Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

KB Tidak Sekadar Jumlah Anak, Terpenting Perencanaan

Bali Tribune/ PATUNG KB - Sejumlah patung Keluarga Bali Lestari sudah dibangun di Desa Baluk, Kec. Negara jauh sebelum dikeluarkan Ingub Bali 1545 Tahun 2019.
balitribune.co.id | Negara - Kabupaten Jembrana selama ini telah sukses dalam mengimplementasikan program Keluarga Berencana (KB). Terbukti berhasil meraih berbagai prestasi dan penghargaan di tingkat Nasional, bahkan sejumlah desa menjadi Kampung KB. 
 
Pasca dikeluarkannya Instruksi Gubernur (Ingub) Bali Nomor 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana Krama Bali, Bupati Jembrana I Putu Artha mengatakan KB tidak sekadar soal jumlah anak saja. Berdasarkan data yang diperoleh, sejumlah penghargaan di tingkat nasional di bidangan KB telah berhadsil diraih kabupaten di ujung barat pulau dewata ini.
 
 Teranyar, Bupati Jembrana I Putu Artha menerima penghargaan  Satya Lancana Pembangunan di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dari Pemerintah Pusat, bertepatan dengan  Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-26 yang dipusatkan di Banjarmasin, Kalsel, Sabtu ( 6/7). Bahkan tahun ini  hanya Jembrana menjadi satu-satunya kabupaten di Bali yang diberi penghargaan tertinggi di bidang KKBPK ini. Sebelumnya, pada tahun 2016, Pemkab Jembrana juga  menerima penghargaan dalam bidang KB, Manggala Karya Kencana yang diterima  Bupati Jembrana I Putu Artha, di Kupang, NTT. Salah satu sumber kesuksesan program KKBPK di Kabupaten Jembrana  yakni kampung KB. 
 
Kadis Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk dan KB Jembrana Ni Kade Ari Sugianti menuturkan, Kampung KB merupakan Program Prioritas Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk meningkatakan kualitas hidup individu, keluarga dan masyarakat yang  terintegrasi dengan pembangunan sektor lain nya.Sejak 2016 sudah terbentuk 10 kampung KB tersebara di lima kecamatan. Program itu juga didukung adanya Penyuluh KB, Petugas Lapangan KB dan para Tenaga Penggerak Kelurahan. Bahkan beberapa kali kampung KB yang ada di Jembrana menjadi studi rujukan bagi daerah-daerah lainnya. 
 
Menurutnya, berbagai kegiatan  juga dilaksanakan guna mendekatkan program KKBPK itu dengan masyarakat seperti melaksanakan pelayanan KB Keliling guna mendekatkan  pelayanan masyarakat, melaksanakan Mobil Unit Penerangan ( Mupen ) sebagai sarana KIE melalui pemutaran film, memberikan pengayoman terhadap peserta KB MOP serta dengan memberikan biaya operasional terhadap Kelompok Bina Keluarga Balita. “Selain itu kami juga mendekati berbagai kelompok masyarakat dengan membentuk Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja ( PIK-R ) di sekolah-sekolah serta  jalur masyarakat lainnya,” ujar istri Bupati Artha ini. 
 
Bupati Jembrana I Putu Artha mengatakan, KB tidak hanya sebatas jumlah anak, melainkan jauh lebih penting upaya dalam merencanakan terwujudnya keluarga sejahtera."Keluarga berencana itu keluarga yang harus direncanakan. Hidup itu harus direncanakan mulai dari awal pernikahan, sampai memiliki anak supaya mereka sejahtera dan mengatur jarak kelahiran anak. Pemahaman seperti itu yang sering kami sampaikan dalam program kampung KB," ujarnya.
 
Ia menyebut, keberhasilan KB tidak hanya terkait dua anak saja, namun Jembrana berhasil meraih penghargaan diri Pemerintah Pusat dibidang keluarga berencana karena program yang mensejahterakan masyarakat. Bahkan menurutnya untuk PNS sekarang sudah ditanggung sampai anak ketiga. “Tidak ada masalah sebenarnya itu, ada yang ngelarang punya anak dua? Tidak. Mau empat juga boleh. Terkait Ingub Bali itu menurutnya implementasinya tergantung masyarakat itu sendiri, sah-sah saja diintruksikan seperti itu, sekarang tergantung masyarakat kita. Ini masalah kesejahteraan, bagaimana merencanakan kehidupan, usia pernikahan, usia melahirkan,” tandasnya. (u)
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.