balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung, Selasa (22/10), menggelar rapat kerja dengan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD)  di lingkup Badung 

Rapat kerja yang berlangsung di Lantai II Gedung Dewan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II I Made Sada. Nampak hadir jajaran Komisi seperti I Wayan Regep, I Nyoman Gede Wiradana, Wayan Luwir Wiana,  I Wayan Edy Sanjaya, I Gede Budiyoga, Made Sudira, Wayan Sukses, Nyoman Artawa, Made Suparta dan IB Gede Putra Manubawa.

Dalam Raker tersebut ada 9 OPD yang hadir sebagai  mitra kerja Komisi II. Meliputi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika. Kemudian ada dari Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta  Dinas Perhubungan.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi II meminta masing-masing pimpinan OPD agar memperkenalkan diri berikut susunan struktur organisasi dan jumlah SDM yang mereka pimpin.

"Kami mohon disampaikan struktur organisasi dan jumlah SDM yang ada di masing-masing OPD ," kata Wakil Ketua I Komisi II Wayan Regep.

Selain itu menurut Regep Raker ini juga bertujuan untuk menggali permasalahan yang dihadapi masing-masing OPD untuk selanjutnya digodok oleh Komisi II untuk dicatikan solusinya.

"Apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan masing-masing OPD tolong disampaikan untuk kami tindaklanjuti dan bahas bersama pimpinan DPRD Badung," kata Regep.

Pihaknya berharap permasalahan yang terjadi di perangkat daerah ini bisa diatasi pada tahun 2025. Sebab, saat ini DPRD Badung tengah melakukan pembahasan Rancangan APBD Badung tahun 2025.

"Sekarang tengah dilakukan pembahasan RAPBD 2025, apa yang menjadi kebutuhan dan kendala di masing-maisng OPD biar bisa dicarikan solusi. Untuk itu kami minta gambaran kelemahan dan kekurangan tiap OPD," tegasnya.

Sementara soal SDM, Regep kembali menambahkan agar pimpinan OPD sudah dari sekarang mendatang dan menghitung pegawainya yang akan pensiun di tahun 2025. Sehingga berkurangnya jumlah pegawai karena purna tugas ini bisa segera ditindaklanjuti.

"Kami juga minta pegawai yang akan pensiun tahun depan sudah didata dari sekarang. Sehingga kalau terjadi kekurangan pegawai segera bisa ditindaklanjuti," tukasnya.