Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kejar Pelaporan SPT, KPP Se-Bali Layani Wajib Pajak di Hari Libur

direktorat pajak
Bali Tribune/ DIREKTORAT PAJAK - Kepala Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Bali, Darmawan.

balitribune.co.id I Denpasar - Menjelang batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025, seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Penyuluhan, Pelayanan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di wilayah Bali membuka layanan pada akhir pekan. Kebijakan ini diumumkan oleh Kepala Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Bali, Darmawan, dalam keterangan resminya di Denpasar, Jumat (27/2/2026).

Menurut Darmawan, pembukaan layanan di hari Sabtu dan Minggu dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan pelaporan SPT Tahunan, terutama karena bertepatan dengan bulan Ramadan 1447 Hijriah serta mendekati tenggat waktu pelaporan. “Sesuai ketentuan, batas akhir pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 adalah 31 Maret 2026,” ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan Surat Imbauan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/7/M.SM.00.00/2006, aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri diimbau untuk menyampaikan SPT Tahunan paling lambat 28 Februari 2026.

Darmawan menjelaskan, pembukaan layanan akhir pekan juga mempertimbangkan banyaknya hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang Maret 2026. Kondisi tersebut diperkirakan dapat memengaruhi intensitas pelayanan di hari kerja.

Dikatakan, terkait layanan tambahan difokuskan pada perubahan data wajib pajak, aktivasi akun Coretax DJP, asistensi pelaporan SPT Tahunan PPh, serta Penerimaan SPT Tahunan. Pelayanan akhir pekan dibuka mulai 28 Februari hingga 29 Maret 2026, setiap Sabtu dan Minggu pukul 08.00–12.00 WITA. Namun, layanan tidak dibuka pada 21 dan 22 Maret 2026 karena bertepatan dengan hari libur nasional dan cuti bersama.

 

Wajib pajak dapat mendatangi KPP atau KP2KP terdekat untuk mendapatkan layanan, tanpa dipungut biaya. “Bagi wajib pajak yang ingin melaporkan SPT Tahunan secara mandiri dari rumah, DJP juga menyediakan panduan lengkap melalui sistem Coretax DJP yang dapat diakses secara daring,” ujarnya.

Darmawan mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak. Jika menemukan hal mencurigakan, wajib pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1500200, mendatangi kantor pajak terdekat, atau melakukan konfirmasi melalui saluran komunikasi resmi kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar.

Dengan dibukanya layanan akhir pekan ini, DJP Bali berharap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan 2025 dapat tetap terjaga dan masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu. 

wartawan
ARW
Category

“Homeless Media” Adaptasi atau Ancaman Demokrasi?

balitribune.co.id | Perdebatan soal “homeless media” sesungguhnya bukan sekadar pertengkaran antara media lama dan media baru. Polemik ini lebih dalam dari itu - Indonesia sedang menghadapi benturan besar antara disrupsi digital dengan standar profesionalisme pers yang selama ini menjadi fondasi demokrasi.

Baca Selengkapnya icon click

Kasus Scam Tembus 530 Ribu, OJK Perkuat Kolaborasi Indonesia-Australia

balitribune.co.id | Jakarta - Maraknya penipuan digital di sektor jasa keuangan membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kerja sama internasional, termasuk dengan Australia, untuk mempercepat penanganan scam yang kini berkembang lintas negara dan lintas sektor.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BKSDA Bali Gagas Konsep The New Kintamani

balitribune.co.id I Bangli - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali resmi memperkenalkan konsep The New Kintamani sebagai arah baru pengelolaan bentang alam yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. 

Gagasan ini dipaparkan dalam forum konsolidasi di Museum Geopark Batur, Kintamani, Jumat (8/5/2026), yang dihadiri 46 pemangku kepentingan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Anggota DPR: Jangan Biarkan RI Jadi Surga Judi Online

balitribune.co.id I Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo meminta aparat penegak hukum tidak membiarkan Indonesia menjadi tempat aman bagi bandar dan sindikat judi online (judol). Dia menegaskan negara tidak boleh kalah melawan kejahatan judol yang kini berkembang menjadi sindikat lintas negara. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.