Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ketersedian APD di BPBD Bangli Mulai Menipis

Bali Tribune / Petugas dari BPBD lakukan proses penguburan jenasah yang terpapar Covid-19
balitribune.co.id | BangliKetersedian Alat Pelindung Diri (APD) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangli mulai menipis. Dari  jumlah APD sebanyak 200 biji kini masih tersisa 30 biji. Sementara disalah satu sisi jumlah pasien Covid-19 yang meninggal terus bertambah. Pihak BPBD kini sedang mengajukan usulan pengadaan APD ke pemerintah daerah .

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Bangli, I Ketut Gede Wiradana mengatakan selama ini  untuk APD yang digunakan petugas saat melakukan evakuasi mayat yang terpapar Covid-19 merupakan bantuan dari BPBD provinsi.” Awalnya diberikan bantuan APD sebanyak 100 biji, karena habis terpakai kami kembali memohon bantuan dan diberikan 100 biji APD dan kini yang tersisa hanya 30 biji,” ujarnya Senin (14/9).

Beber pria asal Banjar Gaga, Desa Tamanabali ini untuk sekali mengevakuasi jenazah yang terpapar Covid-19 dibutuhkan 9-10 APD tergantung dari personil yang turun. Selain itu APD juga diberikan kepada pihak keluarga yang ditinggal. Melihat ketersedian APD maka hanya cukup untuk dua kali proses evakuasi, sementara disalah satu sisi jumlah penderita covid-19 yang meninggal semakin bertambah. “Ketersedian APD sangat urgent jika sampai stok habis maka kami tidak bisa bekerja,” jelasnya seraya menambahkan bahkan pernah dalam sehari mengevakuasi jenazah terkonfiramsi Covid-19 sampai dua kali.

Kata Gede Wiradana untuk pengadaan APD, sejatinya pihaknya  sedang mengajukan usulan ke pemerintah daerah  dan mudah- mudahan bisa segera terealiasai. Disamping itu pihaknya juga mengusulkan untuk pemberian semacam uang lelah bagi petugas yang turun melakukan evakuasi jenazah Covid-19.” Resiko kerja mereka sangat tinggi seperti para medis, selama ini mereka bekerja secara bergotong royong dan tanpa mendapat insentif,” kata Gede Wiradana.

wartawan
A.A. Samudra Dinata
Category

Koster Ajukan Raperda Alih Fungsi Lahan Buat Kendalikan Pembangunan

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, mulai mengajukan Rancangan Peraturan Daerah berjudul Pengendalian Alih Fungsi dan Alih Kepemilikan Lahan Produktif dan Sawah serta Praktik Nominee ke DPRD Bali.

Koster di Denpasar, Senin (1/12) , mengatakan, raperda ini untuk mengendalikan pembangunan masif yang semakin hari semakin memakan lahan produktif.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gubernur Koster Bahas Raperda Pengendalian Toko Modern Lindungi Warung

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berjudul Pengendalian Toko Modern Berjejaring demi melindungi perekonomian warga di warung-warung mikro (UMKM).

Gubernur Koster di Denpasar, Senin (1/12), menyampaikan ke DPRD Bali bahwa mengendalikan waralaba-waralaba yang semakin hari terus bertambah di Bali itu penting.

Baca Selengkapnya icon click

Investor Asal Prancis Jadi Pengedar Narkoba

balitribune.co.id | Mangupura - Seorang investor asal Prancis berinisial QAAS (35) ditangkap anggota Polres Badung karena kedapatan membawa berbagai jenis narkotika di kawasan Canggu, Kuta Utara, Kabupaten Badung,  Jumat (28/11) sekitar pukul 13.30 WITA. Peran tersangka sebagai pengedar narkoba. Menariknya, ia sempat melakukan perlawanan saat diamankan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Batalkan Putusan PN Singaraja, MA Vonis Terdakwa Kasus Penusukan 3 Tahun Penjara

balitribune.co.id | Singaraja - Upaya hukum Kasasi yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng atas kasus pembunuhan di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, dengan terdakwa I Wayan Suarjana alias Jana (46), dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Melalui putusannya MA menjatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada Suarjana setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pembunuhan.

Baca Selengkapnya icon click

BKSAP DPR RI Kunjungi Pemkot Denpasar, Bahas Waste Management dan Quality Tourism

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan bahwa Provinsi Bali, khususnya Kota Denpasar, memerlukan perhatian lebih besar dari pemerintah pusat untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan kualitas pariwisata. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.