Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Komisi III DPRD Bali Panggil Sejumlah Instansi untuk Mengatasi Kemacetan Menuju Pelabuhan Sanur

Bali Tribune / RAKOR - Rapat Koordinasi Komisi III DPRD Provinsi Bali bersama 5 instansi mengenai permasalahan kemacetan menuju Pelabuhan Sanur (Pantai Matahari Terbit), Denpasar yang berlangsung di Ruang Rapat Banmus Gedung DPRD Provinsi Bali, Selasa (25/7)
balitribune.co.id | DenpasarKomisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali panggil instansi terkait diantaranya, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Bali, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Bappeda Provinsi Bali, Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam Rapat Koordinasi mengenai permasalahan kemacetan menuju Pelabuhan Sanur (Pantai Matahari Terbit), Denpasar yang berlangsung di Ruang Rapat Banmus Gedung DPRD Provinsi Bali, Selasa (25/7). 
 
Rapat Koordinasi yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana disampaikan sejumlah masukan untuk mengatasi kemacetan menuju Pelabuhan Sanur. Pihaknya mendorong perencanaan dan pelaksanaan sebaik-baiknya, sejelas-jelasnya yang menjadi permasalahan kemacetan karena meningkatnya animo pengguna jasa Pelabuhan Sanur. “Sementara kondisi saat ini titiknya di Matahari Terbit yang berakibat jumlah orang dan parkir sembarangan (di pinggir jalan),” ucap politisi PDIP ini. 
 
Ia membeberkan, ada dua potensi yang parkir di pinggir jalan membawa dampak kemacetan di jalan nasional tersebut. "Yaitu tamu yang punya kontrak dengan transport. Ada juga yang menangkap tamu lepas seperti supir online ikut parkir di sana yang membuat kemacetan. Dalam pandangan saya dikaitkan dengan online ini, kami mohon pada Kadis Perhubungan agar bisa si online ini mungkin bekerjasama dengan perusahaan transport milik desa di dalam pelabuhan ini yang selalu tersedia tempat parkir," katanya
 
Menurut Adhi Ardhana, dengan kerjasama itu semua wisatawan yang menggunakan transportasi online beralih ke transportasi yang ada di dalam pelabuhan. "Sehingga tidak lagi supir online ini berupaya mengambil kesempatan di sana, sehingga akan mengurangi orang-orang yang berharap mendapat tamu di jalur nasional tersebut. Itu bayangan saya yang kedua," ungkap Adhi Ardhana. 
 
Ketiga kata dia tentu solusi jangka panjang terkait kendaraan umum ini sudah semestinya menjadi solusi yang klir. Minimal ada kantong parkir, sehingga kendaraan besar (bus) menuju ke kantong parkir. "Sehingga tidak harus parkir di jalan. Itu jangka panjang dan saat ini harus seperti itu. Ini mungkin bisa menjadi pemikiran yang bisa kita diskusikan saat ini. Solusi pendek berikutnya, saya punya pemikiran kenapa tidak sekarang saja disiapkan kantong parkir," katanya.
 
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta, menjelaskan terdapat beberapa permasalahan kemacetan di kawasan Sanur tersebut. Saat ini rata-rata 8 ribu penumpang per hari yang menggunakan Pelabuhan Sanur. "Kemacetan disebabkan pertama kendaraan yang menuju Pelabuhan Sanur parkir pada badan jalan (Jalan Matahari Terbit dan Ruas Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai),” bebernya. 
 
Akses pergerakan keluar-masuk Pelabuhan Sanur melalui satu ruas jalan, termasuk adalah jarak gate tiket parkir dengan jalan akses Pelabuhan Sanur terlalu dekat. Pihaknya menawarkan sejumlah alternatif yakni akses keluar-masuk Pelabuhan Sanur dipisah. “Salah satunya alternatif dilakukan akses masuk melalui Jalan Hang Tuah (akses setelah Mak Beng menuju utara (eksisting pedestrian Pantai Sanur) hingga Pelabuhan Sanur, sedangkan akses keluar melalui Jalan Matahari Terbit,” imbuhnya. 
wartawan
YUE
Category

Pertahankan Tata Kelola Keuangan Terbaik, Bangli Raih WTP Kesepuluh Kalinya

balitribune.co.id | Denpasar – Pemerintah Kabupaten Bangli kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Bangli berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Baca Selengkapnya icon click

Polres Jembrana Ungkap Dugaan Illegal Logging di Hutan Bali Barat, Puluhan Gelondong Kayu Jati Diamankan

balitribune.co.id I Negara - Aktivitas penebangan liar atau illegal logging masih menjadi ancaman serius bagi kelestarian kawasan hutan di Bali Barat. Meski berbagai upaya pengungkapan, penindakan, hingga penegakan hukum telah berulang kali dilakukan aparat, praktik perusakan hutan tersebut ternyata masih saja terjadi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tim Opsnal Polsek Tembuku Ringkus Pencuri Bokor Slaka

balitribune.co.id I Bangli- Tidak butuh waktu yang lama, Tim Opsnal Polsek Tembuku dibawah pimpinan Kanit Reskrim Ipda I Nengah Kariawan berhasil menangkap pelaku pencurian bokor slaka milik I Komang Atis (45) warga Banjar Metra Kaja  Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku. 

Pelaku  I Putu JA (26) ditangkap di rumahnya di Banjar Belok, Desa Yangapi, Tembuku pada  Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Tertutup Eceng Gondok dan Gulma, TNI Normalisasi Danau Buyan

balitribune.co.id I Singaraja - Hamparan eceng gondok dan gulma yang menutupi sekitar 8 hektare kawasan Danau Buyan di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, mulai ditangani melalui kegiatan pembersihan dan normalisasi yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait, Selasa (9/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Adi Arnawa Kaji Peluang Pendirian Sekolah Rakyat di Badung

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung mulai mengkaji wacana pendirian Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan pihaknya akan mempelajari konsep dan kebutuhan program tersebut sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

Baca Selengkapnya icon click

Perda Administrasi Kependudukan Badung Segera Dicabut, DPRD Nilai Aturan Lama Tak Lagi Sesuai Regulasi Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - DPRD Kabupaten Badung mulai menggodok pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan beserta perubahan melalui Perda Nomor 9 Tahun 2016. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.