Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kasdam Canangkan Zona Integritas Wilayah Bersih KKN

INTEGRITAS -- Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Kasuri (tengah) membuka Rapat Panproggar Triwulan IV TA 2018, sekaligus Pencanangan Zona Integritas serta Bimtek Manajemen Resiko Kodam IX/Udayana di Aula Korem 163/Wira Satya, Denpasar, Rabu (14/11).

BALI TRIBUNE - Untuk mengeliminir kendala dan hambatan pelaksanaan program kerja dan anggaran TA 2018 serta menyiapkan perencanaan tahun anggaran berikutnya, Kepala Staf Kodam (Kasdam) IX/Udayana Brigjen TNI Kasuri membuka Rapat Panprogar Triwulan IV TA 2018, sekaligus pencanangan zona integritas serta bimtek manajemen risiko Kodam IX/Udayana di Aula Korem 163/Wira Satya, Denpasar, Rabu (14/11). Ketika membacakan sambutan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, SIP., Kasdam menyampaikan bahwa Rapat Panitia Program dan Anggaran (Panproggar) merupakan forum komunikasi dan koordinasi yang dilaksanakan setiap triwulan. “Namun hendaknya kegiatan ini tidak menjadi kegiatan rutin tiga bulanan untuk sekedar memenuhi program saja, karena pada hakekatnya rapat Panprogar ini merupakan sarana dan forum bagi insan perencanaan untuk saling bertukar informasi, terkait dengan pelaksanaan program kerja dan anggaran untuk merumuskan, menyusun, merencanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan,” katanya. Disamping itu, kegiatan ini juga sebagai sarana untuk menyiapkan perencanaan tahun anggaran berikutnya, sehingga pelaksanaan program dan anggaran dapat berjalan sesuai dengan target sasaran yang telah ditetapkan oleh pimpinan secara optimal serta tidak menghambat pelaksanaan program dan anggaran selanjutnya. Pencanangan zona integritas menuju wilayah bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Kodam IX/Udayana ini merupakan wujud  kesungguhan Kodam IX/Udayana dalam mengukuhkan diri sebagai bagian dari TNI Angkatan Darat (AD) yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya KKN. Disertai dengan upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang akuntabel di seluruh satuan kerja Kodam IX/Udayana. Pemberantasan KKN merupakan upaya dalam meningkatkan kinerja dan demi mewujudkan reformasi birokrasi Kodam IX/Udayana merupakan target yang telah ditetapkan dalam membentuk institusi TNI AD yang modern. Penerapan zona bersih dari KKN ini adalah salah satu format yang tepat untuk dapat mengembalikan dan meningkatkan wibawa TNI AD, diiringi dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan pencanangan zona integritas ini diharapkan adanya perbaikan nyata dimasa yang akan datang sebagai sebuah landasan yang kokoh, karena dengan integritas yang kokoh tugas pokok Kodam IX/Udayana akan dapat terwujud sesuai harapan TNI AD. “Karena itu, seluruh prajurit dan PNS Kodam IX/Udayana hendaknya terpacu untuk terus meningkatkan kinerja dan kompetensinya, sehingga terbebas dari praktek perbuatan tercela yang mencederai amanah rakyat,” harapnya. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan dari masing-masing satuan jajaran Kodam IX/Udayana, total berjumlah 250 orang yang diharapkan nantinya dapat memberikan sosialisasi ke seluruh kesatuannya masing-masing, agar semua fungsi dapat berjalan secara terpadu dan serasi, guna tercapainya seluruh sasaran program sesuai waktu yang telah ditentukan. Turut hadir dalam acara tersebut antara lain, Danrem 162/Wira Bhakti Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, SSos., SH., MHan.,, Danrem 163/Wira Satya Kolonel Arh AM Suharyadi, SIP., MSi.,, Danrindam IX/Udayana, beberapa Asisten Kasdam IX/Udayana, Waasops dan Waaslog Kasdam IX/Udayana, para Komandan/Kabalak Kodam IX/Udayana, perwakilan Korem 161/Wira Sakti dan sejumlah tamu undangan terkait lainnya, serta unsur BPKP Provinsi Bali sebagai pemateri (Ari Dwikora Tono, Tumbur Parulian Simatupang, dan Made Orsidini).

wartawan
Djoko Moeljono
Category

Kuasa Hukum Prajuru Pura Tangkas Koriagung Tunggu Itikad Baik Bendesa Adat Tangkas

balitribune.co.i | Semarapura - Polemik sanksi yang dijatuhkan Desa Adat Tangkas pada prajuru Pura Tangkas Koriagung, Diduga Penuhi Unsur Tindak Pemaksaan dengan menjatuhkan sanksi kesepekang. Di hadapan media, Kuasa Hukum Wayan Sumardika CS menyatakan siap tempuh jalur hukum terkait  pemberian sanksi adat terhadap lima prajuru Pura Pusat Kawitan Tangkas Kori Agung memasuki babak baru. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Zurich Entrepreneurship Program Bekali Keterampilan Wirausaha Masa Depan bagi 6 Ribuan Pelajar

balitribune.co.id | Jakarta - Di tengah meningkatnya kebutuhan akan keterampilan kewirausahaan hingga pemanfaatan teknologi digital, Zurich Indonesia, Z Zurich Foundation, dan Prestasi Junior Indonesia memperkuat dampak Zurich Entrepreneurship Program (ZEP) dengan membekali 6.125 siswa SMA dan SMK di sepuluh kota pada tahun ajaran 2026–2027.

Baca Selengkapnya icon click

Tangani Inflasi, Pemkot Depasar Fokus Stabilkan Harga Pangan

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa memimpin Rapat Teknis Penanganan Inflasi Kota Denpasar di Kantor Wali Kota Denpasar, Selasa (22/9/2026). Rapat tersebut digelar sebagai langkah konkret Pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK Buka Jalan Demutualisasi Bursa Efek, Kepemilikan Saham Dibatasi 5 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Struktur kepemilikan Bursa Efek di Indonesia memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek (POJK 13 Tahun 2026), yang menjadi dasar hukum pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek.

Regulasi tersebut berlaku sejak diundangkan pada 17 September 2026. OJK menjelaskan penerbitan aturan itu melalui siaran pers, Senin (21/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.