Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kinerja Tidak Memuaskan, Direksi Perumda Pasar dan Pangan MGS Badung Dicopot

pelantikan Perumda Pasar dan Pangan MGS Badung
Bali Tribune / Wayan Suryantara, Rai Sukabagia dan Wayan Mustika saat dilantik sebagai direksi Perumda Pasar dan Pangan MGS Periode 2024-2029 oleh Bupati Giri Prasta pada Februari 2024 lalu

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa secara mengejutkan memberhentikan I Wayan Suryantara Cs sebagai direksi Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) Kabupaten Badung periode 2024-2029 dari jabatannya.

Pencopotan I Wayan Suryantara (Direktur Utama),  Rai Sukabagia (Direktur Umum) dan Wayan Mustika (Direktur Operasional) dari jajaran direksi ini diduga karena mereka dianggap tidak layak lagi memimpin perusahaan plat merah Badung itu. Pasalnya, dibawah kepemimpinan mereka keuangan Perumda Pasar dan Pangan MGS disclaimer.

Pencopotan Suryantara sebagai Direktur Utama tertuang dalam Keputusan Kuasa Pemilik Modal dalam hal ini Bupati Badung Nomor: 02/KPM/MGS/2025 tertanggal 25 September 2025.

Dalam poin menimbang dijelaskan menjadi alasan pemecatan adalah, hasil laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Perumda Pasar dan Pangan MGS, periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, dengan opini tidak menyatakan pendapat alias ‘disclaimer’. Dengan hasil audit tersebut Direksi tidak memenuhi ketentuan yang tertuang dalam surat pernyataan/fakta integritas dan kontrak kerja sehingga dapat diberhentikan. 

Sekretaris Daerah (Sekda ) Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suamba membenarkan bahwa Bupati Badung selaku kuasa pemilik modal sudah mengeluarkan SK pemberhentian tiga direksi Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana.

"Nggih (iya) benar. Selaku kuasa pemilik modal Bapak Bupati sudah mengeluarkan SK pemberhentian," ujarnya belum lama ini.

Menurut Surya Suamba salah satu alasan utama bupati sampai memecat direksi Perumda Pasar dan Pangan karena hasil laporan auditor independen atas laporan keuangan Perumda Pasar dan Pangan MGS, dengan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer. 

Selain itu ketiga direksi saat melamar juga sudah menyatakan kesiapannya berhenti apabila gagal mengelola perusahaan pasar dan pangan ini.

“Pada saat melamar menjadi calon direksi, mereka menandatangani fakta integritas, jika hasil audit keuangan tidak memenuhi ketentuan, maka direksi siap diberhentikan,” kata Surya Suamba.

Sementara itu I Wayan Suryantara juga tak menampik kalau dirinya sudah diberhentikan sebagai direktur utama.  Sebelum diberhentikan ia mengaku sempat dipanggil oleh Bupati Badung.

“Tanggal 24 September kami diundang terkait pengarahan dan evaluasi direksi. Kemudian tanggal 25 sore kami kembali dipanggil dan diberitahukan bahwa dengan pertimbangan pimpinan kami diberhentikan,” jelasnya.

Mantan Perbekel Petang inipun mengaku sudah menerima SK pemberhentian tersebut. “Ya, karena SK kan sudah tertulis. Ya kami terima,” tukasnya. 

Diketahui I Wayan Suryantara Cs diangkat sebagai direksi Perumda Pasar dan Pangan MGS periode 2024-2029 oleh Bupati Badung kala itu dijabat I Nyoman Giri Prasta.

Pelantikan Suryantara politisi PDIP asal Petang ini bersama Rai Sukabagia dan Mustika pada tanggal 6 Februari 2024. Bupati Giri Prasta saat pelantikan sudah mengingatkan jajaran direksi agar membuat sebuah lompatan agar Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana tidak stagnan di tempat.

Giri Prasta ingin Perumda ini berkembang pesat dengan melakukan lompatan dan terobosan besar. Terlebih Perumda ini telah diberikan kepercayaan lebih oleh Pemkab Badung untuk bergerak pada urusan pengadaan barang & jasa pada sektor pangan, jadi tidak hanya mengurusi perpasaran semata.

Bila ini bisa dilakukan dengan baik, Giri Prasta meyakini hal ini akan menjadi peluang yang luar biasa dan mendatangkan benefit/sumber pendapatan baru bagi perusahaan dan pemerintah daerah. 

"Saya ingin melihat perubahan yang lebih baik dari yang ada sekarang, untuk itu kita membutuhkan direksi ," kata Giri Prasta.

Namun sayang, baru setahun menjabat justru laporan keuangan Perumda justru  disclaimer alias tak bisa dibaca.

wartawan
ANA
Category

Sektor Pariwisata dan UMKM Jadi Motor Utama, Kinerja Fiskal Bali 2026 Tumbuh Solid

balitribune.co.id | Denpasar - Secara umum, kinerja fiskal Bali di awal 2026 menunjukkan fondasi yang cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi di atas nasional, pendapatan negara dan daerah yang meningkat dua digit, serta ekspansi kredit UMKM menjadi sinyal optimisme terhadap daya tahan ekonomi Pulau Dewata di tengah dinamika global.

Baca Selengkapnya icon click

BPJS Ketenagakerjaan Karangasem Perkuat Perlindungan Pekerja Desa

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa di Wantilan Sabha Prakerti Kantor Bupati Karangasem, Kamis (26/2).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Cegah Penyelewengan, Ketua DPRD Klungkung Kumpulkan Penerima Bansos

balitribune.co.id I Semarapura - Masalah hukum menjadi atensi serius dalam pertemuan strategis antara Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Anom dengan para Kelihan Pura serta kelompok masyarakat penerima hibah bantuan sosial (bansos) yang cair di tahun anggaran induk 2026 yang telah difasilitasinya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

LPD Cempaga Tetap Beroperasi, Jaminan dan Uang Milik Nasabah Aman

balitribune.co.id I Bangli - Pasca musibah kebakaran Kantor LPD Desa Adat Cempaga yang terjadi pada Rabu (25/2/2026), operasional  dari lembaga keuangan milik desa tersebut tetap berjalan normal. Bahkan dipastikan semua aset LPD yakni jaminan dari nasabah dan uang milik nasabah serta file penting lainnya aman   Hal tersebut diutarakan Bendesa Adat Cempaga I Wayan Nyepek, Kamis (26/2/2026).

 

Baca Selengkapnya icon click

Satpol PP Siap Bongkar Paksa 56 Reklame di Buleleng

balitribune.co.id I Singaraja - Penataan ruang publik di Kabupaten Buleleng memasuki babak yang lebih tegas. Melalui Satpol PP Kabupaten Buleleng bersama DPMPTSP Kabupaten Buleleng, pemerintah daerah mengultimatum 56 titik reklame yang dinilai melanggar aturan untuk segera dibongkar secara mandiri.

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.