Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Keuangan KSP PAS Bermasalah, Pengembalian Dana Nasabah Belum Jelas

Bali Tribune/ NGELURUG - Karyawan ngelurug Ketua KSP PAS I Gusti Putu Sugita untuk meminta pertanggungjawaban pihak koperasi terhadap dana nasabah dan pinjaman di Bank.
balitribune.co.id | Negara - Puluhan warga Jembrana yang menjadi nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pariartha Sejahtera (PAS) protes. Hingga kini nasib tabungan mereka  belum jelas pengembaliannya oleh pihak koperasi. Bahkan sejumlah karyawan harus mencari pinjaman pribadi di bank untuk mencicil pengembalian tabungan nasabahnya. Sedangkan koperasi tersebut sejak beberapa tahun tidak melaksanakan RAT.
 
Puluhan nasabah KSP Pariartha Sejahtera kini mempertanyakan nasib tabungan mereka. Uang yang ditabungkan di koperasi yang beralamat di Jalan Cendrawasih, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana tersebut, hingga kini belum ada kejelasan kapan dikembalikan oleh pihak koperasi. Bahkan pembayaran pencairan tabungan nasabah tersebut sudah lewat masa jatuh tempo. Meraka seharusnya sudah bisa menarik tabungan tahunan tersebut pada tahun 2019. Namun hingga kini belum ada upaya pencairan dari pihak koperasi.
 
Salah seorang nasabah KSP Pariartha Sejahtera, I Kadek Surya Cita (22), warga Banjar Jati, Desa Baluk, Kecamatan Negara kini mengeluhkan sulitnya pencairan tabungannya yang nilainya hanya Rp 700 ribu. Seharusnya jatuh tempo penarikan tabungan harian tersebut pada Agustus 2019. Sedangkan tabungan tersebut sangat dibutuhkannya untuk membiayai studynya di semester akhir kuliahnya, “Saya nabung karena niat untuk keperluan kuliah, kebetulan kenal dengan karyawan yang mungut, tapi belum jelas kapan akan dicairkan,” ujar mahasiswa ini.
 
Bahkan salah seorang nasabah adalah lansia, Ni Nyoman Wendi (75) asal Lingkungan Awen Mertasari, Kelurahan Lelateng, Negara, hingga kini tabungannya di Koperasi Pariartha Sejahtera mencapai Rp 2.320.000,00 belum bisa dicairkan. Seharusnya tabungan tersebut untuk bekal hari tua dan tambahan modal berjualan kecil-kecilan di warungnya. “Saya tiap hari menabung dari hasil jualan di warung, seharusnya sudah bisa ditarik Agustur 2019, tapi sampai sekarang juga belum jelas pencairannya. Maunya pakai tambahan dagangan” ungkapnya.
 
Sedangkan sejumlah nasabah meragukan surat pernyataan dari Pengurus KSP Pariartha Sejahtera. Selain pernyataan ditandatangani hanya oleh Ketua Koperasi, I Gusti Putu Sugita, sedangkan sekretaris dan bendahara maupun anggota pengurus koperasi justru tidak ikut tanda tangan. Sementara beberapa karyawan (kolektor) kini terpaksa mencari pinjaman secara pribadi di bank hingga puluhan juta rupiah untuk mencicil pengembalian dana nasabah. Sedangkan hingga kini belum ada kejelasan kepastian waktu pembayaran dari pihak koperasi.
 
Ketua Koperasi I Gusti Putu Sugita saat dilurug oleh karyawan dan nasabah, Senin (20/1), mengaku tabungan nasabah belum bisa sepenuhnya dikembalikan lantaran pembayaran pinjaman nasabah macet. “Total tabungan per Juli 2019 Rp 126.755.000 dan jumlah tagihan macet Rp 202.306.000,” ujarnya. Ia mengakui persolan keungan koperasi sudah terjadi sejak akhir 2018 namun pemungutan tabungan dihentikan pada tahun 2019, sedangkan koperasi sudah tidak RAT sejak 2017 namun masih tetap melakukan pemungutan tabungan.
 
Lantaran tuntutan salah seorang karyawan terkait kepastian pengembalian dana nasabah dan tanggungjawab ketua koperasi terhadap pinjaman pribadi di Bank yang digunakan mencicil tabungan nasabah belum diberikan kepastian waktu pembayaran, akhirnya ketua koperasi disuruh membuat pernyataan untuk bertemu kembali dengan pihak karyawan, Selasa (21/1) hari ini. “Kami minta tanggungjawab dari koperasi, karena karyawan yang disuruh cari pinjaman untuk mengembalikan tabungan nasabah,” ujar seorangan kolektor Senin kemarin. 
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Bergerak Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online. Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Dukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

balitribune.co.id | Denpasar - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali memperkuat langkah optimalisasi pengelolaan keuangan daerah salah satunya melalui kolaborasi strategis dengan pemerintah pusat dan daerah, antara lain melalui ikut aktif dalam pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi elektronifikasi dalam penguatan sumber dana dan belanja daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.