Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Klaim Perolehan Suara Dikhawatirkan Pengaruhi Sikon Masyarakat

Bali Tribune/KLAIM - Kendati rekapitulasi di tingkat kecamatan belum seluruhnya rampung, namun para caleg sudah mengklaim kemenangan.
balitribune.co.id | Negara - Hingga kini, proses rekapitulasi perolehan suara hasil pemilihan umum legislatif (pileg) tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat serta pemilihan presiden (pilpres) masih berproses. Bahkan rekapitulasi yang baru berlangsung di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) belum seluruhnya rampung. 
 
Bawaslu Kabupaten Jembrana mengingatkan para peserta pemilu yang telah mengklaim kemenangan agar bersabar menunggu pengumuman resmi KPU. Namun, kendati pleno ditingkat Kabupaten baru akan dilangsungkan awal Mei mendatang, namun tidak sedikit para peserta pemilu khususnya calon legislative yang telah bertarung pada pemungutan suara pada pemilu serentak Rabu (17/4) lalu telah mengklaim kemenangan. Hanya dengan mengaku memiliki data C1, para celag baik intern maupun antar partai sama-sama mengklaim perolehan suara serta kursi di legislatif. 
 
Ketua Bawaslu Jembrana, Pande Made Ady Mulyawan dikonfirmasi, Jumat (26/4), meminta agar seluruh peserta pemilu bersabar untuk menunggu hasil resmi yang dikeluarkan KPU. Menurutnya saat ini proses rekapitulasi masih berlangsung dan baru berproses ditingkat kecamatan. Ia mengaku khawatir klaim kemenangan tersebut justru akan berpengaruh pada situasi dan kondisi dimasyarakat, “Kami minta sabar dan kita sama-sama menunggu hasil rekapitulasi suara ini, agar tidak terjadi hal-hal yang idak kita inginkan,” harapnya. 
 
Menurutnya, seluruh caleg yang notabene calon wakil rakyat seharusnya mampu menunjukkan sikap dan menjadi contoh bagi masyarakat yang akan diwakilinya dilegislatif. Bahkan tidak hanya peserta pemilu, pihaknya sangat mengharapkan semua pihak agar mau bersabar. Ia menegaskan seluruh tim, saksi, caleg atau setiap orang bisa mengumpulkan C1namun yang jelas menurutnya C1 yang dikumpulkan tersebut merupakan C1 yang terverifikasi. Kerana jika mempublikasikan C1 tanpa verifikasi, menyalahi pasal 14 dan 15 Peraturan Bawaslu Nomor 20/ 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. 
 
Selain itu semua pihak diajak untuk sama-sama ikut mengawal proses rekapitulasi perolehan suara pemilu tersebut. “Bila perlu jika ada kecurangan silahkan laporkan. Jika laporannya sudah memenuhi unsur pasti akan kami tindaklanjuti, hal itu lebih baik,” tandasnya.
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.