Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Jembatan Laplapan Ubud Diharapan Masuk di Megaproyek Ulapan

Bali Tribune/ JEMBATAN – Suasana di Jembatan Laplapan Ubud.



balitribune.co.id | Gianyar - Revitalisasi pariwisata Ubud, melalui megaproyek Ulapan Kwasan Ubud, Tegallalang, dan Payangan diapresiasi berbagai pihak. Tak terkecuali dari kalangan anggota dewan I Ketut Karda. Anggota DPRD Gianyar dapil Ubud ini menyatakan hormat dan bangganya kepada kepemimpinan Bupati Gianyar Made Mahayastra yang mampu menarik megaproyek yang dibiayai pemerintah pusat senilai Rp 34,3 triliun.

Ditemui, Minggu (13/2/2022), Ketut Karda menyebutkan,  kepemimpinan Agus Mahayastra telah suskses menyusun Detail Engineering Design (DED) Ulapan hingga diterima Presiden, dan rencananya proyek tersebut akan dimulai pada 2023. Dan yang membuat dirinya semakin salut, lantaran yang ditata bukan hanya Ubud, tetapi juga sampai ke Tegalalang dan Payangan.

Politikus Demokrat tersebut mengatakan, proyek penataan proyek seperti yang tertuang dalam DED Ulapan, yakni akan adanya bus listrik, pelebaran trotoar hingga membuat sentral parkir di Lapangan Astina Ubud.  "Rencana awal hanya Ubud saja. Tapi di tangan Bupati Mahayastra bisa diperluas sampai ke Tegalalang dan Payangan. Saya apresiasi bupati bisa mendapatkan progam pusat itu. Dan, syukurnya di tahun 2017 lalu kita sudah buat Perda RTRW untuk sanitasi dan penanaman kabel, sehingga dapat mempersingkat waktu dalam mewujudkan proyek ini," ujarnya.

Hanya saja, kata Karda, dari sekian pembahasan dulu, hanya Jembatan Laplapan yang tidak masuk dalam rancangan proyek Ulapan. Padahal dulu, kata dia, jembatan Laplapan ini menjadi salah satu objek pengurai kemacetan di Ubud. Skemanya, kata dia, setiap kendaraan wisatawan yang parkir di Banjar Ambengan atau sebelah timur Polsek Ubud, ketika akan meninggalkan Ubud, kendaraan akan diarahkan ke jalur Jembatan Laplapan yang menghubungkan Ubud dengan Kecamatan Tampaksiring.

Namun sayangnya, Jembatan Laplapan, Ubud tidak masuk dalam Detail Engineering Design (DED) Ulapan. Karena itu, iapun mengusulkan agar dimasukkan dalam proyek penunjang Ulapan. Sebab, akses jembatan ini juga sangat potensial dalam memecah kemacetan Ubud, dan akan menghidupkan pariwisata Tampaksiring."Jadi harus ada perbaikan jembatan di Laplapan. Istilahnya, jalur ini adalah penggembosan. Kalau tetap ke Ubud, kan tetap saja macet," kata Tut Karda.

Karda mengatakan, ia telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Gianyar dan Bappeda Gianyar agar perbaikan Jembatan Laplapan masuk dalam DED Ulapan. Dirinya mengaku sudah koordinasi agar bisa dimasukkan jembatannya. "Melalui proyek ini, Ubud pasti akan berubah. Ini juga tak terlepas dari peran besar Puri Agung Ubud dan Puri Peliatan," ujarnya.

Namun di balik itu, kata Karda, yang paling berperan dalam hal ini adalah Bupati Gianyar, Made Mahayastra. Sebab, kata dia, jika tidak memiliki pengaruh di pusat, maka proyek sebesar ini akan sulit didapatkan. "Dan yang terpenting, dikarenakan pada 2024 nanti akan Pemilihan Presiden, takutnya saat ada presiden baru, program ini tidak jalan. Saya harapkan Bupati, Gubernur dan tokoh kita di pusat yakni Anak Agung Ari Dwipayana supaya meminta Presiden membuat Perpres, agar walaupun presidennya baru, program tetap jalan. Dan, Bupati Agus Mahayastra harus dua periode untuk mengawal program ini," kata Karda.

Kepala Bappeda Gianyar I Gede Widarma Suharta mengatakan, pihaknya telah menerima usulan perbaikan Jembatan Laplapan sebagai salah satu penunjang program Ulapan. Kata dia, saat ini sudah masuk ke dalam DED. "Sudah kami masukkan ke DED, sekarang tinggal menghitung keperluan anggarannya, nanti hasilnya akan dikirim ke Jakarta," ujarnya.

wartawan
ATA
Category

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.