Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Jumlah Atlet PON XX Hanya 7.157 Orang

Bali Tribune/ Ketut Suwandi
balitribune.co.id | Denpasar - Berbeda dengan PON sebelum-sebelumnya, pada PON XX/2020 Papua hanya ada 7.157 atlet dari seluruh Indonesia yang akan bertanding membela daerah masing-masing. Padahal PON sebelumnya di Jawa Barat, jumlah atlet mencapai 8.500 orang.
 
Menurut Ketua Umum KONI Bali, Ketut Suwandi, lebih sedikitnya jumlah atlet di PON Papua ketimbang PON sebelumnya, dikarenakan terbatasnya infrastruktur hotel bagi atlet di daerah tersebut.
 
Ditemui di KONI Bali, Suwandi mengatakan beberapa waktu lalu KONI Pusat menggelar rapat anggota yang dihadiri seluruh utusan KONI seluruh Indonesia. Selain dibahas kuota atlet, juga disampaikan tanggal gelaran event itu, yakni sekitar akhir Oktober sampai awal November.
 
“Saya beberapa waktu lalu hadir di Rapat Anggota KONI di Jakarta. Ya, jumlah itu (7.157 atlet) sudah dipaparkan melalui presentasi Ketua DPRD Papua, Yunus dalam rapat waktu itu. Banyak presentasi lainnya yang diuraikannya,” tutur Ketut Suwandi, Senin (6/5).
 
Dijelaskan mantan Ketua KONI Badung itu, dari total kuota atlet tersebut berasal dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.  Mereka menurut Suwandi bakal berlaga di 47 cabang olahraga (cabor) dengan jumlah total 768 nomor yang pertandingkan.
 
“Jumlah total semua orang yang terlibat, baik itu atlet, ofisial atau lainnya diperkirakan pihak Papua yakni 23.136 orang. Sedangkan di Papua nanti ada 4 kabupaten dan kota yang menjadi tempat pertandingan yakni Jayapura, Biak, Mimika dan Merauke,” tambah Suwandi.
 
Pria yang menjabat dua periode sebagai Ketua Umum di KONI Bali itu juga menguraikan, jika pihak tuan rumah juga menjelaskan soal kesiapan venue. Eksistensi venue sendiri dibagi dua, yakni dari bantuan APBD maupun APBN.
 
“Untuk venue yang dibiayai APBD bakal tuntas pada Desember atau tahun ini. Sedangkan untuk venue yang dibiayai APBN selesai pada tahun depan. Sementara untuk transportasi di tempat pertandingan, Yunus menyampaikan jika disiapkan gratis untuk lokalan di empat kota dan kabupaten yang menjadi tempat pertandingan,” imbuh Suwandi.
 
Suwandi hanya berharap besar jika apa yang dipaparkan tuan rumah Papua itu benar-benar dengan kondisi dan sesuai dengan persiapan matang yang dilakukannya. “Harapan kami semuanya bisa berjalan sesuai rencana tuan rumah sendiri, sehingga semuanya juga sesuai dengan persiapan provinsi peserta nantinya,” tukas Suwandi.
wartawan
Djoko Purnomo
Category

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.