Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kasus Penipuan Marak, Masyarakat Diminta Lebih Waspada

Bali Tribune/DIAMANKAN - Residivis pelaku penipuan jual beli tanah diamankan kembali di Polres Jembrana setelah beraksi lagi di Jembrana.

balitribune.co.id | Negara - Bergairahnya kembali perekonomian masyarakat kini juga marak aksi penipuan, seperti dalam jual-beli tanah. Dengan meningkatnya animo masyarakat untuk membeli lahan, banyak pelaku kejahatan yang mengambil peluang. Masyarakat diminta lebih waspada terhadap bujuk rayu dan iming-iming serta tipu daya pelaku kejahatan.

 

Salah satu kasus yang belakangan ini terjadi dalam pebelian tanah adalah penipun. Masyarakat bahkan dengan mudah terperdaya. Bahkan melakukan transaksi pembelian hanya dari brosur yanag ditempel di pinggir jalan. Seperti yang dialami korban berinisial MJ asal salah satu desa di Kecamatan Negara. Korban langsung tertarik dengan brosur penjualan tahan kavling yang ditempel di pohon perindang jalan dan tiang listrik. Korban langsung menghubungi nomor yang tertera pada brosur tersebut yakni seorang lelaki yang mengaku sebagai seorang pengembang.

 

Melalui percakapan telpon itu, korban diyakinkan tersangka I Wayan Subadia (64) asal Banjar Kertadalem Sidakarya Denpasar. Tersangka mengaku sudah melunasi tanah di Lelateng, Negara dan seluruh biaya administrasi balik nama dan pengurugan lahan yang akan dilakukan korban menjadi tanggungan pihak pengembang. Korban pun sepakat membeli tanah kavling seluas 200 M2 seharga Rp 140 juta. Korban bahkan secara langsung menyerahkan uang muka pembeliah lahan tersebut sebesar Rp 20 juta kepada tersangka pada Kamis (2/3/2023).

 

Tidak berhenti sampai di situ. Berselang lima hari berikutnya yakni pada Senin (6/3/2023) korban kembali dihubungi oleh tersangka untuk menawarkan lahan di kavlingan yang terletak di disebelahnya seluas 185 M2. Korban diyakinkan tanah tersebut dibeli atas nama istri korban dengan harga Rp 200 juta. Dengan tipu daya dan iming-iming yang sama, korban pun tertarik hingga sepakat lalu kembali menyerahkan uang tanda jadi pembelian tanah sebesar Rp 10 juta kepada tersangka. Sehingga korban menyerahkan uang ke tersangka sebesar Rp 20 juta.

 

Begitupula yang dialami korban berinisial R. Bahkan korban bersama istrinya Rabu (1/3/2023) bertransaksi dilokasi lahan kavlingan yang dijual tersangka. Dengan tipu daya dan modus yang sama, korban membeli lahan seluas 200 M2 seharga Rp 250 juta dengan penyerahan tanda jadi Rp 1 juta. Menariknya korban dengan tersangka sampai melakukan transaksi di salah satu notaris di Jembrana dengan penyerahan uang Rp 99 juta. Sehingga korban menyetorkan uang sebesar Rp 100 juta kepada tersangka untuk pembelian tanah kavling yang disepakati.

 

Namun menjelang akhir tahun 2023 lalu, proses jual beli tahan kavling tersebut tidak ada kejelasan dan tersangka tidak bisa dihubungi. Kasus ini pun dilaporkan ke Polres Jembrana. Dari pengecekan ternyata tanah yang dijual tersangka adalah milik orang lain dan belum ada proses peralihan dari lahan pertanian menjadi lahan permukiman untuk dijual. Tersangka baru membayar tanda jadi kepada pemilik lahaan hanya Rp 10 juta untuk tanah yang dijual kepada para korban. Polisi pun melakukan pengejaran terhadap tersangka yang masuk DPO.

 

Tersangka yang diketahui residivis kasus penipuan jual beli tanah pada tahun 2016 di Kota Denpasar dengan kerugian Rp 750 juta dan divonis dua tahun penjara ini, berhasil dibekuk polisi dipersembunyiaanya di salah satu kamar kost di Denpasar pada Rabu (24/12/2023) lalu. 

 

Kapolres Jembrana AKBP Endang Tri Purwanto, Minggu (7/1/2024) memastikan tersangka dijerat dengan 378 KUHP tentang Penipuan junto Pasal 65 ayat (10 KUHP, tersangka sudah diamakan untuk proses hukum. Uang hasil penipuan digunakan untuk main judi. Kami juga lakukan pengembangan kasus ini. Jika ada korban lain, agar segara melapor ke Polres Jembrana, imbuhnya. 

 

Pihaknya meminta masyarakat saat jual-beli tahan untuk lebih berhati-hati terhadap oknum penipuan dan mafia tanah agar berkordinasi dengan pihak berwenang dan chek ricek legalitas tanah. Jangan mudah tergiur dengan bujuk rayu dan tipu daya pelaku kejahatan yang menawarkan harga tanah murah dan iming-iming kemudahan. Jual beli tanah harus melalui prosudur yang ketat agar tidak terjadi sengketa. 

wartawan
PAM
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.