balitribune.co.id | Bulan ini, pemerintah memberikan hibah bagi sektor pariwisata. Ketika berita itu muncul, saya mencoba diam dan menunggu saja dahulu. Menunggu, bagaimana reaksi masyarakat, khususnya yang muncul di media sosial, dan kaum netralis di kalangan kampus. Akhirnya muncul juga keprihatinan di media, misalnya dari kolega saya Dr. Gde Sedana. Pertanyannya : kok hanya sektor pariwisata saja yang dapat hibah, lalu di mana hibah bagi sektor pertanian?
Mungkin memang demikianlah nasib orang-orang yang miskin dan terpinggirkan. Tidak ada yang hirau, kalau mereka mengalami musibah. Tetapi kalau orang kaya dan glamor yang mengalami musibah, dengan cepat orang-orang memberikan perhatian.
Ketika sektor pariwisata mulai dikembangkan, sektor per-bank-an gentayangan ingin memberikan kredit. Pemerintahpun memberikan berbagai fasilitas (bebas pajak import kebutuhan hotel, di bangunkan bandara, jalan by pass , dll). Kemudian ketika sektor pariwisata terpuruk, diberikan hibah. Mungkin dengan berbagai alasan. Tetapi justru sejatinya, tidak ada alasan untuk tidak memberikan hibah bagi sektor pertanian. Karena sektor pertanian-pun terpuruk. Tapi untunglah sektor pertanian masih terus bisa menjaga stabilitas ketahanan pangan Indonesia.
Lalu, di mana disimpan keuntungan sektor pariwisata ketika ia sedang jaya-jayanya? Pastilah di rekening kaum yang empunya kapital. Kalau sudah terlanjur disimpan di rekening bank, tentu saja sangat sulit bagi kapum kapitalis untuk mencairkannya, guna membantu karyawannya yanag sedang keteteran.
Saya meyakini bahwa keputusan memberikan hibah bagi sektor pariwisata diputuskan dalam sebuah sidang (kabinet). Seharusnya Menteri Pertanian bisa berargumentasi dan meyakinkan sidang, bahwa sektor pertanian-pun memerlukan hibah, agar ia semakin berdaya. Sementara itu, organisasi yang berkait dengan pertanian (HKTI, HNSI, dll) seharusnya berbicara keras. Tetapi suara seperti itu, nyaris tak terdengar. Mungkin karena pimpinannya masuk dalam jajaran birokrasi.
Bagi saya, dalam kasus seperti ini, layaknya sebuah komedi bagi sektor pariwisata, dan tragedi bagi kalangan sektor pertanian. Saya tertawa, karena kok juwari ya sektor pariwisata memperjuangkan hibah seperti itu, dalam suasana negara yang prihatin seperti ini. Dahulu sektor ini diagung-agungkan sebagai lokomotif ekonomi, lalu semua orang mendewa-dewakan sebagai sektor harapan. Lalu, apa yang terjadi sekarang? Harapannya justru ada pada sektor pertanian.
Saya juga kasihan pada sektor pertanian, yang secara terus menerus mengalami tragedi. Ketika sektor pariwisata mengalami zaman gemilang, sektor pertanian-pun mengalami tragedi. Produk sektor pertanian di- bon hingga beberapa bulan. Petani menjadi jatuh miskin. Lalu sang kapitalis, tetap menjadi semakin kaya. Gubernur Bali sampai-sampai mengeluarkan Pergub No. 99 tahun 2018 untuk menolong petani (Bali) yang berada dalam kondisi sangat prihatin tsb. Tetapi nyatanya tetap tidak bisa membantu petani kita. Memang tidak gampang melawan kapitalis. Sekali mereka mencengkram ekonomi kita, maka selamanya mereka tidak akan bergeming. Kecuali “daerah kekuasaannya” sudah hancur lebur menjadi debu.
Bisa jadi, dalam perdebatan di kabinet, Menteri Pariwisata lebih ngotot dan lebih bisa meyakinkan menteri keuangan. Tentang kenapa sektor pariwisata harus dibantu. Meskipun per unit kapital yang diinvestasikan, penyerapan tenaga kerjanya lebih kecil dibandingkan dengan sektor industri dan pertanian. Seharusnya, dibangunlah antar sektor ekonomi yang lebih harmonis. Jangan terlalu memanjakan sektor pariwisata di Bali.
Minggu lalu, saya menguji calon doktor di Univ. Udayana. Namanya, Ni Wayan Putu Artini, staf dosen di Fakultas Pertanian Unud. Ia menemukan bahwa, kalau sektor pariwisata meningkat 100%, maka sektor pertanian akan meningkat 60%. Hal itu berarti bahwa sektor pariwisata bangkit selaras dengan pembangunan sektor pertanian. Meskipun pertumbuhan sektor pertanian lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pariwisata.
Tetapi kok nyatanya tidak demikian yang terjadi di Bali. Sektor pariwisata semakin menjulang, dan sektor pertanian semakin mengecil. Bahkan saat ini sumbangan sektor pertanian terhadap ekonomi Bali masih hanya 13%. Sedangkan yang bekerja di sektor ini 35%. Juga NTP sektor pertanian di Bali di bawah 100%.
Apakah ini artinya? Artinya adalah pertumbuhan sektor pariwisata di Bali, adalah lokomotif bagi sektor pertanian di luar Bali bahkan di luar negeri. Bukan lokomotof bagi pertumbuhan sektor pertanian di Bali. Jadi, ada yang salah dalam pengelolaan sektor pariwisata di Bali. Kalau sekarang kita memberikan hibah bagi sektor pariwisata di Bali, itu artinya akan membantu pertumbuhan sektor pertanian di luar Bali.
Beberapa teman yang pernah menjadi turis ke China mengatakan, bahwa di sana para turis dihidangkan produksi pertanian (buah-buahan, sayuran) dan makanan khas setempat. Tidak peduli bentuknya, dan rasanya. Pokoknya dihidangkan untuk menemani minum teh atau kopi, saat istirahat sidang-sidang. Mungkin itulah sebabnya, pertanian di China semakin maju. Bahkan kini mereka dapat memberikan makan bagi 1,4 milyar penduduknya. Dibandingkan dengan 50 tahun yang lalu, mereka bahkan tidak bisa memberikan makan bagi 600 juta penduduknya.
Pertanyaannya : beranikah kita menerapkan konsep pariwisata seperti di China? Kalau berani, itulah namanya pengembangan pariwisata yang berkualitas. Pariwisata yang mampu membangkitkan ekonomi lokal, budaya lokal, dan manusia lokal.
Riset yang dilakukan Artini menunjukkan bahwa perkembangan sektor pariwisata di Bali, hanya tercatat dalam dokumen angka-angka statistik. Tercatat, jumlah (kuantitas) wisatawan meningkat, jumlah hotel meningkat, jumlah restoran meningkat, dll. Tetapi tidak memberikan dampak positif bagi sektor yang paling terpinggirkan (sektor pertanian), yang bahkan dianggap sebagai penunjang sektor pariwisata yang paling setia. Dudley Sears, dan bahkan Mubyarto mengatakan bahwa pembangunan yang dianggap berhasil adalah pembangunan yang sekaligus dapat mengurangi kesenjangan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi pengangguran.
