Oleh: Izarman

NIAT Partai Koalisi Capres 02 Prabowo – Sandi memutihkan Jakarta, Minggu 7 April 2019 setidaknya berhasil ‘memutihkan’ Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Dari menjelang subuh sampai pukul 10.00 WIB stadion berkapasitas 150 ribu itu memutih oleh umat. Dari podium di tengah-tengah stadion, Capres 02 Prabowo Subianto menyampaikan orasinya dengan penuh semangat, sampai keringatan.

Tak ada yang baru dari pidato Prabowo selain narasi-narasi kegeraman terhadap situasi bangsa dan negara yang menurutnya salah urus. Kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri, negara sedang sakit dan ibu pertiwi sedang diperkosa! Narasi ini, ditambah dengan orasi sang mantan jenderal yang meledak-ledak (bahkan kesannya membentak-bentak) – di mata sebagian orang ‘menakutkan’.

Menurut sebagian orang yang ‘ketakutan’ ini, Indonesia ke depan tidak membutuhkan pemimpin yang hanya pandai berorasi, bermimpi dan berhalusinasi. Indonesia di era digitalisasi ini membutuhkan pemimpin yang melek teknologi, pemimpin yang memberikan rasa damai, pekerja keras, serta paham apa yang harus dilakukan untuk mensejajarkan, bahkan mengungguli negara-negara lain di semua lini.   

Eforia putihkan Jakarta seakan ingin mengulang sukses demo 212 di Lapangan Monas. Polanya sama, menggunakan sentimen agama, mengusung atribut agama dan membangun semangat beragama, melebelinya dengan gerakan bela agama. Bahkan ada yang menyamakan dengan jihad fisabilillah.

Di tengah hingar bingar kampanye Capres 02 ini, tiba-tiba menyeruak suara keprihatinan dari Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Mantan Presiden Indonesia ke-6 ini menyurati tiga petinggi Partai Demokrat terkait gelaran kampanye akbar capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Inti dari suratnya, SBY menyebut soal ketidaklaziman di kampanye Prabowo-Sandi di lapangan GBK itu dan kecenderungan polarisasi dukungan yang membahayakan keutuhan NKRI.
SBY yang selama ini dicap suka baperan menyurati Ketua Wanhor PD Amir Syamsuddin, Waketum PD Syarief Hasan dan Sekjen PD Hinca Panjaitan. Pesan SBY itu tersebar di WhatsApp dan dibenarkan politikus Partai Demokrat Andi Arief. SBY yang sedang berada di Singapura menemani Ibu Ani Yudhoyono yang sedang dirawat, menulis:

"Sore hari ini, Sabtu, tanggal 6 April 2019 saya menerima berita dari Tanah Air tentang 'set up', 'run down' dan tampilan fisik kampanye akbar atau rapat umum pasangan capres-cawapres 02, Bapak Prabowo Subianto-Bapak Sandiaga Uno di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Karena menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif,” kata SBY.

Menurut SBY, penyelenggaraan kampanye nasional (dimana Partai Demokrat menjadi bagian didalamnya) tetap dan senantiasa mencerminkan 'inclusiveness', dengan sasanti 'Indonesia untuk Semua' juga mencerminkan kebhinnekaan atau kemajemukan. Juga mencerminkan persatuan. 'Unity in diversity'. Cegah demonstrasi apalagi 'show of force' identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuasa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrem.

Bagi awam mungkin sulit menangkap kekhawatiran SBY yang menenggarai kampanye di GBK itu bersifat eksklusif. Bahkan jajaran Badan Pemenangan Nasional (PBN), para elit partai koalisi pun tak melihat unsur eksklusifisme dalam kampanye akbar tersebut. Bagi mereka ‘memutihkan Jakarta’ jauh lebih strategis untuk membuktikan bahwa calon yang mereka usung sungguh-sungguh dicintai pendukungnya.

Namun simak lebih jauh, surat SBY:

Pemilihan Presiden yang segera akan dilakukan ini adalah untuk memilih pemimpin bangsa, pemimpin rakyat, pemimpin kita semua. Karenanya, sejak awal 'set up'-nya harus benar. Mindset kita haruslah tetap 'Semua untuk Semua' atau 'All For All'. Calon pemimpin yang cara berpikir dan tekadnya adalah untuk menjadi pemimpin bagi semua, kalau terpilih kelak akan menjadi pemimpin yang kokoh dan insyaallah akan berhasil.

