Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

HPPNP Nusa Penida Dukung Pungutan Retribusi Wisatawan

Bali Tribune/ DATANGI - Kedatangan HPPNP datangi kediaman Bupati Suwirta, dukung pengenaan retribusi wisatawan.
balitribune.co.id | Semarapura - Bupati Nyoman Suwirta menyambut baik aspirasi dan masukan dari Himpunan Penggiat Pariwisata Nusa Penida [HPPNP]  yang dipimpin Ketuanya. Putu Gede Suka Widana bersama  sekitar 15 orang mendatangi kediaman pribadi Bupati Suwirta di Banjar Siku, Kamasan, Klungkung, Rabu (3/7).   
 
Kedatangan mereka ini untuk  menyampaikan sumbang pemikiran serta aspírasi kepada Bupati Suwirta  terkait tentang perkembangan pariwisata  saat ini di Nusa Penida. Pada kesempatan itu Bupati Suwirta menyatakan rasa senangnya dengan kedatangan mereka karena hal itu demi kemajuan Kepariwisataan di Klungkung khususnya di Nusa Penida.
 
Bupati Suwirta merespon positif dengan masukan terkait retribusi yang dipungut sesuai Perda yang harus dilaksanakan itu untuk  pembangunan di Nusa Penida nantinya. Dirinya meminta kepada warga di Nusa Penida jangan asal posting hal hal yang terkait retribusi ,malah ini bisa membawa imeg negatif,sebaiknya dipostinglah tempat tempat yang indah di Nusa Penida. “Saya yakin kan nantinya hasil retribusi yang terkumpul itu untuk perbaikan inprastruktur maupun lainnya di Nusa Penida.Bukannya uangnya mau dibawa kemana kemana jelas ini pemikiran yang tidak baik nantinya kita akan bicara kepada semua pihak agar memahami ini,” terang Bupati Suwirta.
 
Terkait dengan kesiapan operator Boat yang ada di Nusa Penida menurutnya sebagian besar sudah menyatakan kesiapannya untuk membantu memungut rstribusi tersebut. “Saat ini satu lagi operator Boat Marlin sudah tanda tangan MOU siap memungut retribusi. Masalah hal lain masukan dari himpunan Penggoat Pariwisata di Nusa Penida itu pasti kita perhatikan untuk kemajuan pariwisata di Nusa Penida,” tandasnya.
 
Aspirasi HPPNP yang disampaikan oleh Gede Metro menyatakan pada dasarnya sangat mendukung retribusi yang sudah diperdakan, namun ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam penerapannya, diantaranya terkait Lokasi pemungutan, diupayakan agar bisa diseluruh pelabuhan yang ada di Nusa Penida sehingga tidak muncul ketimpangan dan kecemburuan sosial yang menimbulkan polemik di masyarakat.
 
Disamping itu diseluruh pelabuhan yang ada Posko pemungutan, upayakan agar terlihat lebih elegan agar tidak terlihat seperti posko pembagian sembako. Akan lebih bagus bila pemungutan retribusi menjadí  satu meja dengan counter tiket boat keberangkatan ke Nusa Penida dan di Nusa Penida petugas retribusi hanya melakukan pengecekan tiket ulang.
 
Petugas pemungutan upayakan agar mengerti dan paham tatacara menjelaskan kepada wisatawan bila dibutuhkan informasi terkait retribusi yang dilakukan. Diharapkan Petugas keamanan, agar tidak terlalu banyak ditempatkan di Pos saat pemungutan retribusi sehingga wisatawan tidak kaget dan terkesan seolah-olah di Nusa Penida sedang ada kekacauan dan kesannya seperti pemalakan (gangster).
 
“Pungutan di tempat wisata satu pintu seperti yang diperdakan merupakan pola yang sangat efektif dan efisien untuk Nusa Penida. Jangan lagi ada pemungutan di tempat-tempat wisata apapun bentuk dan alasannya. Kalaupun sudah ada perdes, mohon untuk diatensi agar perdes bisa dibekukan mengingat perda sudah berlaku.  Terkecuali terkait masalah pungutan parkir kendaraan, mengenai teknisnya kami percayakan kepada pemerintah maupun desa adat dan desa dinas dalam pengelolaannya,” terang Gede Metro.
 
Terkait Fasilitas objek wisata,sebagai  penunjang keberlangsungan pariwisata,  diupayakan agar tersedia lahan parkir yang memadai beserta petugas parkir, toilet standar international (meskipun berbayar), sign board. Sementara untuk penanggulangan  Sampah dan kebersihan agar diperhatikan tidak dianggap sepele karena kebersihan adalah penunjang utama dalam pariwisata.Untuk itu diupayakan dísetiap destinasi, pelabuhan dan tempat-tempat tertentu disediakan bak sampah yang diambil rutin oleh petugas kebersihan. Khusus untuk menjaga keamanan tamu agar dipersiapkan (rambu-rambu) peringatan, life guard atau petugas keamanan.
 
Diminta agar Pemkab memperhatikan Sumber daya manusia (SDM) yang mjumpuni menangani perkembangan pariwisata di Nusa Penida agar tidak  diluar kendali. Apabila hal itu dibíarkan, niscaya citra baik dan stabilitas pariwisata Nusa Penida akan terhambat. Mereka berharaf agar pemerintah mengupayakan adanya pendidikan/pelatihan skill pariwisata baik itu berupa pelatihan, pembekalan hingga sertifikasi. Sementara untuk insfrasruktur jalan, mereka memohonkan  agar ada upaya yang lebih cepat dan tanggap dari pemerintah mengatasi jalan yang rusak maupun yang berlobang. 
wartawan
Ketut Sugiana
Category

Tinggalkan Insinerator, Bupati Gus Par Geber Pengolahan Sampah Modern Berbasis Sumber

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memperketat pengawasan terhadap teknologi pengolahan sampah berbasis pembakaran (termal). Menteri Lingkungan Hidup RI menegaskan bahwa fasilitas insinerator yang belum memenuhi ketentuan lingkungan belum diperbolehkan beroperasi.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Strategi Ekonomi Pemkab Tabanan Berbuah Manis, Hilirisasi Jalan, Pengangguran Berkurang

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027, Selasa (10/2), bertempat di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pastikan Dasar Hukum Kuat, Gaji Dua Bulan Segera Cair Sekaligus

balitribune.co.id | Tabanan – Awal tahun 2026 menjadi masa penyesuaian bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Tabanan yang baru saja dilantik dan mulai menjalankan tugas pengabdiannya di berbagai unit kerja. Seiring dimulainya peran tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan memahami harapan dan kegelisahan para PPPK Paruh Waktu terkait pencairan gaji perdana yang hingga saat ini masih dalam proses.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.