Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kasus Antre Makanan di Amerika Serikat

Bali Tribune/ Wayan Windia
Oleh Wayan Windia
 
Balitribune.co.id | Krisis ekonomi dunia, tampaknya sudah semakin dalam. Hari Kamis malam (14/1), saya mendengar wawancara penyiar RRI (Zaini) dengan koleganya di USA (Eva). Bahwa memang benar, sebagian dari masyarakat di sana sudah mulai antre makanan. Bahkan kini antreannya terus semakin memanjang. Mereka adalah orang-orang yang terkena PHK akibat Corona, dan tampaknya tidak memiliki lahan untuk bertani. 
 
Lalu, hidupnya tergantung dari belas kasihan orang lain. Ada LSM yang setiap pagi mendatangi pintu-pintu kamar/rumah penduduk. Untuk memungut sedekah dari pemilik rumah, yang digantungkan di pintu luar. Ada juga yang menyumbangkan uang. Hasil kumpulan sedekah itulah yang dibagikan kepada golongan miskin-baru tsb. Kasihan sekali. Negara yang demikian maju, tetapi sekarang ada penduduknya yang harus antre makanan.
 
Orang yang tuna wisma (gelandangan) juga semakin banyak. Karena mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk sewa kamar di rumah susun. Lalu, terpaksa mereka ter-usir dari kamarnya, dan menjadi gelandangan. Keadaan mereka semakin tertekan, karena adanya musim dingin. 
 
Bagi mereka yang masih bisa bertahan di kamar sewaan, maka banyak diantaranya yang tidak bisa membayar sewa listrik. Lalu mereka tidak bisa menghidupkan mesin pemanas ruangan. Mereka kemudian antre minta bantuan handuk. Gunanya, untuk menutup lubang pintu dan jendela kamarnya, agar udara dingin terhalang masuk.
 
Hal yang senada tampaknya juga terjadi di Singapore. Hal itu pernah saya baca di WA Grup. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari kondisi di negara maju seperti ini? Bahwa sektor tersier tetap saja tidak kukuh, kalau tidak ditunjang oleh sektor pertanian yang kuat. Kiranya dapat dibayangkan, kalau tidak ada makanan yang dapat di makan. Mungkin orang-orang bisa mati kelaparan, apalagi di musim dingin seperti ini. 
 
Pengalaman di China juga demikian adanya. Pembangunan industri baja di sana juga gagal, karena tidak didukung dengan sektor pertanian yang tangguh. Kemudian, pola pembangunannya di rubah. Di mana pembangunan nasional di China tetap memperhatikan sektor pertanian dengan sistem insentif terhadap produksi. Sistem komunal ditinggalkan. Sekarang seluruh dunia memandang suksesnya sistem sospol dan ekbang di negara itu.
 
Oh ya, mari kita kembali ke Amerika Serikat. Negara ini tetap saja dipandang sebagai negara adikuasa. Karena luas daerahnya, banyak penduduknya, kekayaan alamnya, dan teknologinya. Mungkin juga karena sistem sospol-nya. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa kalau USA “menderita flu”,  maka negara lainnya, pasti paling tidak merasa “badannya meriang”.
 
Kasus tersebut, kini kita rasakan di Indonesia. Ketika harga kedele di USA naik, maka pengrajin tahu-tempe di Indonesia juga merasa kelabakan. Harga kedele di dalam negeri segera juga melonjak. Ketika harganya melompat dari  Rp.7500/kg, menjadi Rp. 10.000/kg, maka pengrajin tahu-tempe langsung menjerit. Mereka menyatakan mogok. Tenaga kerja banyak yang terlempar ke kancah pengagguran. Konsumen juga menjerit, karena harga makanan pokoknya melonjak.
 
Begitulah rasanya, kalau kita sangat tergantung dari produksi pertanian negara lain. Ini baru kasus kedele untuk tahu dan tempe. Bagaimana kalau saatnya yang naik adalah harga tepung terigu, bawang putih, gula, dan beras? Jelaslah, kita sama sekali tidak ada potensi untuk tanaman gandum. Oleh karenanya pemilik pabrik roti akan “berontak”. Untuk komoditas bawang putih, gula, dan beras, tentu saja tidak bisa segera kita produksi. Meskipun kita punya potensi. 
 
Oleh karenanya, penting sekali kita harus segera mengimplementasikan konsep kemandirian pangan. Khususnya, untuk bahan makanan pokok. Caranya, dengan memberikan harga yang layak bagi petani kita. Kalau saja harga kedele terus bisa bertahan Rp. 10.000 atau lebih per kg, maka petani Indonesia akan terangsang untuk ber produksi. Dahulu mereka  tersisih, dan petani tidak mau menanam kedele. Kenapa? Karena harganya dikalahkan oleh harga kedele import (yang ditanam dengan bibit rekayasa genetika).
 
