Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hitung Ketahanan Pangan Sesuai Fakta Lapangan

PLENO - Rapat Pleno Ketahanan Pangan, Bupati minta data sesuai dengan fakta lapangan.

BALI TRIBUNE - Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta membuka Rapat Pleno Ketahanan Pangan di ruang rapat Kantor Dinas Pertanian, Rabu (28/11). Pada rapat kali ini, Bupati Suwirta sampaikan kegundahannya, karena selama ini program-program dilakukan hanya sebatas rutinitas dan tidak maksimal. Untuk itu dirinya berharap kepada masing-masing Pokja yang berasal dari berbagai OPD supaya bekerja secara maksimal sesuai tupoksinya. Pokja Distribusi Pangan diminta memotong jalur distribusi, sehingga akan dapat membantu dalam menekan inflasi. Selain itu program Beli Mahal Jual Murah juga diminta untuk dikawal dengan baik, karena program ini akan digunakan sebagai rolemodel dalam menekan inflasi daerah. "Jangan sampai program beli mahal jual murah berubah menjadi Beli mahal jual mahal, saya minta pihak KUD untuk terus melakukan perhitungan berdasarkan perkembangan pasar, sehingga program ini bisa tetap berjalan," ujar Bupati Suwirta. Untuk mengangkat produk pertanian local, Bupati Suwirta mendorong Pokja Distribusi Pangan untuk menciptakan produk oleh oleh khas Klungkung yang berasal dari produk pertanian lokal seperti kacang mete, kacang tanah, nangka dan  rumput laut. Dirinya merasa selama ini Klungkung belum memiliki produk pertanian dan perkebunan seperti didaerah lain. Produk olahan dari pertanian ini diharapkan akan memenuhi pasar pasar swalayan yang ada di Kabupaten Klungkung sebagai produk oleh oleh. Bupati Suwirta juga meminta petani diberikan edukasi system pertanian dengan konsep organik. Karena menurutnya produk organic memiliki harga jual yang lebih tinggi dibanding produk biasa. Dirinya juga menyarankan dalam menentukan langkah dan strategi untuk pengambilan keputusan, supaya menggunakan data yang akurat sesuai keadaan di lapangan. Seperti, perkembangan alih fungsi lahan dan angka hasil produksi pertanian yang dihasilkan selama setahun. Kedepannya, mulai  tahun 2019 Bupati Suwirta perintahkan penghitungan ketahanan pangan harus berdasarkan fakta dan data di lapangan, bukan perhitungan analisa data dari atas meja. “Dibutuhkan ketekunan, kemauan yang keras serta koordinasi antar Pokja sehingga semua program yang sudah dirancang bisa berjalan maksimal,” ujar Bupati asal Nusa Ceningan.   Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Wayan Durma mengatakan, pelaksanaan rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan bertujuan untuk menentukan kebijakan pangan di Klungkung disamping membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan secara berkala. “Selain membahas laporan pelaksanaan tugas secara berkala juga untuk menentukan kebijakan pangan maupun menentukan rumusan strategis untuk program pemantapan ketahanan pangan yang ingin diwujudkan kedepan,” ujar Wayan Durma. Rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan   tahun 2018 ini,  dihadiri oleh 100 (seratus) orang peserta yang merupakan representasi dari masing-masing kelompok kerja dan sejumlah pihak  yang terkait dengan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Klungkung. Diantaranya Kelompok Kerja Ketersediaan Pangan, yang di koordinir oleh Kepala Dinas Pertanian   Kabupaten Klungkung. Kelompok Kerja Distribusi Pangan, yang dikoordinir oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Serta Kelompok Kerja Konsumsi dan Keamanan Pangan, yang dikoordinir oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung. Rapat kali ini juga dihadiri, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Bali, para PPL, Kelian subak sawah se-Kabupaten Klungkung dan instansi terkait.  

wartawan
Ketut Sugiana
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.