Sebaliknya, pemimpin yang mengedepankan identitas atau gemar menghadapkan identitas yang satu dengan yang lain, atau yang menarik garis tebal 'kawan dan lawan' untuk rakyatnya sendiri, hampir pasti akan menjadi pemimpin yang rapuh. Bahkan sejak awal sebenarnya dia tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin bangsa. Saya sangat yakin, paling tidak berharap, tidak ada pemikiran seperti itu (sekecil apapun) pada diri Pak Jokowi dan Pak Prabowo.

SBY mengingatkan telah terjadi kekeliruan set up dalam kampanye akbar di GBK, yang tidak disadari kubu Prabowo. Para pendukung, simpatisan dan pengurus partai diundang melaksanakan Shalat Subuh dan Munajat Akbar (Iklannya: Ayo Jihad Total!). Siapa yang datang? Sudah pasti umat Islam. Maka jadilah acara di GBK itu kampanye eksklusif! Kampanye yang seharusnya untuk seluruh warga negara tanpa memandang suku, ras, agama dan antar-golongan, dialeniasi oleh kegiatan ibadah (agama Islam). Apakah Capres 02 hanya didukung oleh umat Islam, sebagaimana selama ini ditunjukkan PA 212, FPI, FPUI, bahkan HTI?  Mengapa Prabowo-Sandi tega sekali ‘meniadakan’ suara saudara-saudara kita yang Kristen, Protestan, Katolik, Budha dan Hindu? Kalau pun ada pimpinan agama lain yang memberi sambutan, akhirnya hanya terkesan sekadar basa-basi.     

Mari lanjutkan membaca surat SBY:
Saya pribadi, yang mantan capres dan mantan Presiden, terus terang tidak suka jika rakyat Indonesia harus dibelah sebagai 'pro Pancasila' dan 'pro Kilafah'. Kalau dalam kampanye ini dibangun polarisasi seperti itu, saya justru khawatir jika bangsa kita nantinya benar-benar terbelah dalam dua kubu yang akan berhadapan dan bermusuhan selamanya.

Kita harus belajar dari pengalaman sejarah di seluruh dunia, betapa banyak bangsa dan negara yang mengalami nasib tragis (retak, pecah dan bubar) selamanya. The tragedy of devided nation. Saya pikir masih banyak narasi kampanye yang cerdas dan mendidik. Seperti yang kita lakukan dulu pada pilpres tahun 2004, 2009 dan 2014. Bangsa kita sangat majemuk. Kemajemukan itu disatu sisi berkah, tetapi disisi lain musibah. Jangan bermain api, terbakar nanti.
Saya berpendapat bahwa juga tidak tepat kalau Pak Prabowo diidentikkan dengan kilafah. Sama tidak tepatnya jika kalangan Islam tertentu juga dicap sebagai kilafah ataupun radikal. Demikian sebaliknya, mencap Pak Jokowi sebagai komunis juga narasi yang gegabah. Politik begini bisa menyesatkan. Sejak awal harusnya narasi seperti ini tidak dipilih. Tetapi sudah terlambat. Kalau mau, masih ada waktu untuk menghentikannya. 
Eksklusifme kampanye 02 sebagaimana kekhawatiran SBY menjadi ukuran kenegarawanan politikus di kubu Prabowo-Sandi. Akibat kekeringan ide, akhirnya yang mereka kedepankan masih seputar sentimen agama. Caranya, ajak pendukung beribadah, untuk memberi efek kejut kepada lawan bahwa kita militan. Padahal, tanpa disadari cara tersebut justru ‘mengabaikan’ dukungan yang lebih luas: dari seluruh rakyat Indonesia. Ini menjadi blunder serta bumerang bagi pasangan Prabowo-Sandi.

Belum lagi muncul berbagai pro-kontra cara pelaksanaan ibadah shalat di GBK yang dinilai banyak orang menyalahi syariat agama. Misalnya, syaf shalat laki-laki dan perempuan campur aduk. Wajar kalau ada yang memposting di medsos: Memangnya Indonesia dalam kondisi darurat perang ya?***