Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

HUT ke-34 LPD Bali, Kembangkan Ekonomi Desa Pakraman dan Meningkatkan Kewirausahaan

PROGRAM PENGUATAN - Penyerahan dana pemberdayaan dari BKS LPD Provinsi Bali kepada BKS LPD Kabupaten/Kota se-Bali sebagai bagian program penguatan kelembagaan di HUT ke-34 LPD Provinsi Bali di Gianyar, Minggu (25/11).

BALI TRIBUNE -  Puncak peringatan HUT ke-34 LPD Bali yang dipusatkan di Balai Budaya Gianyar, Minggu (25/11) berlangsung meriah. Ribuan warga tumpah ruah begitu antusias mengikuti jalan sehat yang digelar pagi hari dan disediakan berbagai hadiah serta doorprize menarik. Puncak HUT juga dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Sekda Pemerintah Kabupaten Gianyar, Ketua BKS LPD Provinsi Bali Drs. Nyoman Cendikiawan, S.H.,M.Si., bersama Ketua BKS LPD Kabupaten/Kota se-Bali, Kepala LP LPD Bali Nyoman Arnaya, Ketua LPD se-Bali, serta ribuan karyawan LPD se- Bali dan masyarakat umum. Puncak HUT ke-34 LPD ini diharapkan dapat semakin mendekatkan pengelola LPD dengan masyarakat dalam meningkatkan persatuan dan kebersamaan. "Kami apresiasi dukungan semua pihak yang bersama-sama mendukung dan menguatkan LPD jadi tumpuan pengembangan ekonomi di desa pakraman dan meningkatkan pengusaha muda," ujar Cendikiawan. Ketua Panitia HUT ke-34 LPD Bali Wayan Artana  menambahkan rangkaian acara sudah berlangsung satu bulan penuh dengan konsep persatuan dan kebersamaan. Pada acara puncak ini, selain jalan sehat digelar juga pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, penyerahan hadiah berbagai lomba-lomba hingga pengundian hadiah. Dalam kesempatan ini diserahkan juga dana pemberdayaan dari BKS LPD Provinsi Bali kepada BKS LPD Kabupaten/Kota se-Bali sebagai bagian program penguatan kelembagaan. Diserahkan juga bantuan dari BKS LPD Bali berupa 34 komputer kepada LPD di Gianyar. Sebelumnya juga digelar berbagai kegiatan seperti persembahyangan bersama, kunjungan ke panti asuhan dan lainnya. "Kami juga apresiasi antusiasme warga dan seluruh karyawan LPD dalam menyukseskan acara HUT ke-34 LPD Bali ini," pungkas Artana yang juga Ketua BKS LPD Kabupaten Gianyar ini. Dengan peringatan HUT ke-34 ini diharapkan juga persatuan dan kebersamaan LPD se-Bali makin kuat untuk menopang penguatan ekonomi di desa adat. Sebab 20 persen laba LPD diserahkan kembali ke masyarakat untuk dana pembangunan dan 5 persen untuk dana sosial. Terlebih juga menginjak usia yang semakin matang, LPD di Bali terus bertumbuh baik dari sisi jumlah aset. Begitu juga kepercayaan masyarakat untuk mengakses berbagai  layanan lembaga keuangan yang berbasis di desa adat ini terus meningkat. "Kepercayaan masyarakat pada LPD cukup tinggi dan terus meningkat. Sebab manfaatnya bisa dirasakan langsung. Kalau tidak bagus tidak mungkin LPD bisa bertahan hingga 34 tahun," kata imbuh Cendikiawan. Tingginya kepercayaan masyarakat pada LPD dibuktikan dengan moncernya kinerja LPD dari tahun ke tahun dilihat dari peningkatan aset yang signifikan. Hingga Oktober 2018  tercatat total seluruh aset LPD sebesar  Rp 21,5 triliun dari total 1.433 LPD se-Bali yang berasal dari 1.485 desa adat. Namun memang masih ada sebanyak 52 desa adat yang belum membentuk LPD. Angka penyaluran kredit ke masyarakat juga cukup menggembirakan. Pinjaman ke masyarakat berupa kredit usaha yang telah disalurkan LPD sebanyak Rp 14,4 triliun untuk mendorong wirausaha muda di pedesaan. Secara khusus Cendikiawan juga mengapresiasi pertumbuhan LPD di Gianyar yang mencapai 18 persen. Aset  LPD di Gianyar juga terus bertambah yang kini totalnya Rp 4,5 triliun, hampir 20 persen dari total aset LPD se-Bali dan terbesar kedua setelah Badung. 

wartawan
Arief Wibisono
Category

Pertahankan Tata Kelola Keuangan Terbaik, Bangli Raih WTP Kesepuluh Kalinya

balitribune.co.id | Denpasar – Pemerintah Kabupaten Bangli kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Bangli berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Baca Selengkapnya icon click

Polres Jembrana Ungkap Dugaan Illegal Logging di Hutan Bali Barat, Puluhan Gelondong Kayu Jati Diamankan

balitribune.co.id I Negara - Aktivitas penebangan liar atau illegal logging masih menjadi ancaman serius bagi kelestarian kawasan hutan di Bali Barat. Meski berbagai upaya pengungkapan, penindakan, hingga penegakan hukum telah berulang kali dilakukan aparat, praktik perusakan hutan tersebut ternyata masih saja terjadi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tim Opsnal Polsek Tembuku Ringkus Pencuri Bokor Slaka

balitribune.co.id I Bangli- Tidak butuh waktu yang lama, Tim Opsnal Polsek Tembuku dibawah pimpinan Kanit Reskrim Ipda I Nengah Kariawan berhasil menangkap pelaku pencurian bokor slaka milik I Komang Atis (45) warga Banjar Metra Kaja  Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku. 

Pelaku  I Putu JA (26) ditangkap di rumahnya di Banjar Belok, Desa Yangapi, Tembuku pada  Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Tertutup Eceng Gondok dan Gulma, TNI Normalisasi Danau Buyan

balitribune.co.id I Singaraja - Hamparan eceng gondok dan gulma yang menutupi sekitar 8 hektare kawasan Danau Buyan di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, mulai ditangani melalui kegiatan pembersihan dan normalisasi yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait, Selasa (9/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Adi Arnawa Kaji Peluang Pendirian Sekolah Rakyat di Badung

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung mulai mengkaji wacana pendirian Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan pihaknya akan mempelajari konsep dan kebutuhan program tersebut sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

Baca Selengkapnya icon click

Perda Administrasi Kependudukan Badung Segera Dicabut, DPRD Nilai Aturan Lama Tak Lagi Sesuai Regulasi Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - DPRD Kabupaten Badung mulai menggodok pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan beserta perubahan melalui Perda Nomor 9 Tahun 2016. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.