Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Indonesia Darurat Penyakit Baru

virus
Illustrasi

Nusa Dua, Bali Tribune

Kini masyarakat global tidak terkecuali di Indonesia dicemaskan acaman dari berbagai jenis penyakit baru dan pandemic yang diakibatkan perubahan iklim, meningkatnya lalu lintas barang, jasa, manusia dan hewan lintas negara serta praktek-praktek pertanian, peternakan dan industri yang dinilai tidak lagi dan ramah lingkungan. Kejadian tersebut menyebabkan kerugian besar baik dalam hal sosial-ekonomi, keamanan serta hilangnya nyawa manusia.

“Tantangan di bidang kesehatan bisa mempengaruhi aspek pembangunan lain yang lebih luas, seperti keamanan dan stabilitas ekonomi,” ujar Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr.dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K) saat menghadiri pembukaan WHO Meeting on Advancing Global Health Security, From Commitment to Action di Nusa Dua, Bali, Senin (27/6).

Dikatakan, Dunia telah mencatat adanya pandemic antara lain Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), flu babi (H1N1) yang disebabkan virus influenza tipe A, ebola, polio, mers-COV, dan yang baru-baru ini muncul adalah virus zika. Beberapa penyakit menyebar dengan cepat antara lain karena kurangnya kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon ancaman kesehatan masyarakat secara global, baik ancaman biologi, kimia, maupun fisik.

“Saya ingin mendorong dan mengingatkan semua untuk bekerja secara holistik. Semua harus bekerja bergandengan tangan menuju tujuan yang sama dan tindakan yang diperlukan untuk diimplementasikan di masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Moeloek mengatakan bahwa kita memperbesar kesehatan dalam aspek keamanan kesehatan global, akan terlihat keterkaitan SDG’s yang tercermin dalam pandang konsep One Health. Perlu diketahui, konsep One Health (satu kesehatan) didefinisikan sebagai suatu upaya kolaboratif dari berbagai disiplin, lokal, nasional dan global untuk mencapai kesehatan yang optimal bagi manusia, hewan dan lingkungan.

“Pengendalian penyakit zoonosis dan antimicrobial resistance (AMR) memerlukan kolaborasi multisektor, tidak hanya terbatas pada kesehatan dan pertanian, tetapi juga dengan kehutanan, lingkungan dan pendidikan,” terangnya.

Mulai dari pengawasan terintegrasi pada manusia dan hewan untuk mengatasi kejadian avian influenza, rabies, dan kasus atau wabah anthrax, penyelidikan epidemiologi yang terintegrasi wabah pada manusia dan epidemic pada hewan, pelatihan terintegrasi untuk sumber daya kesehatan dan pertanian tentang manajemen kasus gigitan hewan pengawasannya. Hal-hal tersebut adalah contoh dari apa yang dapat dilakukan oleh setiap negara untuk menangani kasus penyakit zoonosis.

Sejalan dengan sustainable development goals (SDG’s), peningkatan kapasitas untuk mengatasi ancaman kesehatan masyarakat global tentu membutuhkan dukungan sistem kesehatan nasional yang tangguh.

Berkaitan dengan hal tersebut, pihaknya mengklaim bahwa Indonesia memiliki terobosan pembangunan kesehatan, diantaranya melalui penyebaran tim kesehatan untuk menjangkau daerah-daerah tertinggal, perbatasan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK), dimulainya pendekatan kesehatan keluarga yang berfokus pada kunjungan rumah guna mendeteksi dini, pengobatan, dan mengutamakan tindakan promotif-preventif, Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) serta perlindungan asuransi kesehatan sosial yang disebut Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diperluas dari waktu ke waktu untuk mencapai cakupan kesehatan universal pada 2019.

Seperti halnya pengalaman banyak negara berkembang, seperti penyakit zoonosis masih menjadi masalah kesehatan penting di Indonesia, menjadi dilema antara manusia dan hewan. Bagaimana pun juga morbiditas dan mortalitas pada manusia yang disebabkan penyakit zoonosis tertentu seperti avian influenza (AI) atau lebih dikenal dengan sebutan flu burung juga penyakit leptospirosis cenderung menurun selama dekade terakhir.

“Pemerintah Indonesia didukung oleh masyarakat telah berupaya intensif untuk mencegah dan mengendalikan penyakit zoonosis di antara manusia dan hewan sejak lebih dari 5 dekade yang lalu,” pungkasnya.

wartawan
Valdi S Ginta
Category

Buka Sosialisasi Pemerintah Digital, Bupati Bangli: Bukan Lagi Pilihan, tapi Keniscayaan

Balitribune.co.id | Bangli -  Transformasi digital ditegaskan sebagai harga mati bagi Kabupaten Bangli. Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, secara resmi membuka Sosialisasi Pemerintah Digital di Gedung Bhukti Mukti Bhakti (BMB) Kantor Bupati Bangli, Selasa (4/11/25).

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata Menerima Sertifikat GIAHS Salak Sibetan

balitribune.co.id | ​Amlapura - Kabar baik bagi petani Karangasem dibawa langsung dari markas FAO di Roma, Italia. Salak Sibetan, melalui sistem Agroforestry-nya, resmi ditetapkan sebagai situs Warisan Sistem Pertanian Global (Global Important Agricultural Heritage System - GIAHS).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Meriahkan HUT Ke-16 Mangupura, Pemkab Badung Gelar Turnamen Mini Soccer Antar OPD

balitribune.co.id | Mangupura - Serangkaian menyambut HUT Ke-16 Kota Mangupura yang jatuh pada tanggal 16 Nopember 2025 dan HUT KORPRI Ke-54 tanggal 29 Nopember 2025, Bapor KORPRI menyelenggarakan Turnamen Mini Soccer antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Badung.
Turnamen Mini Soccer ini juga sebagai ajang silaturahmi antar Aparatur Sipil Negara (ASN) di masing-masing OPD.

Baca Selengkapnya icon click

HUT Mangupura ke-16, Pemkab Badung Himbau Ucapan dengan Bibit Tanaman

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Kota Mangupura, Pemerintah Kabupaten Badung menggandeng berbagai pihak eksternal untuk berpartisipasi dalam kegiatan bertema "Rumaketing Taksuning Bhuana", yang bermakna Satukan semua potensi untuk membangun Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Setujui APBD 2026, Tapi F-PDIP Badung Beri Catatan Soal Kemacetan, Sampah, dan Air Bersih

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Hal itu terungkap  pada rapat paripurna DPRD Badung, Selasa (4/11).

Baca Selengkapnya icon click

Setujui APBD 2026, F-Golkar Badung Ingatkan Target Rp12,38 Triliun Berpotensi Meleset

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan pandangan umum terhadap dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (4/11). Ranperda tersebut meliputi Rancangan APBD Badung Tahun Anggaran 2026 dan Ranperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.