Kesulitan Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Setelah resmi dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, ratusan pegawai non ASN yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ditutuntut mampu merasakan langsung kesulitan rakyat, agar tidak bekerja seenaknya dan selalu peka terhadap kondisi masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.