Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kodam IX/Udayana Raih Penghargaan Terbaik dari Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali

Bali Tribune/Asisten Perencanaan Kodam (Asrendam) IX/Udayana Kolonel Arm I Made Gede Antara, disela acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tahun 2021.
balitribune.co.id | Denpasar - Kodam IX/Udayana meraih penghargaan terbaik di Provinsi Bali, sebagai salah satu satuan kerja (satker) di lingkungan Kementrian Pertahanan (Kemhan) RI dengan kategori Pagu Besar yang Mencapai Realisasi Anggaran Satker TA 2020, berdasarkan hasil penilaian Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Bali.
 
Penghargaan tersebut diterima Asisten Perencanaan Kodam (Asrendam) IX/Udayana Kolonel Arm I Made Gede Antara, disela acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tahun 2021, dalam rangka sosialisasi tata cara revisi anggaran tahun 2021 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2020, di Basement Aula Barat, Gedung Keuangan Negara I, Denpasar, Selasa (26/1).
 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali telah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran satker TA 2020.
 
Dari penilaian tersebut, Kemhan yang dalam hal ini adalah Kodam IX/Udayana ditetapkan sebagai salah satu penerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Tri Budhianto, SP, MT, sebagai apresiasi untuk satker penggunaan keuangan negara TA 2020, yang memenuhi standar kualitas laporan dan penggunaan keuangan dengan baik.
 
“Kalau kualitas laporan serta penggunaan keuangan negara di daerah, khususnya di tingkat satker tidak baik, maka secara keseluruhan laporan keuangan pemerintah pusat juga tidak akan baik. Untuk itu, kami berikan apresiasi kepada Kodam IX/Udayana sebagai satker yang sudah menyusun laporan dan penggunaan keuangan dengan pagu besar yang mencapai realisasi pada tahun anggaran 2020 dengan baik,” jelas Tri Budhianto.
 
Kakanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Bali mengatakan, kerja sama dan sinergi yang sudah terjalin selama ini agar bisa lebih baik dan dapat ditingkatkan lagi, karena semuanya ingin mengawal betul laporan keuangan pemerintah pusat, termasuk dalam mengontrol terhadap kualitas laporan keuangan satker di daerah, demi menopang laporan keuangan pusat.
 
Selain Kodam IX/Udayana, terdapat dua satker lainnya dengan kategori yang juga mendapatkan penilaian terbai yaitu, Polda Bali dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bali. 
wartawan
Djoko Moeljono
Category

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click

BPJamsostek Gianyar Apresiasi Bangli Luncurkan Program Perlindungan Pekerja Rentan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

balitribune.co.id | Gianyar - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Bali-Gianyar menyambut baik komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli yang mendaftarkan 1.473 pekerja rentan menjadi peserta BPJamsostek.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.