Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

KAN Ingatkan Pentingnya Akreditasi

Bambang Prasetya
Bambang Prasetya

BALI TRIBUNE - Ketua Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang juga Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya mengingatkan pentingnya akreditasi dalam menjamin kehidupan yang aman dan memenuhi persyaratan pada setiap aspek. Dia mengatakan, akreditasi merupakan pengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga penilaian kesesuaian seperti lembaga sertifikasi, laboratorium, serta lembaga inspeksi kompeten dalam melakukan kegiatan penilaian kesesuaian. "Dengan demikian, lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi bisa menjamin proses penilaian kesesuaian sesuai persyaratan internasional," kata Bambang dalam siaran persnya, Selasa (10/7). Lembaga penilaian kesesuaian dikatakan Bambang melakukan kegiatan sertifikasi atau pengujian atas produk/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau organisasi. Produk atau jasa yang lolos uji dan atau meraih sertifikasi, berarti telah memenuhi standar tertentu dan dijamin aman. "Dari gambaran rangkaian kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian tersebut menunjukkan bahwa akreditasi berperan penting dalam menciptakan sesuatu itu menjadi aman sebagaimana harapanWorld Accreditation Day (WAD) tahun 2018," terangnya. Lebih lanjut Bambang menyatakan, bagaimana akreditasi bisa menjadikan dunia yang aman, WAD menyuarakan harapan akan terwujudnya segala aspek kehidupan manusia berlangsung aman seperti tempat bekerja, penggunaan produk, transportasi, dan sebagainya. Namun secara statistik, harapan terkadang masih jauh dari kenyataan. Sehingga diperlukan perhatian dari pihak yang berkepentingan baik dari pemerintah, regulator, pengusaha untuk membantu mewujudkan harapan tersebut. Dalam hal ini, KAN sendiri yang mewakili Indonesia terus berperan aktif dalam organisasi akreditasi internasional. Hingga Juni 2018, KAN telah mendapat pengakuan di kawasan regional Asia Pasifik dengan menjadi penandatangan APLAC MRA untuk 5 skema akreditasi, yaitu laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi dan penyelenggara uji profisiensi. Disamping itu kata Bambang, KAN juga telah mendapat pengakuan di kawasan regional Asia Pasifik dalam kerangka PAC MLA untuk untuk 7 skema akreditasi, yaitu sistem manajemen mutu (ISO 9001), sistem manajemen lingkungan (ISO 14001), sertifikasi produk, sistem manajemen keamanan pangan (ISO 22000), sertifikasi person, sistem manajemen energi (ISO 50001) dan sistem manajemen keamanan informasi (ISO 27001). Adapun perkembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian sudah terhitung sampai Juni 2018. Komite Akreditasi Nasional telah mengakreditasi sebanyak 1.985 lembaga penilaian kesesuaian yang terdiri dari 1.710 lembaga penilaian kesesuaian termasuk kelompok laboratorium dan 275 lembaga penilaian kesesuaian termasuk kelompok lembaga sertifikasi. "LPK yang termasuk kelompok laboratorium terdiri dari 122 lembaga inspeksi, 296 laboratorium kalibrasi, 1.215 laboratorium uji, 61 laboratorium medik, dan 16 penyelenggara uji profiensi," sebut Bambang. Dia pun menyebutkan, saat ini KAN telah mengoperasikan 25 skema akreditasi, yaitu Sistem Manajemen Mutu (SNI ISO 9001), Sistem Manajemen Lingkungan (SNI ISO 14001), Sertifikasi Produk (Tanda SNI), Sertifikasi Personel, Ecolabel (KAN Guide 801), Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SNI ISO 22000), Pangan Organik (KAN Guide 901), Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SNI ISO 27001), Lembaga Sertifikasi Hazzard Analytical Critical Control Point, Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan (SNI ISO 13485), Gas Rumah Kaca, Sistem Manajemen Energi (SNI ISO 50001), Sistem Manajemen Rantai Pasok (SNI ISO 28000), Usaha Pariwisata, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001), Jaminan Produk Halal, Sertifikasi Bio-Safety, Laboratorium Penguji, Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Medik, Lembaga Inspeksi, Penyelenggara Uji Profisiensi, dan Produsen Bahan Acuan. 

wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.