Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Jembatan Laplapan Ubud Diharapan Masuk di Megaproyek Ulapan

Bali Tribune/ JEMBATAN – Suasana di Jembatan Laplapan Ubud.



balitribune.co.id | Gianyar - Revitalisasi pariwisata Ubud, melalui megaproyek Ulapan Kwasan Ubud, Tegallalang, dan Payangan diapresiasi berbagai pihak. Tak terkecuali dari kalangan anggota dewan I Ketut Karda. Anggota DPRD Gianyar dapil Ubud ini menyatakan hormat dan bangganya kepada kepemimpinan Bupati Gianyar Made Mahayastra yang mampu menarik megaproyek yang dibiayai pemerintah pusat senilai Rp 34,3 triliun.

Ditemui, Minggu (13/2/2022), Ketut Karda menyebutkan,  kepemimpinan Agus Mahayastra telah suskses menyusun Detail Engineering Design (DED) Ulapan hingga diterima Presiden, dan rencananya proyek tersebut akan dimulai pada 2023. Dan yang membuat dirinya semakin salut, lantaran yang ditata bukan hanya Ubud, tetapi juga sampai ke Tegalalang dan Payangan.

Politikus Demokrat tersebut mengatakan, proyek penataan proyek seperti yang tertuang dalam DED Ulapan, yakni akan adanya bus listrik, pelebaran trotoar hingga membuat sentral parkir di Lapangan Astina Ubud.  "Rencana awal hanya Ubud saja. Tapi di tangan Bupati Mahayastra bisa diperluas sampai ke Tegalalang dan Payangan. Saya apresiasi bupati bisa mendapatkan progam pusat itu. Dan, syukurnya di tahun 2017 lalu kita sudah buat Perda RTRW untuk sanitasi dan penanaman kabel, sehingga dapat mempersingkat waktu dalam mewujudkan proyek ini," ujarnya.

Hanya saja, kata Karda, dari sekian pembahasan dulu, hanya Jembatan Laplapan yang tidak masuk dalam rancangan proyek Ulapan. Padahal dulu, kata dia, jembatan Laplapan ini menjadi salah satu objek pengurai kemacetan di Ubud. Skemanya, kata dia, setiap kendaraan wisatawan yang parkir di Banjar Ambengan atau sebelah timur Polsek Ubud, ketika akan meninggalkan Ubud, kendaraan akan diarahkan ke jalur Jembatan Laplapan yang menghubungkan Ubud dengan Kecamatan Tampaksiring.

Namun sayangnya, Jembatan Laplapan, Ubud tidak masuk dalam Detail Engineering Design (DED) Ulapan. Karena itu, iapun mengusulkan agar dimasukkan dalam proyek penunjang Ulapan. Sebab, akses jembatan ini juga sangat potensial dalam memecah kemacetan Ubud, dan akan menghidupkan pariwisata Tampaksiring."Jadi harus ada perbaikan jembatan di Laplapan. Istilahnya, jalur ini adalah penggembosan. Kalau tetap ke Ubud, kan tetap saja macet," kata Tut Karda.

Karda mengatakan, ia telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Gianyar dan Bappeda Gianyar agar perbaikan Jembatan Laplapan masuk dalam DED Ulapan. Dirinya mengaku sudah koordinasi agar bisa dimasukkan jembatannya. "Melalui proyek ini, Ubud pasti akan berubah. Ini juga tak terlepas dari peran besar Puri Agung Ubud dan Puri Peliatan," ujarnya.

Namun di balik itu, kata Karda, yang paling berperan dalam hal ini adalah Bupati Gianyar, Made Mahayastra. Sebab, kata dia, jika tidak memiliki pengaruh di pusat, maka proyek sebesar ini akan sulit didapatkan. "Dan yang terpenting, dikarenakan pada 2024 nanti akan Pemilihan Presiden, takutnya saat ada presiden baru, program ini tidak jalan. Saya harapkan Bupati, Gubernur dan tokoh kita di pusat yakni Anak Agung Ari Dwipayana supaya meminta Presiden membuat Perpres, agar walaupun presidennya baru, program tetap jalan. Dan, Bupati Agus Mahayastra harus dua periode untuk mengawal program ini," kata Karda.

Kepala Bappeda Gianyar I Gede Widarma Suharta mengatakan, pihaknya telah menerima usulan perbaikan Jembatan Laplapan sebagai salah satu penunjang program Ulapan. Kata dia, saat ini sudah masuk ke dalam DED. "Sudah kami masukkan ke DED, sekarang tinggal menghitung keperluan anggarannya, nanti hasilnya akan dikirim ke Jakarta," ujarnya.

wartawan
ATA
Category

Pertahankan Tata Kelola Keuangan Terbaik, Bangli Raih WTP Kesepuluh Kalinya

balitribune.co.id | Denpasar – Pemerintah Kabupaten Bangli kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Bangli berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Baca Selengkapnya icon click

Polres Jembrana Ungkap Dugaan Illegal Logging di Hutan Bali Barat, Puluhan Gelondong Kayu Jati Diamankan

balitribune.co.id I Negara - Aktivitas penebangan liar atau illegal logging masih menjadi ancaman serius bagi kelestarian kawasan hutan di Bali Barat. Meski berbagai upaya pengungkapan, penindakan, hingga penegakan hukum telah berulang kali dilakukan aparat, praktik perusakan hutan tersebut ternyata masih saja terjadi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tim Opsnal Polsek Tembuku Ringkus Pencuri Bokor Slaka

balitribune.co.id I Bangli- Tidak butuh waktu yang lama, Tim Opsnal Polsek Tembuku dibawah pimpinan Kanit Reskrim Ipda I Nengah Kariawan berhasil menangkap pelaku pencurian bokor slaka milik I Komang Atis (45) warga Banjar Metra Kaja  Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku. 

Pelaku  I Putu JA (26) ditangkap di rumahnya di Banjar Belok, Desa Yangapi, Tembuku pada  Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Tertutup Eceng Gondok dan Gulma, TNI Normalisasi Danau Buyan

balitribune.co.id I Singaraja - Hamparan eceng gondok dan gulma yang menutupi sekitar 8 hektare kawasan Danau Buyan di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, mulai ditangani melalui kegiatan pembersihan dan normalisasi yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait, Selasa (9/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Adi Arnawa Kaji Peluang Pendirian Sekolah Rakyat di Badung

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung mulai mengkaji wacana pendirian Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan pihaknya akan mempelajari konsep dan kebutuhan program tersebut sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

Baca Selengkapnya icon click

Perda Administrasi Kependudukan Badung Segera Dicabut, DPRD Nilai Aturan Lama Tak Lagi Sesuai Regulasi Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - DPRD Kabupaten Badung mulai menggodok pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan beserta perubahan melalui Perda Nomor 9 Tahun 2016. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.