Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

HPPNP Nusa Penida Dukung Pungutan Retribusi Wisatawan

Bali Tribune/ DATANGI - Kedatangan HPPNP datangi kediaman Bupati Suwirta, dukung pengenaan retribusi wisatawan.
balitribune.co.id | Semarapura - Bupati Nyoman Suwirta menyambut baik aspirasi dan masukan dari Himpunan Penggiat Pariwisata Nusa Penida [HPPNP]  yang dipimpin Ketuanya. Putu Gede Suka Widana bersama  sekitar 15 orang mendatangi kediaman pribadi Bupati Suwirta di Banjar Siku, Kamasan, Klungkung, Rabu (3/7).   
 
Kedatangan mereka ini untuk  menyampaikan sumbang pemikiran serta aspírasi kepada Bupati Suwirta  terkait tentang perkembangan pariwisata  saat ini di Nusa Penida. Pada kesempatan itu Bupati Suwirta menyatakan rasa senangnya dengan kedatangan mereka karena hal itu demi kemajuan Kepariwisataan di Klungkung khususnya di Nusa Penida.
 
Bupati Suwirta merespon positif dengan masukan terkait retribusi yang dipungut sesuai Perda yang harus dilaksanakan itu untuk  pembangunan di Nusa Penida nantinya. Dirinya meminta kepada warga di Nusa Penida jangan asal posting hal hal yang terkait retribusi ,malah ini bisa membawa imeg negatif,sebaiknya dipostinglah tempat tempat yang indah di Nusa Penida. “Saya yakin kan nantinya hasil retribusi yang terkumpul itu untuk perbaikan inprastruktur maupun lainnya di Nusa Penida.Bukannya uangnya mau dibawa kemana kemana jelas ini pemikiran yang tidak baik nantinya kita akan bicara kepada semua pihak agar memahami ini,” terang Bupati Suwirta.
 
Terkait dengan kesiapan operator Boat yang ada di Nusa Penida menurutnya sebagian besar sudah menyatakan kesiapannya untuk membantu memungut rstribusi tersebut. “Saat ini satu lagi operator Boat Marlin sudah tanda tangan MOU siap memungut retribusi. Masalah hal lain masukan dari himpunan Penggoat Pariwisata di Nusa Penida itu pasti kita perhatikan untuk kemajuan pariwisata di Nusa Penida,” tandasnya.
 
Aspirasi HPPNP yang disampaikan oleh Gede Metro menyatakan pada dasarnya sangat mendukung retribusi yang sudah diperdakan, namun ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam penerapannya, diantaranya terkait Lokasi pemungutan, diupayakan agar bisa diseluruh pelabuhan yang ada di Nusa Penida sehingga tidak muncul ketimpangan dan kecemburuan sosial yang menimbulkan polemik di masyarakat.
 
Disamping itu diseluruh pelabuhan yang ada Posko pemungutan, upayakan agar terlihat lebih elegan agar tidak terlihat seperti posko pembagian sembako. Akan lebih bagus bila pemungutan retribusi menjadí  satu meja dengan counter tiket boat keberangkatan ke Nusa Penida dan di Nusa Penida petugas retribusi hanya melakukan pengecekan tiket ulang.
 
Petugas pemungutan upayakan agar mengerti dan paham tatacara menjelaskan kepada wisatawan bila dibutuhkan informasi terkait retribusi yang dilakukan. Diharapkan Petugas keamanan, agar tidak terlalu banyak ditempatkan di Pos saat pemungutan retribusi sehingga wisatawan tidak kaget dan terkesan seolah-olah di Nusa Penida sedang ada kekacauan dan kesannya seperti pemalakan (gangster).
 
“Pungutan di tempat wisata satu pintu seperti yang diperdakan merupakan pola yang sangat efektif dan efisien untuk Nusa Penida. Jangan lagi ada pemungutan di tempat-tempat wisata apapun bentuk dan alasannya. Kalaupun sudah ada perdes, mohon untuk diatensi agar perdes bisa dibekukan mengingat perda sudah berlaku.  Terkecuali terkait masalah pungutan parkir kendaraan, mengenai teknisnya kami percayakan kepada pemerintah maupun desa adat dan desa dinas dalam pengelolaannya,” terang Gede Metro.
 
Terkait Fasilitas objek wisata,sebagai  penunjang keberlangsungan pariwisata,  diupayakan agar tersedia lahan parkir yang memadai beserta petugas parkir, toilet standar international (meskipun berbayar), sign board. Sementara untuk penanggulangan  Sampah dan kebersihan agar diperhatikan tidak dianggap sepele karena kebersihan adalah penunjang utama dalam pariwisata.Untuk itu diupayakan dísetiap destinasi, pelabuhan dan tempat-tempat tertentu disediakan bak sampah yang diambil rutin oleh petugas kebersihan. Khusus untuk menjaga keamanan tamu agar dipersiapkan (rambu-rambu) peringatan, life guard atau petugas keamanan.
 
Diminta agar Pemkab memperhatikan Sumber daya manusia (SDM) yang mjumpuni menangani perkembangan pariwisata di Nusa Penida agar tidak  diluar kendali. Apabila hal itu dibíarkan, niscaya citra baik dan stabilitas pariwisata Nusa Penida akan terhambat. Mereka berharaf agar pemerintah mengupayakan adanya pendidikan/pelatihan skill pariwisata baik itu berupa pelatihan, pembekalan hingga sertifikasi. Sementara untuk insfrasruktur jalan, mereka memohonkan  agar ada upaya yang lebih cepat dan tanggap dari pemerintah mengatasi jalan yang rusak maupun yang berlobang. 
wartawan
Ketut Sugiana
Category

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.