Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Insentif Belum Cair, Bendesa Adat Merasa di-PHP

Bali Tribune/MELASPAS - Para Bendesa Adat se-Gianyar saat upacara melaspas Kantor MDA Gianyar.


balitribune.co.id | Gianyar- Insentif bendesa adat di Gianyar sempat dijanjikan Pemkab Gianyar akan cair awal bulan April. Namun, kenyataannya hingga akhir bulan April ini belum juga ada kepastian. Merasa di-PHP (pemberi harapan palsu), sejumlah bendesa mempertànyakan komitmen pemerintah. 
 
Meski nilai tidak banyak, namun bagi sebagian besar Bendesa insentif ini sangat membantu di tengah Pandemi ini. Dari keterangan salah seorang bendesa, insentif bendesa adat se Gianyar hingga kini tidak kunjung cair. Hal ini membuat dirinya dan sejumlah bendesa lainnya di Gianyar bertanya-tanya. "Kendati tunjangan insentif yang diberikan tidak begitu besar, sangat berarti bagi kami sebagai pengayah. Apalagi di tengah Pandemi ini, kami banyak tugas tambahan untuk mendukung kegiatan pemerintah," ungkapnya.
 
Disebutkan, pihaknya belum menerima insentif bendesa dari bulan Januari hingga Mei ini. Sempat ada kabar akan cair awal bulan April tapi hingga kini belum ada. Besaran insentif tersebut yakni 1,3 Juta untuk bendesa adat dan 900 ribu untuk kelian adat. Kendati demikian diakuinya pihaknya masih bersyukur ada dana BKK untuk desa adat dari provinsi yang sudah cair. Dana BKK tersebut bisa digunakan untuk insentif sesuai aturan penggunaan dana BKK. "Kalau di Kabupaten 1,3 juta, BKK Provinsi 1,5 juta. Selama ini kami di bantu dana BKK ditengah jadwal bendesa yang cukup padat. Kami cukup-cukupkan saja," jelas Bendesa yang namanya tidak mau dikorankan.
 
Diakuinya juga, ia dan bendesa lainnya sangat mengharapkan dana insentif tersebut bisa dicairkan. "Kalau normal saya dapat dari dunia pariwisata kebetulan merangkap guide, mengingat situasi pandemi kami tidak bisa melakukan apa-apa," jelasnya.
 
Kepala Dinas Kebudayaan Gianyar I Gusti Agung Sri Widyawati saat dikonfirmasi, Senin (24/5/2021), mengatakan saat ini tahapan pencairan insentif Bendesa masih proses. Diakuinya pihaknya sempat menyampaikan akan cair awal bulan April. Lantaran adminitrasi perlengakapan pencairan sudah selesai. Biasanya pencairan pertriwulan. Tapi dikatakannya semua kewenangan ada di bapak kepala BPKAD. Pihak dinas kebudayaan hanya memfasilitasi adminitrasi. "Untuk administrasinya sudah lengkap, semua bendesa sudah lengkap, tinggal menunggu pencairannya saja, harap bersabar dumun lantaran situasi seperti ini," ungkapnya.
 
Secara terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ngakan Jati Ambarsika mengatakan, pemerintah hari ini kesulitan finansial akibat tidak tercapainya PAD, jadi semua pengeluaran harus kita atur sesuai skala prioritas dan kita akan bayar bertahap. "Semua steackholder harap memaklumi, ken sektor swasta seperti hotel restauran bahkan mem PHK pegawai dan bahkan pegawai yang masih aktif nyaris tidak menerima gaji. Mohon permaklumannya dalam situasi ini, kalau sudah normal tidak sampai seperti ini," ujarnya. 
wartawan
Nyoman Astana
Category

Perkuat Tata Kelola Digital, Pemkab Tabanan Gelar Monev OpenSID di 133 Desa

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah desa se-Kabupaten Kabupaten Tabanan terus menunjukkan komitmen dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan aplikasi OpenSID yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Berbulan-Bulan Tak Berfungsi, Traffic Light Depan MPP Bangli Akhirnya Diperbaiki

balitribune.co.id I Bangli - Sempat berbulan- bulan tidak berfungsi, akhirnya lampu traffic light di depan kantor Mall Pelayanan Publik (MPP) di perbaiki petugas Dinas Perhubungan Bangli. Kini lampu pengatur arus lalin telah berfungsi secara normal. 

Baca Selengkapnya icon click

Angker, Rumah Jabatan Ketua DPRD Buleleng Tidak Ditempati

balitribune.co.id I Singaraja - Sejak dilantik menjadi Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya tidak menempati fasilitas rumah jabatan yang disediakan pemerintah daerah. Hal itu bukan tanpa alasan, selain kondisi bangunan tidak layak huni, sudah sejak lama rumah yang dibangun pada zaman Belanda itu di kenal angker di kalangan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.