Hal ini berarti bahwa selama ini kita telah membesarkan petani yang ada di luar negeri. Yakni dengan mengimport produk-produknya. Dan kita merasa nyaman dengan harga yang agak murah. Karena kita sudah sangat tergantung, maka saat ini, meski dengan harga yang mahalpun tetap saja kita meng-import. Demi untuk kebutuhan pengrajin dan masyarakat. Sementara itu, untuk bisa menghasilkan kedele, kita memerlukan waktu  tiga bulanan.
 
Karena harga produk pertanian sangat rendah, dan tidak sesuai dengan nilai input yang dipergunakan, maka petani banyak sekali sudah menjual-jual lahan pertaniannya. Di Bali saja, konversi lahan sawah mencapai 2800 ha/tahun. Kiranya dapat dibayangkan, kalau saat ini kita tidak memiliki sawah untuk menanam kedele, padi, bawang putih, dan tebu. Yang ada hanya hutan beton. Lalu, dapatkah kita menanam tanaman yang kita butuhkan? Nah, pada saat seperti itulah kerusuhan sosial akan terjadi.
 
Banyak pengamat yang mengatakan bahwa ada baiknya kita bersiap untuk membeli produk pertanian dengan harga yang menguntungkan petani. Petani tidak perlu diberikan subsidi input. Belilah produk mereka dengan harga yang menggairahkan petani. Subsidi kepada petani diberikan secara langsung. Tidak perlu via pabrik pupuk, via pabrik pestisida, via bansos, via hibah, dll. Subsidi input, tampaknya hanya lebih banyak menguntungkan para pengusaha, dan menjaga agar kaum birokrasi memiliki proyek/pekerjaan.***
 
 
*) Penulis, adalah Guru Besar pada Fak. Pertanian Unud, dan Ketua Stispol Wira Bhakti Denpasar.   
wartawan
Redaksi
Category

Perkuat Birokrasi Berbasis Merit, Bupati Adi Arnawa Lantik 156 Pejabat di Badung

balitribune.co.id I Mangupura - Pemkab Badung memperkuat tata kelola pemerintahan profesional, adaptif, dan berorientasi pelayanan publik melalui penguatan birokrasi berbasis sistem merit. Terkait hal tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 31 Pejabat Administrator, 75 Pejabat Pengawas, serta 49 Pejabat Fungsional di lingkungan Pemkab Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Lantik Direktur Umum Perumda Tirta Mangutama, Targetkan Terobosan Atasi Krisis Air Bersih

balitribune.co.id I Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa resmi melantik I Made Putra Wijaya sebagai Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama untuk masa bakti 2026-2031. 

Dalam pelantikan yang berlangsung di Kantor Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Rabu (24/6/2026), Bupati menegaskan perlunya langkah cepat dan inovatif untuk menjawab tantangan penyediaan air bersih di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Magelang Study Strategi Pembangunan Rumah Sakit di Gianyar

balitribune.co.id I Gianyar - Bupati Magelang Grengseng Pamuji bersama rombongan yang terdiri dari pimpinan DPRD Kabupaten Magelang serta sejumlah Perangkat Daerah (PD) terkait melakukan kunjungan studi tiru ke Kabupaten Gianyar untuk mempelajari strategi pembangunan rumah sakit dan pemanfaatan pinjaman daerah melalui PT SMI.

Baca Selengkapnya icon click

Aplikasi Kerap "Error", Dinsos Denpasar Evaluasi Bansos Digital

balitribune.co.id I Denpasar - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Denpasar mengevaluasi total hasil uji coba penerapan aplikasi bantuan sosial (bansos) digital. 

Berdasarkan evaluasi pasca-uji coba di Kelurahan Peguyangan pada 4 Juni lalu, petugas di lapangan masih menemukan sejumlah kendala teknis, mulai dari sistem aplikasi yang kerap error hingga status warga yang mendadak muncul sebagai "berpotensi tidak layak".

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkot Denpasar Perketat Aturan Rokok Elektrik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang baru. Langkah ini diambil sebagai respons atas masifnya penggunaan rokok elektrik (vape) di tengah masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda dan anak-anak.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkot Denpasar dan BPS Teken Komitmen Sensus Ekonomi 2026

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Denpasar resmi mencanangkan pelaksanaan program nasional Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). 

Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, dan Kepala BPS Denpasar di Gedung Dharma Negara Alaya (DNA), Selasa (23/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.