Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Jelang Berakhirnya Masa Jabatan Abang II, Dewan Usulkan Pengangkatan Tamba-Ipat ke Gubernur

Bali Tribune / Rapat Paripuna DPRD Kabupaten Jembrana Kamis (28/1) telah mengumumkan pemberhentian Bupati Jembrana periode 2016-2021 dan hasil penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana terpilih hasil Pilkada Jembrana 2020.

balitribune.co.id | Negara - Menjelang berakhirnya masa jabatannya, DPRD Kabupaten Jembrana telah mengumumkan pemberhentian Bupati Jembrana, I Putu Artha dan Wakil Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan (Abang periode II). Rapat Paripuna DPRD Kabupaten Jembrana Kamis (28/1) juga mengumumkan hasil penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana terpilih hasil Pilkada Jembrana 2020.

Masa jabatan Bupati Jembrana, I Putu Artha dan Wakil Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan akan berakhir pada (16/2) mendatang. Dua puluh hari menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana periode 2016-2021, DPRD Kabupaten Jembrana telah menggelar rapat paripurna. DPRD Kabupaten Jembrana secara resmi telah mengumumkan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Jembrana. Dewan juga telah mengumumkan hasil penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana terpilih.

Sekeretaris DPRD Kabupaten Jembrana, I Made Sudantra dikonfirmasi Kamis kemarin mengatakan sebelumnya pihaknya secara resmi telah menerima dokumen penatapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana terpilih hasil Pilkada Jembrana 2020 pada Senin (25/1) lalu sehingga ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Jembrana. Pihaknya DPRD sudah melaksanakan Rapat Paripurna. “Rapat Paripurna itu agendanya hanya terkait dua pengumuman. Kebetulan saya ditugaskan membacakan pengumumannya” ujarnya.

Menurutnya dalam waktu lima hari kerja setelah penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih, DPRD menggelar paripurna. Dijelaskannya sesuai UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diumumkan oleh pimpinan DPRD dan rapat paripurna. “Setelah diumumkan dalam rapat paripurna, selanjutnya Pimpinan DPRD mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubenur Bali selaku wakil  pemerintah pusat untuk mendapatkan penetapan pemberhentian” paparnya.

Pengumuman pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Jembrana periode 2016-2021 tersebut tertuang dalam Pengumuman DPRD Kabupaten Jembrana nomor 179/26/DPRD/2021 tanggal 28 Januari 2021. Sedangkan pengumuman hasil penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana oleh KPU Kabupaten Jembrana dalam Pilkada Jembrana tertuang dalam Pengumaman DPRD Kabupaten Jembrana nomor 170/27/DPRD/2021 tanggal 28 Januari 2021. Pengumuman ini sesuai dengan UU nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

“Bahwa pengesahan pengangkatan calon bupati dan wakil bupati terpilih dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih leh KPU kabupaten  yang disampaikan oleh DPRD kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Bali” jelasanya. Sesuai surat yang pihaknya terima dari KPU Kabupaten Jembrana, pimpinan DPRD Kabupaten Jembrana mengumumkan hasil penetapan calon Bupati Jembrana dan Wakil Bupati Jembrana terpilih yakni pasangan I Nengah Tamba dengan I Gede Ngurah Patriana Krisna (Tamba-Ipat).

Selanjutnya DPRD Kabupaten Jembrana sebagaimana tugas dan wewenangnya akan mengusulkan pengesahan pengangkatan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Bali. “Tadi dalam paripurna tidak ada pertanyaan dan proses akan dilanjutkan. Kewenangan kami hanya sampai di paripurna pengumuman dan pengusulan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubenur Bali. Selanjutnya untuk pelantikan dan serah terima jabatan menjadi kewenangan Gubernur Bali,” tandasnya.

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.