Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Jatah Ribuan Guru Untuk Jadi P3K Tak Diambil Pemkab

Bali Tribune/ GURU HONORER -Para guru honorer yang sempat berharap jadi P3K, akhirnya kandas.


balitribune.co.id | Gianyar  - Di tahun 2021, Pemkab Gianyar yang kebagian jatah formasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 1.227 dan formasi CPNS sebanyak 29, sempat membuat para guru honorer di Gianyar penuh harap. Namun sayang, harapan itu akhirnya kandas, lantaran Pemkab Gianyar tak mengambil jatah tersebut dengan sebutan ditunda lantaran terganjal anggaran.      
 
Belasan tahun mengabdi menjadi guru honorer, meski tak mungkin menjadi ASN, bagi Ni Luh U, guru salah satu sekolah dasar ini sempat berharap menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K). Tahun 2021 ini, ketika Pemerintah Pusat memberikan jatah ribuan formasi P3K, diyakini menjadi kesempatan untuk mewujudkan mimpinya.  Namun apa daya, Pandemi Covid-19 ini lagi-lagi menjadi biang keroknya. Pandemi yang mengakibatkan anggaran Pemkab Gianyar terbatas inilah, dijadikan alasan  untuk menunda rekrutmen P3K dan Formasi CPNS tahun 2021.
 
Kepala Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Gianyar, Wayan Wirasa, mengungkapkan penundaan penerimaan diakibatkan kendala keuangan pemerintah akibat Pandemi Covid-19.  Setelah menerima turunan formasi pusatitu, pihaknya mengaku  sudah lapor ke Sekda dan melakukan rapat dengan pihak terkait. “Hasilnya demikian, Rekrutmen ini diputuskan ditunda," ungkapnya.
 
Disebutkan, dari pusat, Gianyar memperoleh formasi P3K sebanyak 1.227. Kemudian, memperoleh formasi CPNS sebanyak 29. Untuk P3K, sesuai syarat, mereka yang bisa lolos, terekam di Dapodik. Jadi mengutamakan guru yang sudah mengabdi di masing-masing sekolah. Wirasa menegaskan, Pemkab Gianyar sujatinya sangat ingin ada pengangkatan CPNS dan P3K. Karena bisa membantu mengangkat posisi guru non PNS di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).  Namun, keingian itu terpaksa ditunda karena keadaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang anjlok karena covid.
 
Lanjutnya, dari ribuan formasi P3K dan CPNS yang diberikan pusat pada 2021 itu, memerlukan anggaran Rp 24 miliar setahun. Sementara P3K ini penghasilannya sama dengan PNS.  Meskipun Gajinya  memang dari DAU (Dana Alokasi Khusus/pusat), namun disebutkan jika TPP (Tunjangan) bersumber dari anggaran Kabupaten. “Jika  situasi normal, rekrutmen pasti berjalan, jadi kami mohon permakluman, “ ujarnya
 
Tambahnya, dari ribuan formasi yang diberikan pusat, tidak boleh dikurangi. Sehingga tidak bisa dilakukan, padahal pihaknya ingin sekali ada rekrutmen. Meski rekrutmen CPNS dan P3K ditunda, pihaknya memandang tidak mempengaruhi jumlah pegawai di Gianyar. Berdasarkan data, jumlah PNS aktif sebanyak 5743 orang. Sedangkan, yang pensiun sebanyak 121 orang termasuk guru dan tenaga kesehatan. 
wartawan
ATA
Category

Dermaga Khusus Penyeberangan Celukan Bawang-Ketapang Dibangun Bulan Depan

balitribune.co.id I Singaraja - Pelabuhan Celukan Bawang, Gerokgak, Kabupaten Buleleng segera memasuki tahap pengembangan dengan pembangunan dermaga penyeberangan baru. Proyek ini dipersiapkan sebagai jalur alternatif untuk mengurangi kepadatan arus penyeberangan di lintas Ketapang–Gilimanuk, terutama saat musim libur panjang.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Bangli Desak Dinas PUPR Prioritaskan Perbaikan Jalan Penunjang Pariwisata

balitribune.co.id I Bangli - Komisi III DPRD Bangli  mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan jalan-jalan yang merupakan jalur obyek pariwisata. Mengingat sektor pariwisata sebagai penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.