Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Jembrana Krisis Air Bersih

Bali Tribune/ Tercatat sudah tujuh wilayah permukiman di empat kecamatan yang menghadalkan air bersih yang distribusikan BPBD lantaran dilanda krisis air bersih.
balitribune.co.id | Negara - Musim kemarau yang berkepanjangan berdampak pada menyusutnya debit air bakau dan krisis air bersih di Jembrana semakin meluas. Sudah tercatat tujuh wilayah yang terdampak kekeringan.
 
Jika sebelumnya sejumlah banjar di beberapa desa di empat kecamatan yakni Mendoyo, Jembrana dan Negara yang kesulitan air bersih, kini dialami juga oleh warga Kecamatan Melaya. Sehingga sampai Jumat (14/9) tercatat sudah tujuh wilayah terdampak kekeringan.
 
Teranyar krisis air bersih di wilayah Kecamatan Melaya ini terjadi di  dua desa. Yakni, di Banjar Sari Kuning, Desa Tukadaya, dan Banjar Puncaksari, Desa Warnasari. Krisis air bersih di wilayah tersebut diketahui setelah adanya laporan dari pihak desa setempat yang dilayangkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jembrana Jumat kemarin. Untuk penanganannya, personil BPBD Jembrana mulai mendistribusikan air bersih ke dua wilayah tersebut. Dengan meluasnya dampak kekeringan ini, wilayah yang kini dilayani pendistribusian air bersih oleh BPBD Jembrana juga bertambah.
 
Dengan mengandalkan satu unit armada truck tangki air volume 5.000 liter, hingga kini terdapat tujuh wilayah permukiman di empat kecamatan yang dilayani pendistribusian air bersih dari BPBD Jembrana. Kepala Pelaksana BPBD Jembrana, I Ketut Eko Susila Artha Permana, Jumat kemarin, mengatakan berdarkan laporan dan permohonan dari pihak desa yang diterimanya sejak Agustus lalu,  pihaknya kini sudah setiap hari melakukan pendistribusian air bersih ke banjar yang dilaporkan mengalamai krisis air itu. Termasuk yang teranyar di Banjar Sari Kuning dan Banjar Puncaksari, Melaya.
 
Wilayah banjar lainnya yang mengalami kekeringan dan juga sudah lebih dulu yang mendapat distribusi air bersih dari BPBD tersebar di tiga kecematan. Di Kecamatan Mendoyo krisis air juga terjadi di Banjar Wali, Desa Yehembang. Di Kecamatan Jembrana.
 
Tercatat Lingkungan Pancardawa, Kelurahan Pendem. Terbanyak diwilayah Kecamatan Negara yakni Banjar/Desa Berangbang, Banjar Kombading, Desa Pengambengan, dan Lingkungan Awen Lelateng, Kelurahan Lelateng.  Menurutnya di Banjar Kombading menjadi wilayah krisis air dengan warga terdampak yang paling banyak.
 
“Ada tujuh banjar di tujuh desa di empat kecamatan yang sakarang mendapat distribusi ari bersih. Untuk jumlah total warga yang mengalami kekeringan, sudah mencapai ratusan KK. Kemarin paling banyak kita distribusikan sekalian 3 tangki air di Banjar Kombading, karena ada sekitar 200 KK yang mengalami kekeringan di sana. Sisanya, ya masih cukup 1 tangki, sudah termasuk untuk stok,” ujarnya. Diakuinya krisis air pada musim kemarau ini tidak hanya dirasakan oleh warga di wilayah dataran tinggi, namun juga sudah meluas ke wilayah hilir atau pesisir seperti Kombading dan Awen.
 
Menurutnya wilayah di dataran tinggi yang krisis air ini kebanyakan warganya yang mengandalkan sumber air dari pegunungan. Sedangkan beberapa banjar dipesisir seperti di Banjar Kombading, Desa Pengambengan, dan Linggkungan Awen Lelateng, Kelurahan Lalateng, warganya mengdalkan sumber air bersih dari sumur maupun PDAM. Namun  kini kesulitan mendapat air akibat penuruan debit air baku. 
 
Ia menyatakan sumber air bersih yang didistribusikan ini juga dari pipa PDAM di perkotaan, “Untuk bantuan air yang kami distribusikan ini, juga airnya PDAM,” tandasnya. (u)
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Libur Nataru Berakhir, Ribuan Kendaraan Padati Pelabuhan Padang Bai

balitribune.co.id | Amlapura - Arus penyeberangan di Pelabuhan Padang Bai Karangasem pada puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru berlangsung padat. Pihak ASDP Pelabuhan Padang Bai, Karangasem, mencatat adanya peningkatan arus kendaraan dan penumpang sejak tiga hari jelang puncak arus balik.

Baca Selengkapnya icon click

Relokasi PKL Dauhwaru, Upaya Bupati Jembrana Ciptakan Ketertiban Tanpa Matikan Ekonomi Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Ruas jalan Ngurah Rai di selatan lapangan Dauhwaru, Jembrana yang selama ini kerap dikeluhkan pengguna jalan maupun pejalan kaki akan ditertibkan. Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di bahu jalan dan di atas trotoar di kawasan tersebut akan direlokasi. Relokasi ini pun mendapat respon dari para PKL

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Selesaikan Polemik Tata Ruang Jatiluwih, Sanjaya Beri Sinyal Moratorium Bangunan di Sawah

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, memberikan sinyal terkait rencana penerapan moratorium pembangunan di areal persawahan Jatiluwih.

Langkah ini diambil sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan polemik tata ruang sekaligus menyelamatkan ekonomi warga yang anjlok drastis akibat penyegelan sejumlah tempat usaha.

Baca Selengkapnya icon click

PHDI Kota Denpasar Tolak Wacana Nyepi Pada Tilem Kesanga

balitribune.co.id | Denpasar - Menyikapi wacana yang beredar luas tentang pemindahan Hari Suci Nyepi yang akan dirayakan pada Tilem Kesanga Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Denpasar menolak keras wacana tersebut. Penolakan tertuang dalam Surat Pernyataan Parisada Hindu  Dharma Indonesia Kota Denpasar tanggal 1 Januari 2026 dengan Nomor : 12/S.P/A/PHDI.DPS/I/2026 Tentang Isu Pergantian Hari Suci Nyepi Pada Tilem ke Sanga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Resahkan Warga, ODGJ Lempar Tanah Kering ke Pemangku Dievakuasi ke RSJ Bangli

balitribune.co.id | Gianyar - Ulah seorang warga Banjar Taman, Desa Bedulu,  Blahbatuh, terhadap seorang pemangku meresahkan warga. Kejadiannya, Sabtu (3/1) pagi lalu,  saat itu Jero Mangku Marsa (70) jadi korban pelemparan menggunakan tanah kering saat berbelanja di sebuah warung. Pelakunya diketahui INS (55) warga setempat yang diketahui penderita kelaianan kejiwaan.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Desa Dipangkas Besar-besaran, Hasil Musdes Bakal Macet

balitribune.co.id | Singaraja - Sejumlah kepala desa mengeluhkan pemangkasan Dana Desa (DD) secara besar-besaran oleh pemerintah pusat. Mereka khawatir kebijakan itu akan berdampak serius pada pembangunan di desa, terelebih yang sudah dirancang melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). Beberapa usulan masyarakat melalui musdes dipastikan sulit bisa diwujudkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.