Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ketua Forum Perbekel Kota Denpasar : Baru Kali Ini Ada Seorang Gubernur Bali Memperhatikan Perbekel se-Bali

Bali Tribune/ Gede Wijaya Saputra






balitribune.co.id | Denpasar - Baru kali ini ada seorang Gubernur Bali (Wayan Koster, red) yang memperhatikan Perbekel/Kepala Desa di Provinsi Bali dengan mengeluarkan kebijakan pemberian insentif kepada Kami. Ini merupakan tonggak sejarah bagi Kepala Desa Se-Bali. Kebijakan insentif yang diberikan sebesar Rp 1.500.000 perbulan untuk Perbekel tentu membawa suatu kebahagiaan bagi Kepala Desa.

Karena tugas-tugas yang sangat berat, apalagi di masa pandemi sampai dua tahun ini sangat-sangat membebani tugas-tugas dari Perbekel itu sendiri termasuk Bendesa Adat di Bali, demikian kata I Gede Wijaya Saputra, SH selaku Ketua Forum Perbekel dan Lurah Kota Denpasar.

Menurutnya kebijakan Gubernur Bali, Wayan Koster juga merupakan suatu kehormatan bagi para Perbekel, karena perhatian seorang Gubernur Bali terhadap aparatur pemerintah paling terbawah sangat-sangat diperhatikan sekali dengan nyata, dan buktinya beliau mengeluarkan kebijakan berupa pemberian insentif.

“Tetapi dibalik itu, Kita sebagai Perbekel juga harus mempunyai konsekuensi mengamankan, mendukung, dan melaksanakan kebijakan kebijakan Gubernur Bali yang telah disusun untuk menjalankan pemerintahan di Provinsi Bali baik itu melalui Peraturan Gubernur ataupun Peraturan Daerah yang berpihak kepada masyarakat dan berpihak kepada budaya Bali, jelas Gede Wijaya.

Sebaga Perbekel dua periode dari tahun 2013 di Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Gede Wijaya Saputra mengaku tinggal di wilayah Kota Denpasar sangatlah memiliki tugas yang sangat besar, tidak saja menyangkut persoalan keamanan, namun Kami juga berkewajiban menjaga alam. Syukur sekarang sudah ada program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat, sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019. Sehingga hal ini menjadi konsentrasi Kita, katanya seraya mengatakan kalau seorang pemimpin yang sudah memiliki semangat agar alam Bali ini bersih, maka semangat itu harus Kita jalani juga sampai ditingkat Desa.

Diakhir pandangannya, dirinya berharap mudah-mudahan kebijakan Gubernur Koster bisa dilanjutkan untuk kepentingan masyarakat Bali dan Pulau Bali yang Kita cintai ini dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Bali Era Baru dengan mengimplementasikan Tata-Titi Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sad Kerthi.

wartawan
KSM
Category

Tiadakan Konser Musik, Pawai Ogoh-ogoh Kasanga Festival Adopsi Sistem Peed Aye

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar siap menyelenggarakan Kasanga Festival (Kasangafest) ke-4 pada 6–8 Maret 2026 mendatang. Berlokasi di kawasan Titik Nol Catur Muka dan Lapangan Puputan Badung, festival tahun ini tampil beda dengan mengadopsi sistem parade Peed Aye layaknya Pesta Kesenian Bali (PKB) dan meniadakan panggung konser musik.

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Perkuat Tata Kelola Digital, Pemkab Tabanan Gelar Monev OpenSID di 133 Desa

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah desa se-Kabupaten Kabupaten Tabanan terus menunjukkan komitmen dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan aplikasi OpenSID yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Baca Selengkapnya icon click

Berbulan-Bulan Tak Berfungsi, Traffic Light Depan MPP Bangli Akhirnya Diperbaiki

balitribune.co.id I Bangli - Sempat berbulan- bulan tidak berfungsi, akhirnya lampu traffic light di depan kantor Mall Pelayanan Publik (MPP) di perbaiki petugas Dinas Perhubungan Bangli. Kini lampu pengatur arus lalin telah berfungsi secara normal. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Angker, Rumah Jabatan Ketua DPRD Buleleng Tidak Ditempati

balitribune.co.id I Singaraja - Sejak dilantik menjadi Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya tidak menempati fasilitas rumah jabatan yang disediakan pemerintah daerah. Hal itu bukan tanpa alasan, selain kondisi bangunan tidak layak huni, sudah sejak lama rumah yang dibangun pada zaman Belanda itu di kenal angker di kalangan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.