Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Keharmonisan “Nyama Bali” dan “Nyama Selam”

Bali Tribune/ Syuting film semi documenter Harmoni menggambarkan masyarakat yang hidup berdampingan dalam toleransi sehingga lahir istilah nyame Bali dan nyame selam.

balitribune.co.id | Negara  - Jembrana memiliki keunikan tersendiri dalam keharmonisan kehidupan antar agama. Kabupaten di ujung barat pulau dewata ini dipilih sebagai lokasi syuting film semi dokumenter Harmoni. Film ini mengangkat kemajemukan masyarakat Jembrana.
 
Film yang diproduseri oleh Masayu Chairani ini menggambarkan masyarakat yang hidup berdampingan dalam toleransi sehingga lahir istilah nyame Bali dan nyame selam. Masayu Chairani.  
 
Produser mengaku memilih Kabupaten Jembrana sebagi lokasi syuting karena keberagaman unsur budaya dan kerukunan antar umatnya yang terjalin sangat harmonis. Ia bahkan sudah sempat berkeliling ke 96 kampung untuk menentukan lokasi yang cocok.
 
“Setelah ada di Jembrana ini saya melihat masyarakatnya sangat bertoleransi. Masyarakat antar umat itu saling menghormati. Bahkan dalam toleransi itu ada tradisi unik yang disebut “ngejot” berbagi antar umat. Toleransi itu yang kita tonjolkan pada film Harmoni ini,”ungkapnya Minggu (12/9). Ketertarikannya dengan Jembrana berawal saat ia datang ke salah satu Masjid di Jembrana. Saat itu ia mendengar percakapan masyarakat menggunakan bahasa melayu.
 
Namun dialeknya kental dengan logat Bali. Selain  dari cara bertutur masyarakatnya, harmonisasi atau kerukunan antar umatnya yang tinggi juga dianggapnya unik. “Itu juga kenapa kita produksi film semi dokumenter ini di Jembrana. Banyak hal yang bisa kita angkat disini. Film semi dokumenter hanya sebagai awal dulu karena sekupnya kecil dan berdurasi sekitar 30 menit. Namun setelah ini, kita juga akan buat Film Layar Lebar untuk ini,” terangnya.
 
Sementara Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengungkapkan Kabupaten Jembrana ini memang sejak dulu dikenal akan toleransi antar umat beragamanya yang tinggi hingga sekarang. Menurutnya kondisi tersebut memiliki nilai budaya yang luar biasa. Pihaknya juga  berharap film semi dokumenter ini di Jembrana akan membawa dampak positif terhadap Jembrana kedepannya. Sehingga Jembrana bisa dikenal ke seluruh Indonesia bahkan dunia.
 
"Film ini menceritakan komunikasi dan harmonisasi yang bagus antar umat. Indonesia butuh ini. Bagaimana sejarah kita dulu, ada pluralisme yang harmonis,  bagaimana tradisi ngejot antar umat setiap hari raya. Termasuk keharmonisan saat beribadah yang saling berdampingan,” jelasnya. Melalui film semi dokumenter ini, Pihknya juga mengingatkan penggarapan film ini agar harmonisasi serta kerukunan antar umat di bumi makepung yang ini bisa tetap terjaga.
 
Film semi documenter ini diharapkan dapat memperkuat toleransi umat di Jembrana bahkan Indonesia, sesuai dengan semboyan kita Bhineka Tunggal Ika. "Visualisasi ini bisa membawa nama bagus dan baik, tapi sebaliknya kalo salah mengelola juga bisa membawa kehancuran. Hal negatif itu yang kita hindari. Agar harmonisasi ini tetap terjaga," jelasnya. Penggarapan film semi documenter ini juga mendapat apresiasi positif dari tokoh lintas agama.
 
Ketua FKUB Provinsi Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet mengaku sangat mendukung dengan dibuatnya film dokumenter yang menggambarkan kerukunan umat beragama di Jembrana. “Ini tentu akan semakin memperkuat keyakinan kita akan toleransi antar umat. Negara kita dikenal akan keberagamannya, melalui film dokumenter ini kita harapkan mampu menjembatani kita untuk lebih harmonis dan berkerukunan antar sesama,” tandasnya. 
wartawan
PAM
Category

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.