Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kasus Perkosaan Terancam Ditutup, Penyidik Kesulitan Periksa Korban, KPAI Tak Berikan Pendampingan

Kadek Doni Riana,SH
Kadek Doni Riana,SH

BALI TRIBUNE - Kasus dugaan pemerkosaan yang menimpa Melati (14) warga Desa Banjar, Kecamatan Banjar, terancam mandeg. Pasalnya, sejak kasus itu diambil alih polisi belum ada perkembangan signifikan. Bahkan penyidik kepolisian mengaku menemukan kendala saat meminta keterangan korban akibat mengalami trauma berat. Tak hanya itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dituding tidak memenuhi janjinya memberikan pendampingan kepada korban.

Kapores Buleleng AKBP Suratno mengatakan, hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan terkait kasus dugaan pemerkosaan Melati oleh IG (65) yang notabene paman korban. Pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah untuk mempercepat pengungkapan kasus tersebut. Termasuk secara terus menerus melakukan pendekatan kepada korban agar mau mengungkap misteri dugaan pemerkosaan tersebut. ”Percuma ada pengakuan pelaku misalnya jika pengakuan korban tidak ada,” ucap AKBP Suratno, Selasa (19/6).

Sutarno mengaku kesulitan minta keterangan kepada korban karena hingga saat ini Melati belum bisa berkomunikasi dengan baik. Jika melihat kondisi korban, menurut Sutarno, kasus tersebut besar kemungkinan bisa ditutup mengingat korban mengalami traumatik yang cukup parah. ”Gangguan jiwa berat sih tidak namun kalau melihat kondisi kejiwaan korban sangat sulit untuk bisa dimintai keterangan. Bisa saja kasus ini ditutup dengan beberapa alasan salah satunya adalah tidak ada pengakuan korban,” imbuhnya.

Selain itu, Suratno juga menyayangkan sikap KPAI yang mangkir melakukan pendampingan kepada korban. Faktanya, hingga nyaris tiga bulan kasus tersebut berlalu,Tim dari KPAI belum memberikan pendampingan kepada korban. ”KPAI janji akan melekukan pendampingan termasuk memberikan psikiater untuk mendampingi korban.Itu hanya janji-janji surgawi saja karena faktanya janji itu tidak pernah terwujud,” ujarnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum korban yang tergabung Forum Advokat Buleleng Peduli Perlindungan Anak (FABPPA) yang memback up kasus itu, Kadek Doni Riyana, SH, mengaku selama ini belum menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari penyidik. Mestinya, pihaknya selaku kuasa hukum korban diberikan laporan perkembangan penyidikan kasus tersebut. ”Kendalanya dimana atau jika ada kesulitan kami mestinya tetap diberikan informasi. Jangan sampai kasus itu mengambang seperti sekrang ini. Kalau memang butuh psikolog akan kami usahakan seperti yang telah disepakati bersama KPAI,” terangnya.

Doni berharap polisi bekerja professional dengan mengikuti prosedur yang ada termasuk melakukan koordinasi dengan pihaknya selaku kuasa hukum korban. ”Yang kami mau tahu itu, bisa tidak kepolisian menangani kasus ini, biar kami tidak salah. Karena menurut kami masih bisa dilakukan langkah meminta keterangan korban dengan didampingi psikiater,” ujarnya.

Karena itu,pihaknya menyangkan sikap skeptis kepoliasan yang mengancam menghentikan kasus tersebut hanya karena korban hingga saat ini masih belum bisa dimintai keterangan. ”Kami melihat masih ada waktu untuk meminta keterangan kepada korban. Silakan penyidik berkoordinasi dengan kami jika akan  minta keterangan korban tentu akan kami siapkan psikolog,” tandasnya.

Sebelumnya, IBKS alias IG (65) dituduh memperkosa keponakan sendiri Melati (14) warga Desa Banjar, Kecamatan Banjar. Akibatnya, Melati mengalami depresi berat dan sempat mendapat perawatan intensif di RSJ Bangli.Hanya saja kasus tersebut hingga kini belum menunjukkan kemajuan karena penyidik masih memerlukan bukti tambahan untuk menjerat pelaku. Sempat mencuat rumor pelaku di becking orang kuat sehingga yang bersangkutan dianggap kebal hukum.Bahkan hingga Arist Merdeka Sirait dari KPAI turun tangan namun kasusnya cenderung beleum menemkan titik terang.

wartawan
Khairil Anwar
Category

Atasi Jalan Rusak, DPRD Buleleng Pastikan Anggaran Rp 68 Miliar di 2026

balitribune.co..id I Singaraja - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buleleng menaruh perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur jalan yang rusak. Sebagai bentuk komitmen, anggaran sebesar Rp 68 miliar telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk tahun 2026 untuk perbaikan jalan di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ratusan PMI Asal Buleleng di Timur Tengah, Disnaker Pastikan Belum Ada Instruksi Evakuasi

balitribune.co.id I Singaraja -  Memanasnya konflik antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat memunculkan kekhawatiran terhadap keselamatan pekerja migran Indonesia di kawasan Timur Tengah. Di Kabupaten Buleleng, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)  mencatat ratusan warganya bekerja secara resmi di wilayah tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Evaluasi Manajemen RSUD Karangasem, Bupati Gus Par Tegaskan Disiplin dan Profesionalisme Nakes

balitribune.co.id | Amlapura - Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata (Gus Par), turun langsung memimpin evaluasi manajemen bersama jajaran tenaga medis RSUD Kabupaten Karangasem di Aula Yudistira I, Senin (2/3/2026). Kegiatan ini dihadiri Sekda I Ketut Sedana Merta, Direktur RSUD, Kepala OPD terkait, serta para dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mendekat ke Idola, 125 Konsumen dan Komunitas Honda Bali Bertemu Langsung Dua Pebalap Dunia

balitribune.co.id | Denpasar - Kurang lebih 125 warga Bali mendapat kesempatan bertatap langsung dengan dua pebalap Honda HRC, Castrol Joan Mir dan Luca Marini dalam  kegiatan Meet and Greet di lantai empat Astra  Motor Bali, Selasa (3/3/2026). Mereka adalah kosumen Honda dan perwakilan anggota komunitas Motor, Honda Community Bali terpilih.

Baca Selengkapnya icon click

Perda Pelindungan Pantai dan Sempadan Pantai untuk Kegiatan Upacara Adat Resmi Berlaku

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster secara resmi memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pantai dan Sempadan Pantai untuk Kegiatan Upacara Adat, Sosial, dan Ekonomi Masyarakat Lokal, yang ditandatangani pada Selasa (Anggara Paing, Bala), 24 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.