Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Imbas Covid-19, Alokasi Dana Desa Tahun 2021 Mengalami Penurunan

Bali Tribune / Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, I Dewa Agung Bagus Riana Putra.

balitribune.co.id | Bangli - Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun 2021 mengalami penurunan. Dimana secara akumulasi ADD turun hingga Rp 35 Miliar. Tentu turunya  ADD berdampak pada kegiatan di desa. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, I Dewa Agung Bagus Riana Putra mengatakan untuk ADD tahun 2021 nilai turun dibandingkan 2020. Pada 2020, ADD sebesar Rp 100 Miliar sedangkan 2021 sebesar Rp 65 Miliar. “Dengan besaran ADD Rp 65 Miliar peruntukanya bagi 68 desa di Bangli,” ujarnya, Senin (21/12)

Penurunan ADD salah satunya imbas dari Pandemi Covid-19. Kata Dewa Riana penurun ADD tentu berimbas pada kegiatan desa. "Tidak dipungkiri jika ada penurunan dana, tentu berpengaruh pada kegiatan di desa," ungkapnya, Senin (21/12). 

Disinggung pembagian ADD pada masing-masing desa, Dewa Agung Riana menjelaskan untuk pemberian ada perhitungannya. Yang mana pembagian merata dan proporsional. Untuk pembagian merata yakni 60 persen dan 40 persen proporsional. 

Untuk proporsional dinilai dari berbagai sektor, seperti indeks kesulitan geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, hingga angka kemiskinan. "Untuk data ini kami menggunakan data dari BPS Bangli," sebutnya. 

Lebih lanjut disampaikan, dengan kondisi anggaran yang ada tentu pemanfaatan menggunakan skala prioritas seperti penghasilan tetap atau siltap bagi perangkat desa. "Pemanfaatan ADD adalah kewenangan desa, bisa untuk pembangunan, bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat. Yang tidak dapat dikesampingkan soal siltap ini," ujarnya. 

Dengan melihat  kondisi anggaran dipastikan ada desa yang kekurangan siltap. Maka dari itu diupayakan diajukan di anggaran perubahan 2021 mendatang. Namun demikian Dewa Agung Riana belum dapat memastikan berapa bulan kekurangan siltap. Nanti kekurangan dapat terlihat setelah diposting di APBDes. "Kami tentu  akan ajukan kekurangan  pada perubahan nanti," tegas Kadis asal Desa Kayubihi, Bangli ini. 

Sementara Perbekel Tamanbali, Nyoman Suargita sebelumnya mengatakan ADD yang diterima menurun dari tahun sebelumnya. “Di tahun 2021 kami hanya mengelola ADD sebesar Rp 1.033.000.000, sedangkan di tahun 2019 ADD hampir Rp 1,6 miliar,” ungkapnya.

Dengan anggaran sebesar itu pemanfaatnya hanya cukup  untuk bayar gaji dan operasional kantor.

wartawan
A.A. Samudra Dinata
Category

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai Maret Jadwal Poli RSD Mangusada Berubah, DPRD Minta Warga Ikut Memantau

balitribune.co.id I Mangupura - Warga Kabupaten Badung perlu memperhatikan jadwal baru di RSD Mangusada. Pasalnya, terhitung mulai Maret hingga Agustus mendatang, layanan poliklinik akan diujicoba menjadi lima hari kerja.  Pihak RSD mengklaim perubahan jadwal layanan poli ini untuk meningkatkan efektivitas pelayanan bagi pasien.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.