Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kembalikan Menyama Braya di Banjar dengan Klik Pos Banjar

Bali Tribune/ POS BANJAR – Foto bersama seusai sosialisasi Pos Banjar di Kantor Camat Tembuku, Bangli pada Rabu (27/11).
balitribune.co.id | Bangli - Banjar merupakan sistem pemerintahan di Bali yang memiliki peran dan fungsi strategis di masyarakat. Banjar mestinya diberi kesempatan dan kewenangan untuk mengelola beragam potensi yang dimilikinya, khususnya untuk meningkatkan derajat perekonomian demi kesejahteraan warga.
 
Mengusung hastag 'Ayo ke Banjar', kini telah disosialisasikan 'Pos Banjar', yakni sistem pembayaran berbasis digital ke berbagai banjar di seluruh wilayah Bali dengan tujuan penyelamatan uang receh yang selama ini terabaikan dalam kehidupan sehari-hari.
 
"Merujuk dari arahan Bapak Gubernur Bali untuk digitalisasi di tingkat banjar, maka kami mengusung ‘Pos Banjar' yang merupakan sistem pembayaran online bagi masyarakat. Mengapa menggunakan konsep banjar, untuk mengembalikan fungsi banjar sebagai tempat silaturahmi atau menyama braya antaranggota krama di Bali," kata kreator Pos Banjar, Dr I Gusti Ngurah Rai Sutanegara. SKed, MH pada acara sosialisasi Pos Banjar yang berlangsung di Kantor Camat Tembuku, Bangli, Rabu (27/11).
 
Dikatakan pria yang akrab dipanggil Ajik Rays, jenis pembayaran yang terangkum dalam Pos Banjar antara lain: PDAM, PBB, BPJS, Telkom, online shop, multi finance serta KPR. Layanan lain ialah pulsa handphone, token listrik dan kurir untuk memasarkan produk kerajinan UMKM setempat.
 
Ajik Rays mengatakan, selama ini masyarakat melakukan pembayaran melalui supermarket tertentu, di mana ada selisih rata-rata Rp 2.000. Apabila menggunakan Pos Banjar, nanti pengelolaan dapat diserahkan pada sekaa teruna-teruni desa bersangkutan. Setiap ada transaksi dengan selisih nominal Rp 2.000, akan masuk sebagai kas banjar sehingga bisa menjadi 'passive income' dan pada saatnya dapat dipergunakan untuk kepentingan kas banjar.
 
"Ini artinya, pada setiap transaksi kita mepunia dari uang receh sebesar Rp 2.000 untuk kesejahteraan banjar. Dengan demikian, sasaran jangka panjang kita ialah tidak akan ada lagi bayar iuran di banjar. Tidak perlu lagi jualan voucher, bazar atau proposal jika ada piodalan. Dikarenakan, setiap ada transaksi, sama dengan krama sudah menabung yadnya untuk banjar. Dari uang receh yang semula diabaikan, kalau dikelola dengan cermat maka berimbas pada kesejahteraan warga," ujar Ajik Rays yang menjadi Ketua Yayasan Veda Agni Prayascita dan  Ketua AAPI DPW Bali Nusra.
 
Sementara itu, Camat Tembuku I Dewa Agung Purnama menyatakan bahwa Pos Banjar merupakan sistem pembayaran yang inovatif dan memiliki nilai positif bagi warga. "Karena sistem ini masih baru diperkenalkan, kami minta nanti ada sosialisasi lanjutan kepada masyarakat adat Tembuku," ujar Camat Tembuku yang disambut antusias warga.
 
Agung Purnama melanjutkan, berhubung Pos Banjar berkaitan dengan sistem pembayaran atau erat kaitan dengan keuangan, maka pihaknya berharap jika diterapkan akan ada pengawalan agar tidak melenceng. Akan tetapi berdasarkan pemaparan tentang Pos Banjar, selanjutnya ia menilai sistem ini dapat membuat kehidupan warga menjadi lebih praktis dikarenakan berbagai jenis pembayaran dapat dilakukan cukup di banjar saja.
 
"Apalagi transaksi menggunakan sistem digital atau online, tentu transparansinya lebih dapat diandalkan. Ya, semoga dapat diterapkan dan disebarkan ke berbagai daerah di Bali," harapnya.
wartawan
Djoko Purnomo
Category

Bank BPD Bali Naik Kelas ke KBMI 2, Perkuat Pembiayaan UMKM dan Transformasi Digital

balitribune.co.id | Denpasar -  PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali mencatat tonggak penting pada Triwulan II 2026 dengan resmi masuk dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2. Status baru tersebut diraih setelah modal inti perseroan menembus Rp6,064 triliun, melampaui batas minimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca Selengkapnya icon click

BI Bali Apresiasi Rakor Pembangunan, Dorong Program Berlanjut hingga Tahap Realisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali, Achris Sarwani, mengapresiasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Simpan 280 Gram Sabu Siap Edar, Polisi Tangkap Oknum PPPK Dishub Tabanan

balitribune.co.id I Tabanan – Tim Satresnarkoba Polres Tabanan menangkap seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu Dinas Perhubungan (Dishub) Tabanan berinisial IGBBY (32).

Pria asal Karangasem ini diringkus di kamar kosnya karena kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat ratusan gram siap edar.

Baca Selengkapnya icon click

Rencana 'Regrouping' Dua SD, Disdik Tabanan Tunggu SK Bupati

balitribune.co.id I Tabanan - Dinas Pendidikan (Disdik) Tabanan memastikan rencana penggabungan atau regrouping dua sekolah dasar (SD) di tahun ini dilakukan setelah ada dasar hukumnya.

Saat ini Disdik Tabanan masih menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati. Selama payung hukum itu belum turun, para murid di dua SD yang hendak digabung itu belajar seperti biasa.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tolak Pemindahan Penyeberangan ke Pelabuhan Celukan Bawang, Puluhan Sopir Logistik Geruduk Kantor Dewan

balitribune.co.id I Negara - Puluhan sopir logistik lintas Jawa-Bali mendatangi gedung DPRD Kabupaten Jembrana, Senin (20/7/2026). Mereka mengeruduk kantor dewan lantaran merasa resah atas persoalan kemacetan hingga antrean panjang yang kerap terjadi baik di Pelabuhan Gilimanuk maupun Ketapang. Mereka juga menyampaikan penolakan terhadap pemindahan penyeberangan angkutan logistik ke Pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng.

Baca Selengkapnya icon click

Tiga Bulan Gaji Belum Dibayar, 32 Pekerja TPS3R Bumi Resik Asri Mogok Kerja

balitribune.co.id I Mangupura - Sebanyak 32 pekerja TPS3R Bumi Resik Asri di Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Badung, melakukan aksi mogok kerja setelah gaji mereka selama tiga bulan, yakni Mei hingga Juli 2026, belum dibayarkan. Aksi tersebut menyebabkan pelayanan pengangkutan sampah di wilayah Sempidi terganggu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.