Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ketua Bawaslu Buleleng Diadukan ke DKPP

Ketua Bawaslu Buleleng Diadukan ke DKPP
Bali Tribune/net. ilustrasi

Balitribune.co.id | Denpasar - Kasus dugaan politik uang yang diduga melibatkan calon anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Buleleng dari Partai NasDem, Dr Somvir, sudah disidangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Buleleng.

Hasilnya, dugaan politik uang tersebut dinyatakan tidak terbukti. Dengan demikian, Somvir yang sementara ini memimpin perolehan suara di internal Partai NasDem untuk perebutan kursi DPRD Provinsi Bali dari Dapil Buleleng, dipastikan akan melenggang mulus ke Renon.

Menyikapi hal ini, Nyoman Redana yang juga pelapor kasus dugaan politik uang yang dilakukan Somvir, tak tinggal diam. Kamis (02/05/2019), dia melaporkan Ketua Bawaslu Buleleng, Putu Sugi Ardana, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) di Jakarta.

Laporan Redana yang tertuang dalam formulir pengaduan (Form I-P/ L DKPP) berisi tentang pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Dia meminta agar DKPP menghentikan dengan tetap teradu Putu Sugi Ardana dari jabatan Ketua dan keanggotaan Bawaslu Buleleng.

“Kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan, pemberhentian tetap kepada teradu sebagai Ketua Bawaslu Buleleng maupun sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng,” bunyi butir ketiga laporannya kepada DKPP.

Dalam butir keempat, Redana meminta agar dalam amar putusannya, majelis memerintahkan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Kabupaten Buleleng agar melanjutkan pemeriksaan atas pengaduan terhadap pengadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (*)

wartawan
San Edison
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.