Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Komisi IV DPRD Badung Raker Bersama Dinas Sosial, Evaluasi Mekanisme dan Sistem Bantuan Sosial Tunai (BST)

Bali Tribune/ RAPAT KERJA - Komisi IV DPRD Badung kembali menggelar rapat kerja (raker) dengan pihak esekutif, Selasa (9/6) siang di Dewan Badung. Kali ini raker dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) guna membahas terkait evaluasi mekanisme dan sistem Bantuan Sosial Tunai (BST).
Balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten kembali menggelar rapat kerja (raker) dengan pihak esekutif, Selasa (9/6) siang di Dewan Badung. Kali ini raker dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) guna membahas terkait evaluasi mekanisme dan sistem Bantuan Sosial Tunai (BST).
 
Raker dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Badung I Made Sumerta. Turut hadir sejumlah anggota dewan, meliputi Nyoman Gede Wiradana, I Made Suwardana, I Gede Aryantha, Ni Luh Putu Sekarini, Ni Luh Putu Gede Rara Sukma Dewi. Sementara dari Dinas Sosial (Dinsos) hadir langsung Kadis Sosial Badung I Ketut Sudarsana didampingi langsung sejumlah staff. Turut hadir tenaga ahli dewan Ni Ketut Masmini.
 
Ketua Komisi IV DPRD Badung I Made Sumerta, pada kesempatan tersebut sangat getol menyerukan supaya semua bantuan yang diberikan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah benar-benar tepat sasaran. Pasalnya, di lapangan ada saja yang sejatinya tidak masuk golongan terdampak dari pandemi Covid-19 ini, justru mendapat bantuan. 
 
“Saya sendiri ternyata masih masuk golongan yang dapat. Namun, sudah saya minta coret ke perangkat desa,” katanya. 
 
Khawatir kasus serupa juga terjadi di tempat lain, politisi PDIP itu meminta supaya Dinas Sosial benar-benar melakukan verifikasi di bawah, sehingga bantuan tepat sasaran. “Sebetulnya bagaimana tahapannya, apakah dari bawah yang mengusulkan atau seperti apa? Kami mohon gambarannya siapa saja sebetulnya yang dapat (bantuan)?” tandas Sumerta.
 
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi IV DPRD Badung Nyoman Gede Wiradana. Menurut dia, jangan sampai penerima bantuan justru bukan orang miskin, melainkan yang berkecukupan. 
 
“Makanya kalau perlu dirilis saja nama-nama penerima di tingkat banjar dan desa, supaya masyarakat tahu. Menurut saya itu sosialisasi yang sangat pas,” katanya.
 
Lebih lanjut, Wiradana juga menyoal terkait langkah apa yang telah dipersiapkan Dinas Sosial menuju new normal. Sebab, dia menilai penting masyarakat tahu apa yang harus dilakukan.
 
Sementara anggota dewan lainnya Ni Luh Putu Gede Rara Sukma Dewi memberikan apresiasi atas apa yang telah dilakukan.
 Namun demikian, pihaknya meminta supaya Dinas Sosial lebih intens lagi berkoordinasi dengan lembaga Dewan. Sebab, ini terkait dengan pengawasan. 
 
“Begitu juga instansi terkait lainnya perlu saling koordinasi. Mengingat pandemi Covid-19 tidak bisa diselesaikan sendiri, melainkan harus bergotong rotong,” tukas Srikandi asal Dapil Mengwi itu.
 
Menanggapi rentetan pertanyaan tersebut, Kadis Sosial Badung I Ketut Sudarsana menegaskan sangat sependapat dengan harapan wakil rakyat, berkenaan pentingnya melakukan tahapan verifikasi supaya bantuan tepat sasaran. 
 
“Sebetulnya, sebelum bantuan dicairkan, khususnya bantuan BST, telah dilakukan dua kali penyaringan. Data orang miskin yang kita terima dari pusat itu sekitar 21 ribu, data berdasarkan tahun 2015. Nah, dari data ini kita lakukan verifikasi di tingkat desa. Bahkan, desa diwajibkan melakukan musyawarah tingkat desa,” paparnya.
 
“Hasil verifikasi disetujui 18.812 orang. Jadi penerima BST di Badung 18.649 orang saat ini,” papar Sudarsana.
 
Adapun besaran bantuan BST senilai Rp 600 per bulan, yang akan diberikan selama tiga bulan, yakni bulan April, Mei, Juni 2020. “Bantuan diberikan baik melalui PT Pos dan melalui rekening masing-masing penerima. Namun, untuk bulan berikutnya dari Juli-Desember 2020 tetap juga akan diberikan sebesar Rp 300 ribu. Namun, petunjuk pelaksanaannya belum kita terima,” ungkap mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Badung itu.
 
Disisi lain, lanjutnya, pemerintah daerah juga telah memberikan bantuan kepada masyarakat. Bahkan, yang tidak miskin pun diberikan, dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini. “Kalau tergolong tidak miskin, sepanjang belum menerima bantuan apapun, bisa diberikan insentif dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang jelas, pemerintah daerah tetap berkomitmen membantu meringankan beban masyarakat,” tandas Sudarsana sembari menyebut dari hasil refokusing anggaran yang dilakukan ada total Rp 126 miliar yang bisa dipergunakan, khususnya di Dinas Sosial. 
wartawan
I Made Darna
Category

Dibandingkan 2024, Inflasi Badung Melandai di Tahun 2025, Dampak Positif Bantuan Sosial Hari Raya Keagamaan

balitribune.co.id | Mangupura - Program Bantuan Sosial menjelang Hari Raya Keagamaan berupa uang sebesar Rp. 2 juta per KK, berhasil menekan angka inflasi daerah Kabupaten Badung. Hal tersebut tertuang dalam laporan Inflasi Tahunan Wilayah Cakupan IHK se-Bali tahun 2024 dan tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dukung Ketahanan Pangan, Manajemen DTW Jatiluwih Salurkan 22,8 Ton Pupuk ke 7 Tempek Subak

balitribune.co.id | Tabanan - Memasuki musim tanam pertama di bulan Januari 2026,  mulai dari Tanggal 30 Desember  2025 - 6 Januari 2026 Manajemen Operasional Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian pertanian berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Inflasi Bali 2025 Tetap Terjaga

balitribune.co.id | Denpasar - Inflasi Provinsi Bali sepanjang 2025 berhasil dijaga dalam rentang sasaran nasional. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali pada 5 Januari 2026, inflasi gabungan kabupaten/kota di Bali pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,70 persen secara bulanan (month to month/mtm), meningkat dibandingkan November 2025 yang sebesar 0,40 persen (mtm).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK Perkuat Stabilitas dan Daya Tahan Sektor Jasa Keuangan Hadapi Tantangan Global 2026

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) nasional tetap terjaga di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan melemahnya kinerja ekonomi Tiongkok. Penilaian tersebut mengemuka dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan OJK yang digelar pada 24 Desember 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.