Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kesulitan Solar, Ratusan Nelayan Menganggur

Bali Tribune / SOLAR - Nelayan di pesisir Desa Pengambengan kini kesulitan untuk melaut. Sejak beberapa bulan terakhir mereka banyak yang tidak melaut karena faktor cuaca serta belum ada rekomendasi pembelian solar bersubsidi dari Pemerintah.

balitribune.co.id | NegaraRatusan nelayan di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, sudah empat bulan terakhir kembali menghadapi kesulitan untuk melaut. Pasalnya, selain akibat cuaca buruk juga diperparah dengan belum adanya rekomendasi pembelian minyak solar subsidi dari pemerintah.

Salah seorang nelayan Desa Pengambengan, Mifta Surgana Kamis (11/5) mengaku salah satu faktor penyebab nelayan tidak melaut selama berbulan-bulan karena kondisi cuaca laut yang masih tidak bersahabat, "Sudah sekitar 4 bulan ini sangat sepi yang melaut,” ujarnya.

Menurutnya, beberapa nelayan nekat melaut namun hasilnya tidak maksimal bahkan tidak balik modal. Dengan mengandalkan satu perahu selerek menurutnya hasilnya tidak optimal. Terlebih para nelayan saat ini juga tidak bisa membeli solar bersubsidi.

"Biasanya di perahu selerek beroperasi berpasangan. Tapi ada yang nekat melaut hanya menggunakan satu perahu. Selain itu, harga solar juga mahal, dan kami belum mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan subsidi solar," paparnya.

Dengan kondisi yang dihadapi para nelayan tersebut, tidak sedikit nelayan yang menambatkan perahunya di areal Dermaga PPN Pengambengan maupun muara Perancak terpaksa beralih pekerjaan. Banyak nelayan kini mencari nafkah menjadi buruh bangunan agar mencukupi kebutuhan hidup mereka.

"Di sini, sebagian besar masyarakat berkerja sebagai nelayan. Jika tidak melaut, mereka akan kesulitan mencari makan. Banyak yang akhirnya menjadi buruh bangunan untuk bertahan," tuturnya.

Kendati saat ini sedang berlangsung proses pengajuan rekomendasi pembelian solar subsidi, namun para nelayan belum mendapatkan kepastian dari pemerintah.

"Kami terus berupaya mengurus rekomendasi pembelian solar, termasuk dengan mengajukan permohonan di Provinsi Bali," ungkap Ketua himpunan nelayan seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Jembrana, I Made Widanayasa. Ditengah kondisi ikan yang masih langka, diakuinya banyak nelayan saat ini memilih tidak melaut.

Menurutnya nelayan saat ini berupaya meminimalisir kerugian. "Ikan masih jarang, dan kondisi laut masih tidak memungkinkan, sehingga sebagian besar nelayan memilih untuk tidak melaut," jelasnya.

Kini nelayan di Pengambengan berharap ada perhatian dan solusi yang tepat dari pemerintah sehingga mereka dapat kembali melaut dan mendapatkan hasil yang memadai. Kini kelangsungan hidup mereka sebagai nelayan tangkap menunggu dukungan dan bantuan yang cepat dan tepat dari pemerintah. 

wartawan
PAM
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terkait Rekrut Direksi Perumda Pasar dan Pangan MGS, Komisi III Berharap Segera Ada Direksi Definitif

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung akan membuka rekrutmen Direksi Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) Kabupaten Badung. Pendaftaran untuk posisi Direktur Utama, Direktur Umum, serta Dewan Pengawas dijadwalkan berlangsung pada 15–19 Desember 2025.

Perekrutan jajaran direksi dan Dewan ini mendapat sambutan baik dari Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ponda Wirawan Hadiri Karya Pedudusan Agung di Pura Dalem Desa Banjar Aseman Abiansemal

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan mendampingi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri Karya Mepadudusan Agung, Mapeselang, Mepedanan, Medasar Tawur Balik Sumpah Madya di Pura Dalem Desa Banjar Aseman, Desa Adat Abiansemal, Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Badung, Jumat (28/11/2025). Hadir Perbekel Desa Abiansemal IB. Bisma Wikrama, Bendesa Adat Abiansemal IB.

Baca Selengkapnya icon click

Dua Kelompok Orang Asing Jadi Fokus Pengawasan Imigrasi

balitribune.co.id | Mangupura - Kebijakan keimigrasian di Bali menghadapi tantangan multidimensi yang kompleks, berbenturan antara tuntutan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi pariwisata dan keharusan menegakkan kedaulatan negara, hukum, serta norma budaya. Dinamika ini menempatkan Direktorat Jenderal Imigrasi pada posisi dilematis ditengah derasnya arus globalisasi dan ancaman transnasional. Hal tersebut diungkapkan Plt.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.