Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kembangkan Usaha Produktif dari RPL - Kantor Ketahanan Pangan Studi Banding ke Kota Malang

BERSAMA - Studi banding Kantor Ketahanan Pangan bersama kelompok wanita dan unsur sekolah ke Kota Malang.

Amlapura, Bali Tribune

Kantor Ketahanan Pangan menjadi salah satu organ penting dalam menjaga keberlangsungan serta ketersediaan pangan di Karangasem, terlebih lahan basah yang dimiliki Karangasem hanya 8 persen dari total luas wilayahnya. Untuk itu Kantor Ketahanan Pangan dituntut untuk terus berinovasi dalam pengembangan teknologi pertanian tepat guna termasuk instrumen penunjangnya.

Sebelumnya, Kantor Ketahanan Pangan Karangasem berhasil menemukan teknologi pertanian tepat guna dengan pengembangan Drift Sistem dan Pertanian Terintegrasi dengan perikanan. Dengan Drift Sistem ini memungkinkan masyarakat dalam hal ini Kelompok Wanita Tani (KWT) yang tinggal di wilayah tandus seperti Kecamatan Kubu dan Desa Seraya untuk bercocok tanam dan membudidayakan jenis tanaman lahan basah seperti sayur mayur bahkan padi, karena sistim ini hanya membutuhkan sedikit air.

Di tahun anggaran 2016 ini Kantor Ketahanan Pangan Karagasem melaksanakan kegiatan Demplot Rumah Pangan Lestari (RPL) dan demonstrasi pengolahan pangan non beras, dimana untuk mengawali kegitan tersebut telah dilaksanakan berbagai pelatihan dengan melibatkan kelompok wanita dan sekolah binaan.

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Karangasem, Ir. I Putu Sutha Antara, Kamis (14/4), menjelaskan, untuk melengkapi teori dan praktik yang diperoleh peserta selama pelatihan, pihaknya pada 24-26 Maret lalu juga telah melaksanakan kunjungan lapangan atau Studi Banding ke kelompok RPL dan pengolahan pangan lokal Kelompok Wanita Melati Putih II, di Kelurahan Bandung Rejo, Kecamatan Sukun, Kota Madya Malang, Jawa Timur. Keberhasilan kelompok pelakasana RPL  tersebut bahkan sudah mendapatkan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara dari Presiden RI.

Berbagai pengalaman dan ilmu penting diperoleh dalam studi banding RPL yang melibatkan 30 orang peserta dari kelompok wanita, unsur sekolah dan pendamping teknik RPL tersebut. Dimana pemerintah daerah perlu memfasilitasi Kelompok RPL di Karangasem dalam hal pemasaran dan pengolahan hasil panen tanaman pangan dari seluruh kelompok RPL. “Kalau di Kodya Malang, hasil pertanian kelompok RPL disalurkan ke UKM untuk selanjutnya diolah menjadi pangan lokal oleh-oleh khas Kota Malang. Artinya outputnya ada. Itu yang akan kita kembangkan di Karangasem,” tegas Sutha Antara.

Jika pola yang dikembangkan oleh Kelompok Wanita Melati Putih II di Malang itu juga dikembangkan di Karangasem, maka pihaknya meyakini akan memberikan nilai ekonomi termasuk pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan usaha produktif memalui pemanfaatan lahan pekarangan rumah tangga. Selama ini teknologi pertanian Drift Sistem dan Pertanian Terintegrasi dengan Perikanan yang ditemukan dan dikembangkan pihaknya terhadap kelompok RPL yang ada di Kubu dan kecamatan lain sudah berhasil, tinggal bagaimana mengembangkan itu menjadi usaha produktif.

wartawan
habit/adv
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kabur ke Badung, Terduga Pelaku Curanmor Dibekuk Polsek Blahbatuh

balitribune.co.id | Gianyar - Digiring ke Mapolsek Blahbatuh, menandai berakhirnya pelarian ANB (26 tahun). Terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ini berakhir di sebuah tempat kos di Banjar Selat Beringkit, Mengwitani, Badung. Setelah disanggong Tim Opsnal Reskrim Polsek Blahbatuh tanpa perlawanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terkait PWA, Dewan Bali Minta Pemerintah Provinsi Bali Terbuka

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali telah memberlakukan pungutan bagi wisatawan asing (PWA) yang datang ke Bali untuk tujuan wisata sebesar Rp 150 ribu sejak 14 Februari 2024 lalu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menegaskan kepada Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Gubernur Bali untuk terbuka terhadap PWA tersebut. 

Baca Selengkapnya icon click

Dewan Bali Tegaskan Kenaikan UMP Harus Selaras dengan Keterjangkauan Kebutuhan Pokok

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali tidak hanya mendorong kenaikan upah minimum provinsi (UMP) bagi pekerja di Pulau Dewata pada tahun 2027. Dewan Bali pun meminta Pemerintah Provinsi Bali untuk mengawasi harga pangan supaya tidak mengalami kenaikan seiring kenaikan UMP untuk menjaga daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.