Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Koalisi di Luar PDIP Bangun Kekuatan Hingga Parlemen

Bali Tribune / KOALISI - Pimpinan partai koalisi bersama para calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung.

balitribune.co.id | Denpasar  - Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai NasDem menandatangani kesepakatan koalisi untuk Pilkada 2020 di Denpasar, Sabtu (25/7). Tak sekadar untuk menghadapi Pilkada, koalisi di luar PDIP ini juga sepakat untuk membangun kekuatan di parlemen, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. 

Hal ini diungkapkan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Dr I Nyoman Sugawa Korry, saat penandatanganan kesepakatan koalisi tersebut. Ia menegaskan, sebagai konsekuensi dari kesepakatan tersebut, maka jajaran partai mitra koalisi harus sejalur hingga level bawah. 

Khusus yang masih "bengkok", menjadi tugas partai masing-masing untuk meluruskannya. Ini penting, demikian Sugawa Korry, sebab sejalurnya antara kebijakan atas sampai bawah merupakan hal prinsip. Apalagi kerjasama itu tidak sebatas untuk menghadapi Pilkada, namun juga di parlemen. 

“Jadi, kabupaten tidak boleh tidak sejalan dengan provinsi. Kalau belum lurus, harus kita luruskan untuk koalisi dengan mekanisme partai.  Termasuk dengan mekanisme sanksi,” tandasnya. 

Ia pun menyinggung Partai Demokrat Kabupaten Badung, yang sejauh ini masih bergabung dengan PDIP. Sugawa Korry berharap soliditas koalisi bisa diterapkan di Badung yang juga akan melaksanakan Pilkada. 

“Kami berharap begitu, tapi bagaimana prosesnya nanti kami serahkan ke internal Demokrat,” kata Sugawa Korry, dalam acara yang juga dihadiri calon kepala daerah yang diusung koalisi ini. 

Sementara itu perwakilan DPW Partai NasDem Provinsi Bali Nyoman Winata, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, partai besutan Surya Paloh itu menginginkan adanya keseimbangan dalam kompetisi. Ini sekaligus dalam rangka memberikan pendidikan politik untuk masyarakat Bali. 

"Karena itu kami mengajak menghidupkan semangat koalisi, dan yakin selalu ada jalan untuk menang dengan didasari kepentingan masyarakata. Mari kita wujudkan Bali era baru yang lebih baik,” ajaknya. 

Adapun Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Made Mudarta, menilai bahwa kepuasan publik terhadap petahana cukup rendah di masa pandemi Covid-19. Ia menyebut dua isu yang mencuat, yakni kesehatan dan pengangguran. Dua isu ini dipandang sebagai peluang koalisi dalam memenangkan kontestasi.

Hadir pada kesempatan tersebut pasangan IGA Mas Sumatri dan Made Sukerana, calon bupati dan wakil bupati Karangasem. Selanjutnya duet Nengah Tamba dan Ngurah Patriana Krisna (Ipat), calon bupati dan wakil bupati Jembrana. Hadir pula paket Made Subrata dan Ngakan Kutha Parwata, calon bupati dan wakil bupati Bangli. 

Calon Bupati Tabanan IGN Panji Astika bersama sejumlah kandidat wakil bupati Tabanan juga tampak hadir. Adapun AAN Diatmika dan Wayan Muntra, calon bupati dan wakil bupati Badung, tidak hadir dalam acara tersebut.

wartawan
San Edison
Category

Aparatur Pemerintah Diminta Rasakan Kesulitan Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Setelah resmi dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, ratusan pegawai non ASN yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ditutuntut mampu merasakan langsung kesulitan rakyat, agar tidak bekerja seenaknya dan selalu peka terhadap kondisi masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Bangli Terima Penyampaian 2 Raperda dari Eksekutif

balitribune.co.id | Bangli - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangli menggelar Rapat Paripurna bersama Eksekutif (Pemkab) Bangli terkait penyampian 2 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni, Pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) semesta Berencana Bangli tahun 2025-2029, pada Selasa (2/7)

Baca Selengkapnya icon click

Serikat Pekerja Pariwisata Minta Pemerintah Mengkaji Rencana Pelaksanaan KRIS Satu Ruang Perawatan

balitribune.co.id | Badung - Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (FSP Par) SPSI Kabupaten Badung mendesak pemerintah untuk mengkaji kembali rencana pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang menyeragamkan ruang perawatan di rumah sakit menjadi satu kelas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.