Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Istri Mantan Bupati Candra Dipanggil Kejaksaan, Daftar Tanah Sitaan Disita Kembali

Bali Tribune/ Kadek Wira Atmaja
balitribune.co.id | Semarapura - Ni Wayan Ringin,Istri mantan Bupati Klungkung Wayan Candra ,selasa(3/12)dipanggil ke Kejaksaan Negeri Klungkung. Pemanggilan tersebut terkait daftar sertifikat tanah yang disita Kejari yang sempat diserahkan sebelumnya karena kasusnya sudah incracht ,namun kini karena ada proses hukum yang berlanjut ,daftar sertifikat tanah yang sempat dibawanya  untuk disita kembali oleh  kejaksaan Negeri Klungkung.Disitanya  kembali daftar tanah kasus Wayan Candra yang sudah incracht tersebut dibenarkan oleh Kasi Pidsus Kejari Klungkung Kadek Wira Atmaja,SH.
 
Menurutnya yang disita kembali adalah catatan daftar sertifikat tanah yang dibawa Ni Wayan Ringin. Ada sekitar 18 lembar daftar sertifikat tanah hak milik yang disita kembali untuk sebagai dasar penyelidikan kasus yang kembali bergulir. “ Ada pemeriksaan saksi sebanyak  8 orang ahtara lain Gusti Karta,Darmada,sutamayasa,tamtam,Pujanis,sementara  itu yang baru datang diperiksa termasuk ada Notaris Ida Ayu Kalpikawati yang akan datang siang ini,”ujarnya tegas.
 
Diakuinya yang nulis laporan kasus tersebut ditemukan dirumah terpidana saat kasus bergulir. Sementara itu daftar sejumlah sertifikat yang disita kembali dari tangan Ni Wayan Ringin antara lain  ada  1.SHM No. 777 di Desa Seminyak,Kuta atan nama Kadek Suparta,2 SHM no 3039 di Desa Panjer ,Denpasar atas nama Nengah Nata Wisnaya,3 SHM no 270 di Desa Sumerta ,Denpasar atas nama Ni Wayan Septiari,4 SHM no 342 Di Desa  Tangkas,Klungkung atas nama Ketut Rugeg, 5 SHM no 340 di Desa Tangkas atas nama  I Ketut Rugeg,6  SHM no 779 Di Desa Tojan,KLungkung atas nama Nengah Nata Wisnaya, 7  SHM no 530  Di Desa  Kusamba,Dawan,KLungkung atas nama Geda  Putra Pertama, 8 SHM no 237 di Desa Jumpai atas nama Ni Wayan Megeg ,9 SHM no 456 Desa Pesinggahan ,Desa Pesinggahan atas nama Nengah Tartra,10 SHM no 303 Desa Menanga,Karangasem atas nama  Ni Made Kondri, 11 SHM  no 23 desa Pejukutan,Nusa Penida,KLungkung atas nama I Wayan Natih,12 SHM no 268 Desa Pejukutan,Nusa Penida,Klungkung atas nama I Wayan Natih,13 SHM no 122 Desa Tanglad,Nusa Penida,KLungkung atas nama I Wayan natih,  14 SHM no 16 Desa Tanglad,Nusa Penida,Klungkung atas nama I Wayan Natih, 15  SHM no 677 Desa Bunga Mekar,Nusa Penida,KLungkung atas nama  Nengah nata Wisnaya, 16 SHM no 140 Desa Sakti ,Nusa Penida,KLungkung atas nama Nengah Nata Wisnaya, 17 SHM no 659 Desaa Bunga Mekar,Nusa Penida,Klungkung atas nama Kadek Budiarta,18 SHM  no 438 Desa Ped,Nusa Penida,KLungkung atas nama Nengah Nata Wisnaya. 
 
Seperti pemberitaan sebelumnya setelah Kejaksaan menetapkan Nengah Nata Wisnaya sepupu mantan Bupati Klungkung Wayan Candra sebagai tersangka ,Kejaksaan Negeri Klungkung kembali mempelajari kasus tindak pidana korupsi gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang TPPU  yang dilakukan Wayan Candra. Kejari melihat ada sejumlah orang yang berperan aktif dalam kasus tersebut namun tidak tersentuh hukum pada saat kejadian tersebut.
 
Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung sompotan mengatakan Kejari Klungkung hingga saat ini masih mempelajari kasus itu untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sebab kata Oto berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pihaknya ada beberapa orang lagi yang berperan aktif dalam kasus TPPU Wayan Candra . “ Dalam kasus sebelumnya ada oknum  tidak tersentuh jerat hukum pada saat itu. Kalau dalam pemeriksaan kami memang ada peluang jadi untuk sementara ada sekitar 2 orang lagi jadi ada beberapa oknum yang masih terkait dalam tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana korupsi I Wayan Candra ini,” Ujar otto Sompotan baru baru ini.
 
Kajari Otto Sompotan  menegaskan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka minimal ada dua alat bukti yang dikantongi sebagai bukti permulaan . “Kalau alat bukti nya terpenuhi maka pihaknya tidak segan-segan untuk menetapkannya sebagai tersangka baru.Targetnya tahun depan lah ini sudah mau tutup tahun kami akan mempelajari lagi kalau memang ada potensi tersangka baru dan alat buktinya cukup akan kami tetapkan tersangkanya ,”Ujarnya memastikan  kasus akan tetap berjalan. 
wartawan
Ketut Sugiana
Category

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.