Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Komisi IV Raker Dengan OPD Bahas Penghapusan Gedung dan Kesiapan Vaksinasi

Bali Tribune / RAKER - Komisi IV DPRD Badung saat raker dengan OPD terkait, Senin (24/1).
balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung menggelar rapat kerja dengan eksekutif terkait masalah penghapusan gedung SDN 3 Pecatu dan kesiapan vaksinasi booster di Kabupaten Badung, Senin (24/1) di gedung Dewan Badung. 
 
Rapat dipimpin Ketua Komisi, Made Sumerta didampingi Nyoman Gede Wiradana, Luh Putu Gede Rara Hita Sukma Dewi, Made Suwardana dan Luh Putu Sekarini. Hadir Asisten I Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Badung Nyoman Sujendra, Kadisdikpora Badung Gusti Made Dwipayana, Kepala BPKAD Ida Ayu Istri Yanti Agustini, Kadis Kesehatan dr. Nyoman Gunarta, Dirut RS Mangusada dr. I Wayan Darta dan Kadis Sosial Ketut Sudarsana.
 
Rapat pertama, membahas wacana pemindahan lahan gedung SDN 3 Pecatu yang digembar-gemborkan sejak tahun 2017 lalu hingga sudah dilakukan penghapudan aset. Selain sekolah yang dianggap terlalu dekat dengan jalan raya, kondisi gedung juga dikabarkan sudah tidak layak pakai. Namun, rencana tersebut hingga kini tak kunjung terealisasi. Sementara, rapat kedua mengecek kesiapan pelayanan vaksinasi tahap ketiga yakni booster bagi masyarakat Badung.
 
Terkait permasalahan SDN 3 Pecatu Ketua Komisi IV DPRD Badung, Made Sumerta mengatakan, sebetulnya sudah ada jalan keluar walaupun sejak tahun 2017 sudah dihapus aset bangunannya. Namun, proses belajar mengajar tetap dilakukan di gedung tersebut. Tetapi, perlu juga dilakukan sinkronisasi dan koordinasi yang dilakukan lintas OPD.
 
"Kepala sekolah sudah melakukan audiensi ke beberala instansi termasuk Inspektorat, tadi baru terungkap perlu ada stabilisasi harus ada pembatalan dulu dan pemanfaatan gedung. Tadi kita sepakat agar mengutamakan dulu terselenggaranya proses belajar mengajar dengan baik," ujarnya usai rapat.  
 
Pihaknya mempertanyakan, mengapa sebelumnya sudah dilakukan penghapusan aset sebelum rencana tukar guling. Pihaknya menduga, penghapusan aset dilakukan kemungkinan karena kondisi gedung sudah rusak. "Maka muncullah DED 2017. Setelah itu baru ada keinginan tukar guling. Berarti ada sesuatu, dan tidak layak gedung itu untuk ditempati," kata politisi asal Desa Pecatu itu.  
 
Sumerta pun mendorong, agar Dinas Pendidikan turun  melihat secara langsung kondisi di lapangan. "Sehingga bukan administrasi saja yang benar. Tetapi, kondisinya juga harus diperhatikan di gedung tersebut. Sementara waktu, masih tetap disana dulu. 
Itu kan baru proses stabilisasi," terangnya.
 
Kepala BPKAD Ida Ayu Istri Yanti Agustini menambahkan, jika sekarang, gedungnya masih bisa dimanfaatkan ada hal yang bisa dilakukan yakni pembatalan penghapusan sementara. Kemudian, bisa dilakukan renovasi agar bisa digunakan aktivitas belajar mengajar. "Mungkin tahun depan atau diperubahan, atau instruksi dari pimpinan dan ada anggaran bisa kita bangun kembali. Kami akan turun dulu bersama Disdikpora, kami laporkan ke pimpinan sehingga kami bisa tahu tindakan apa yang harus kami lakukan," katanya. 
 
Sementara, terkait vaksinasi tahap ketiga Sumerta mengatakan, saat ini pemerintah telah mencanangkan pemberian vaksin tahap III kepada masyarakat yang berumur di atas 18 tahun dan telah mendapatkan vaksin tahap I dan II. Untuk inilah, ujar politisi PDI Perjuangan asal Pecatu Kuta Selatan tersebut, menggelar raker dengan Diskes, Dinas Sosial dan Direktur RS Mangusada terkait pemberian vaksin tahap ketiga tersebut. "Seberapa kesiapan kita untuk vaksinasi booster ini dan apa daja kendalanya," ujar Sumerta.
 
Bagi masyarakat yang disabilitas dan memiliki ODGJ, pihaknya meminta kepada dinas terkait agar diperlakukan secara khusus seperti jemput bola. "Terintegrasi dengan Dinas kesehatan dan Dinas Sosial," ujarnya. 
 
Kadis Kesehatan Nyoman Gunarta menjelaskan, pada umumnya pelayanan vaksinasi tahap 3 siap dilaksanakan di Badung. "Selain Kuta Selatan menjadi prioritas, Badung juga akan melaksanakan pelayanan di Gedung Budaya Giri Nata Mandala," tegas Gunarta.
 
Pelayanan vaksinasi booster, ujarnya, sudah dilakukan untuk lansia dan tiga desa penyangga RS Mangusada. Mulai lusa, tegasnya, layanan vaksinasi termasuk booster juga dilakukan di wilayah Mengwi. Vaksinasi yang diutamakan yakni vaksinasi I dan II, setelah itu lanjut vaksinasi booster. 
wartawan
ANA
Category

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

14 Atlit Karangasem Ambil Bagian di 6 Cabor Pekan Paralimpik Provinsi Bali 2026

balitribune.co.id I Amlapura - Sebanyak 14 orang atlit penyandang disabilitas yang seluruhnya merupakan siswa Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Karangasem, ikut ambil bagian dalam Pekan Paralimpik Provinsi (Peparprov) Bali 2026 yang berlangsung di Denpasar dari Tanggal 7 hingga 9 Juli 2026 kedepan. Sementara pembukaan Pekan Paralimpik Provinsi Bali 2026 ini sendiri telah berlangsung pada Selasa (7/7/2026) pagi di Gor Ngurah Rai Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click

Hasil Pemeriksaan Forensik, Mang Colik Terkena Empat Tikaman di Perut dan Punggung

balitribune.co.id I Semarapura - Sampai hari Selasa 7 Juli 2026  teka teki siapa pembunuh Nyoman Cita alias Mang Colik belum ada titik terang.   Sejak jenazah Mang Colik ditemukan pada Kamis (2/7/2026) lalu, Sat Reskrim Polres Klungkung masih berusaha membuka tabir misteri pembunuhan ini. Karena sesuai hasil pemeriksaan Foreksik RSUP Sanglah kematian Mang Colik ini jelas karena adanya tikaman fatal di beberapa bagian tubuh korban.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.