balitribune.co.id | Mangupura - Budaya mewujudkan pelayanan publik yang prima di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pwmkab) Badung ditempuh dengan menerapkan enam prinsip dasar pelayanan, antara lain kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, SIPP (Sistem Informasi Pelaporan Peserta Online), konsultasi/pengaduan, dan inovasi.  

“Itulah enam prinsip dasar yang kami terapkan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Bahkan saat ini kita sudah memasang jaringan internet diseluruh wilayah Kabupaten Badung yang mengcover 548 banjar. Target kami ke depan semua KK di Badung bisa mendapatkan akses wifi secara gratis,” ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat menghadiri acara Coffee Morning dan Ramah Tamah Bersama Kepala Daerah Terpilih periode 2021-2024, sekaligus dalam rangka HUT ke 21 Ombudsman RI bertempat di Kantor Ombudsman Perwakilan Bali Rabu lalu (10/3). Acara turut dihadiri oleh semua kepala daerah di wilayah Provinsi Bali yang baru terpilih dalam pilkada serentak tahun 2020 lalu.

Giri Prasta juga menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman RI karena selama ini sudah memberikan pendampingan kepada Kabupaten Badung dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Pihaknya menambahkan kedepan Pemkab Badung berupaya untuk mewujudkan smart desa dengan mengedepankan pelayanan berbasis teknologi informasi,  “Kita ingin konsep Badung Smart City bisa kita koneksikan dan implementasikan sampai tingkat desa, agar mampu memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.

Orang nomor satu di bumi keris juga mengajak semua pihak yang hadir pada saat itu, untuk menjalin sinergitas dalam melayani masyarakat. “Kami menyadari setiap daerah yang ada di Provinsi Bali memiliki potensi berbeda-beda. Untuk itu kita sebagai kumpulan orang baik harus bergerak, kalau orang baik ketiduran maka orang jahatlah yang akan bergerilya. Untuk itu ayo kita bekerja agar jangan sampai orang jahat bergerilya,” ajaknya.

Sedangkan Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menambahkan apa yang dilakukan selama ini oleh Pemkab Badung dalam melayani dan memenuhi hak dasar masyarakat baik itu di bidang SDM, pendidikan, kesehatan maupun hak dasar di bidang pelayanan publik muaranya untuk melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung.
Sementara itu Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab berharap semua kepala daerah yang baru terpilih agar menjaga dan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, sebagaimana yang telah dijanjikan kepada publik saat kampanye dengan mengedepankan kepentingan publik secara keseluruhan. Pihaknya juga meminta kepala daerah yang baru terpilih untuk terus melakukan penanganan penyebaran Covid-19 dan menindaklanjuti secara sungguh-sungguh setiap koreksi yang disarankan/direkomendasikan oleh Ombudsman RI di wilayahnya masing-masing. Acara tersebut diakhiri dengan penandatanganan komitmen antara masing-masing kepala daerah dengan Ombudsman RI.