Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Komisi IV DPRD Badung Raker Bersama Disdikpora dan Diskes Bahas Program Tahun 2026

DPRD Badung
Bali Tribune / Raker Komisi IV DPRD Badung dengan Disdikpora dan Diskes Badung pada Selasa (4/11)

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung telah menggelar tapat kerja membahas program kerja tahun 2026, pada Selasa (4/11). Dalam rapat yang mengundang Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) serta Dinas Kesehatan Badung ini membahas sejumlah program. Meliputi ratusan guru kontrak yang belum menjadi PPPK, dan kurangnya fasilitas kesehatan di Kecamatan Kuta Selatan.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Badung, Nyoman Graha Wicaksana, didampinggi para anggora seperti, Wayan Joni Pargawa, Nyoman Sudana, dan Ni Luh Putu Sekarini. Ada juga Kadiskes Badung, dr. Made Padma Puspita, dan Kadisdipora Badung, I Gusti Made Dwipayana beserta para staf.

Usai rapat, Graha Wicaksana mengatakan, rapat tersebut dilaksanakan untuk membahas program-program kerja pemerintah daerah. Dari Disdikpora ia mencermati adanya 394 guru kontrak yang belum naik status menjadi PPPK. Hal ini diketahui lantaran masa kerja yang belum memenuhi ketentuan mengikuti seleksi. “Kemarin mereka tidak lulus PPPK terkait dengan masa pengabdiannya kurang dari dua tahun,” ujarnya.

Pihaknya juga menyebutkan, kendala lainnya yang dihadapi, yakni tidak ada formasi guru bahasa daerah atau Bahasa Bali yang dibuka dalam seleksi. Untuk itu, Komisi IV bersama Disdikpora telah sepakat untuk berkonsultasi permasalahan tersebut dengan Kementerian Pendidikan. “Kami bersepakat dengan Dinas Pendidikan untuk merancang konsultasi secara vertikal dengan Kementerian Pendidikan Pusat, sehingga nantinya apakah memungkinkah pemerintah daerah mengeluarkan diskresi atau kebijakan supaya guru-guru ini tidak dirumahkan,” ungkapnya.

Disisi lain, politisi asal Kuta ini pun meminta agar Disdikpora melakukan renovasi sekolah-sekolah yang rusak. Sebab dari pantauan Komisi IV memang ada sekolah yang plafonnya jebol.

“Ini sudah dirancang oleh Bapak Kadis bahwa di tahun 2026 ada sekitar 22 sekolah yang akan diperbaiki, dan ada sekitar 10 sekolah yang masih ditunda,” paparnya.

Sementara terkait kurangnya Faskes, Graha Wicaksana berharap, akan semakin banyak Puskesmas yang dibangun. Terlebih saat ini di Kecamatan Kuta Selatan hanya memiliki satu Puskesmas untuk melayani masyarakat. “Ini juga dirancang ke depannya akan dibangun Puskesmas Pembantu di Pecatu maupun Puskesmas Pembantu di Tuban. Sehingga kami berharap pelayanan kesehatan ini bisa langsung ke tengah masyarakat,” terangnya.

Selain itu, ia pun juga meminta, agar Rumas Sakit Giri Asih dan Rumah Sakit Suwiti segera dibuka. Keberadaan dua rumah sakit di utara Badung ini pun sangat diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Kami juga mengharapkan supaya Rumah Sakit Suwiti dan Rumas Sakit Giri Asih bisa segera beroperasi dan melayani masyarakat menggunakan fasilitas BPJS,” ucapnya seraya berharap layanan kesehatan hingga mobil jenazah juga perlu ditingkatkan. 

wartawan
ANA
Category

Akselerasi Keuangan Syariah: Strategi Jitu Menggali Potensi Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Syariah

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah melalui pendekatan kultural dan keagamaan dengan meluncurkan Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP.

Baca Selengkapnya icon click

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.