Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Insentif Belum Cair, Bendesa Adat Merasa di-PHP

Bali Tribune/MELASPAS - Para Bendesa Adat se-Gianyar saat upacara melaspas Kantor MDA Gianyar.


balitribune.co.id | Gianyar- Insentif bendesa adat di Gianyar sempat dijanjikan Pemkab Gianyar akan cair awal bulan April. Namun, kenyataannya hingga akhir bulan April ini belum juga ada kepastian. Merasa di-PHP (pemberi harapan palsu), sejumlah bendesa mempertànyakan komitmen pemerintah. 
 
Meski nilai tidak banyak, namun bagi sebagian besar Bendesa insentif ini sangat membantu di tengah Pandemi ini. Dari keterangan salah seorang bendesa, insentif bendesa adat se Gianyar hingga kini tidak kunjung cair. Hal ini membuat dirinya dan sejumlah bendesa lainnya di Gianyar bertanya-tanya. "Kendati tunjangan insentif yang diberikan tidak begitu besar, sangat berarti bagi kami sebagai pengayah. Apalagi di tengah Pandemi ini, kami banyak tugas tambahan untuk mendukung kegiatan pemerintah," ungkapnya.
 
Disebutkan, pihaknya belum menerima insentif bendesa dari bulan Januari hingga Mei ini. Sempat ada kabar akan cair awal bulan April tapi hingga kini belum ada. Besaran insentif tersebut yakni 1,3 Juta untuk bendesa adat dan 900 ribu untuk kelian adat. Kendati demikian diakuinya pihaknya masih bersyukur ada dana BKK untuk desa adat dari provinsi yang sudah cair. Dana BKK tersebut bisa digunakan untuk insentif sesuai aturan penggunaan dana BKK. "Kalau di Kabupaten 1,3 juta, BKK Provinsi 1,5 juta. Selama ini kami di bantu dana BKK ditengah jadwal bendesa yang cukup padat. Kami cukup-cukupkan saja," jelas Bendesa yang namanya tidak mau dikorankan.
 
Diakuinya juga, ia dan bendesa lainnya sangat mengharapkan dana insentif tersebut bisa dicairkan. "Kalau normal saya dapat dari dunia pariwisata kebetulan merangkap guide, mengingat situasi pandemi kami tidak bisa melakukan apa-apa," jelasnya.
 
Kepala Dinas Kebudayaan Gianyar I Gusti Agung Sri Widyawati saat dikonfirmasi, Senin (24/5/2021), mengatakan saat ini tahapan pencairan insentif Bendesa masih proses. Diakuinya pihaknya sempat menyampaikan akan cair awal bulan April. Lantaran adminitrasi perlengakapan pencairan sudah selesai. Biasanya pencairan pertriwulan. Tapi dikatakannya semua kewenangan ada di bapak kepala BPKAD. Pihak dinas kebudayaan hanya memfasilitasi adminitrasi. "Untuk administrasinya sudah lengkap, semua bendesa sudah lengkap, tinggal menunggu pencairannya saja, harap bersabar dumun lantaran situasi seperti ini," ungkapnya.
 
Secara terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ngakan Jati Ambarsika mengatakan, pemerintah hari ini kesulitan finansial akibat tidak tercapainya PAD, jadi semua pengeluaran harus kita atur sesuai skala prioritas dan kita akan bayar bertahap. "Semua steackholder harap memaklumi, ken sektor swasta seperti hotel restauran bahkan mem PHK pegawai dan bahkan pegawai yang masih aktif nyaris tidak menerima gaji. Mohon permaklumannya dalam situasi ini, kalau sudah normal tidak sampai seperti ini," ujarnya. 
wartawan
Nyoman Astana
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Konjen Jepang di Denpasar Serahkan Penganugerahan Bintang Jasa Jepang kepada Prof. Wirawan

balitribune.co.id | Denpasar - Upacara Penganugerahan Bintang Jasa Jepang untuk Musim Gugur Tahun 2025 kepada Prof. Ir. I Gede Putu Wirawan, M.Sc., Ph.D., Guru Besar Universitas Udayana berlangsung Senin 16 Maret 2026, bertempat di Kediaman Dinas Konsul-Jenderal (Konjen) Jepang di Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Nyepi Caka 1948, Bupati Badung Ajak Masyarakat Jaga Keteduhan Hati dan Kebersamaan

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1948 kepada seluruh umat Hindu di Kabupaten Badung.

Bupati dan Wakil Bupati Badung berharap perayaan Nyepi Caka 1948 membawa ketenangan, kedamaian, serta semangat kebersamaan bagi seluruh masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Soal Utang Obat RSU Tabanan, Komisi IV Minta Ada Audit dan Subsidi Pemkab

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan mengusulkan perlunya audit terhadap piutang pasien yang memicu penumpukan utang obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) senilai Rp36 miliar lebih di RSU Tabanan.

Tidak hanya itu, Komisi IV berencana akan bertemu dan meminta Bupati Tabanan memberikan dukungan anggaran untuk menyelamatkan operasional rumah sakit rujukan tipe B tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.