Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kendalikan Inflasi, TPID Buleleng Rumuskan Strategi

Bali Tribune / Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa.

balitribune.co.id | SingarajaMengatasi inflasi yang cenderung tidak terkendali Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Buleleng tengah merumuskan strategi penangaan inflasi hingga ke desa. Salah satu strategi adalah memanfaatkan anggaran ketahanan pangan desa untuk menanam cabai.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng yang juga selaku Ketua TPID Kabupaten Buleleng Gede Suyasa menyampaikan hal itu usai memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi, di Lobi Kantor Bupati Buleleng, Rabu (31/8). Dalam rapat tersebut, tidak hanya melibatkan perwakilan SKPD terkait, namun juga mengundang unsur kepala desa.

Kata Suyasa, TPID Kabupaten Buleleng menindaklanjuti instruksi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengendalikan inflasi secara aktif hingga ke desa-desa. Keterlibatan desa dan kepala desanya dalam ikut membantu mengendalikan inflasi maka kondisi itu akan membuat lebih ringan jika naik ke kabupaten, provinsi hingga ke pusat.

“Semua pihak termasuk desa, dapat berkontribusi dalam upaya penanggulangan inflasi dengan menggunakan sumber-sumber anggaran. Yang diatur oleh regulasi masing-masing, dalam hal pengendalian. Seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mengeluarkan petunjuk teknis penggunaan dana desa untuk pengendalian inflasi,” terang Suyasa.

Dalam anggaran tersebut, kata Suyasa ada sebesar 20% untuk ketahanan pangan bisa dimanfaatkan dirumuskan untuk mengendalikan inflasi. Kemudian desa menggunakan BumDes-nya, sebagai tempat logistik untuk pengendalian pangan.

”Otomatis kalau berjalan baik pasti inflasi desa rendah, kebupaten otomatis lebih ringan,” imbuhnya.

Suyasa menyatakan peranan desa sangat besar dalam pengendalian inflasi. TPID Buleleng telah merumuskan bahwa setiap desa akan menanam cabai seluas 10 are. Di mana diketahui, cabai menjadi salah satu komoditas pemicu inflasi. Perbekel diharapkan untuk aktif menyiapkan luasan tanah. Serta berkoordinasi dengan TPID, sehingga tidak ada kendala kesalahpahaman.

“Tanah entah di satu atau beberapa tanah tersebar. Yang penting kondisi di desanya. Nanti Dinas Pertanian memberi bibit. Kalau semua kompak dan saling menguatkan, pasti inflasi bisa dikendalikan,” ujarnya.

Ditambahkan, pengelolaan cabai yang ditanam di lahan seluas 10 are di tiap desa tersebut akan dikembalikan ke desa. Kalau semua desa sudah menanam, Suyasa memperkirakan akan ada kurang lebih 15 ton cabai yang dihasilkan. Diharapkan, hasil tersebut bisa membantu mencukupi kebutuhan cabai di masing-masing desa.

”Mungkin tidak seluruhnya. Setidaknya mengurangi kebutuhan cabai dari luar. Kalau sekarang kan banyak dari luar, kecuali desa memproduksi cabai. Itupun beberapa cabai kita sinyalir dijual ke luar pulau,” kata Suyasa.

Dengan strategi itu diharapkan TPID Buleleng bisa segera mengendalikan inflasi dalam batas wajar. Sesuai arahan presiden, setiap daerah bisa agar dikendalikan inflasinya tidak lebih dari 4 persen. Jika bulan Agustus bisa deflasi, maka akumulasi inflasi Buleleng diperkirakan sekitar 4 persen. Turun dari akumulasi 2022 hingga bulan Juli yaitu 5,31 persen.

”Besok 1 September data akan dilansir BPS. Semoga kita Agustus ini deflasi. Berarti kita bisa menurunkan akumulasi hingga Bulan Agustus dengan angka 4 persen. Lalu kita akan pertahankan,” tandas Suyasa. 

wartawan
CHA
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.