Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kolonel Joao Xavier Barreto Nunes Jabat Danrindam IX/Udayana

Bali Tribune/ Kolonel Inf Joao Xavier Barreto Nunes, SE kini sebagai Danrindam IX/Udayana
Balitribune.co.id | Denpasar - Dalam rangka penyegaran dan kebutuhan organisasi di lingkungan TNI Angkatan Darat, khususnya Kodam IX/Udayana, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kurnia Dewantara, SIP, memimpin Sertijab serta Tradisi Penerimaan dan Pelepasan Pejabat Kodam IX/Udayana.
 
Kapendam IX/Udayana Kolonel Kav Jonny Harianto G, SIP, mengatakan, Kolonel Inf Joao Xavier Barreto Nunes, SE, dilantik untuk menjabat Danrindam IX/Udayana menggantikan Kolonel Inf Esy Suharto, SSos. Jabatan Danbrigif 21/Komodo juga diserahterimakan dari Kolonel Inf Sutrisno Pujiono, SE, MM, kepada Letkol Inf Tunjung Setyabudi, SSos.
 
"Acara Sertijab dan Tradisi Korps digelar di Mess Perwakilan Kodam IX/Udayana, Jakarta, dipimpin langsung Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kurnia Dewantara, SIP, didampingi Ketua Persit PD IX/Udayana Tanty Kurnia Dewantara, serta dihadiri Asintel, Aspers, dan Aslog Kasdam IX/Udayana," ujar Kapendam, akhir pekan lalu.
 
Rotasi jabatan seperti ini kata Kapendam, merupakan suatu hal yang biasa terjadi di lingkungan organisasi TNI Angkatan Darat (AD). Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pembinaan karier prajurit dan untuk menambah wawasan dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.
 
Acara tersebut berlangsung sederhana dan tetap berpedoman pada Protokol Kesehatan Covid-19, diawali dengan acara tradisi penerimaan, kemudian penyerahan tongkat komando dan penanggalan serta penyematan tanda jabatan. Dilanjutkan dengan penyerahan pataka dan tongkat komando dari Pangdam IX/Udayana serta penandatanganan berita acara sertijab.
wartawan
Djoko Moeljono
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.