Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Koster Soroti Kinerja ASN, Beri Peringatan Jangan Bekerja Lelet

Bali Tribune/ BRIEFING - Gubernur Wayan Koster saat memberi briefing kepada jajaran Pejabat Eselon II,III dan IV serta ASN Pemprov Bali yang mengikuti Apel Disiplin di Halaman Kantor Gubernur Bali, Senin (13/5).
balitribune.co.id | Denpasar - Kembali Gubernur Wayan Koster menyoroti kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Bali yang dinilai masih terlalu lambat. Koster pun kemudian memberi peringatan keras terhadap jajarannya agar tidak bekerja secara lelet. 
 
Dampaknya ia menilai, hingga delapan bulan masa kepemimpinannya, ASN di lingkungan Pemprov Bali belum menunjukkan kinerja yang optimal dalam mengawal implementasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan berbagai program yang tertuang dalam APBD Tahun 2019. 
 
Peringatan keras itu, langsung dilontarkan Koster saat memberi briefing kepada jajaran Pejabat Eselon II,III dan IV serta ASN Pemprov Bali yang mengikuti Apel Disiplin di Halaman Kantor Gubernur Bali, Senin (13/5).
 
Salah satu contoh akibat pola kinerja lambat itu adalah dengan munculnya komplain dari masyarakat terkait kualitas layanan publik. “Ada guru honor yang telat menerima gaji hingga dua bulan,” sentilnya. Koster mengingat kembali, hal-hal serupa tak boleh kembali terulang. 
 
Selain itu, Koster yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini meminta agar Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan program yang lebih efektif dalam mempercepat sosialisasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. 
 
“Kalau di wilayah perkotaan, masyarakat sudah banyak yang tahu. Tapi yang di pelosok-pelosok belum tentu. Sosialisasi saya harapkan menjangkau hingga pelosok,” pintanya.
 
Pada bagian lain, dia juga mengingatkan agar ASN di lingkungan Pemprov Bali jangan berperilaku yang aneh-aneh. Seperti tidak fokus kerja, datang ke tempat kerja hanya duduk diam, bercanda, ngobrol lalu pulang pada sore hari. 
 
Menurutnya perilaku seperti itu belum sesuai harapan dan standar kerja. Untuk itu, Koster minta jajaran birokrasi Pemprov Bali segera berubah dan meninggalkan pola-pola lama. 
 
“Saya menginginkan ASN yang disiplin, bekerja keras, berdedikasi dan tahu apa yang dilakukan dengan cepat,” tegasnya. 
 
Terkait penataan birokrasi, dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan ‘bersih-bersih’ dengan melakukan mutasi dan pengisian jabatan eselon yang masih kosong. 
 
Dia mengingatkan agar tak ada yang berisik, wara-wiri, apalagi melakukan lobi sana, lobi sini. “Cukup tunjukan kinerja, bekerja dengan lurus, tulus, tanggung jawab. Tak ada sogok-sogokan, jangan ada praktik macam-macam, apalagi sampai membawa nama-nama gubernur,” tegasnya memperingatkan. 
 
Lebih jauh Koster menambahkan bahwa ia sangat berkepentingan dengan peningkatan kinerja birokrasi sejalan dengan makin kompleksnya tantangan yang dihadapi ke depan. 
 
“Tantangan itu harus kita respon bersama-sama dengan semangat, dedikasi dan kerja keras. Kita harus betul-betul satu bodi, satu spirit dan satu langkah untuk melaksanakan agenda yang telah dicanangkan,” terangnya. 
 
Gubernur Koster memberi tugas khusus kepada Sekda Dewa Made Indra terkait pembenahan birokrasi, sementara dirinya akan fokus pada kebijakan strategis.
 
Masih dalam arahannya, Koster menyampaikan kabar gembira berkaitan dengan hasil survei kinerja gubernur yang melibatkan lembaga independen. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasaan masyarakat terhadap kinerja Gubernur Bali Wayan Koster dan Wagub Cokorda Oka Artha Ardhana Sukawati telah mencapai 84 persen. 
 
Meski capaiannya sudah cukup baik, namun Koster mengaku belum puas dengan hasil tersebut. “Itu belum maksimal, saya yakin dengan dukungan ASN yang bekerja dengan sungguh-sungguh, angka kepuasaan masyarakat akan makin naik,” pungkasnya.
wartawan
release
Category

Urgensi Armada Damkar di Kintamani untuk Pangkas Waktu Tanggap Kebakaran

balitribune.co.id | Bangli - Wacana penempatan armada mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) di Kecamatan Kintamani telah berembus sejak sepuluh tahun terakhir. Meski demikian, hingga saat ini penempatan armada tersebut belum juga terealisasi.

Padahal, potensi terjadinya kebakaran di wilayah Kintamani tergolong cukup tinggi. Berdasarkan data setempat, tercatat sebanyak empat kasus kebakaran terjadi sejak Agustus hingga pertengahan September.

Baca Selengkapnya icon click

OJK Cabut Izin Usaha BPR Pasarraya Kuta, LPS Siapkan Proses Likuidasi

balitribune.co.id | Mangupura - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pasarraya Kuta setelah bank tersebut dinilai tidak mampu mengatasi persoalan permodalan dan likuiditas. Hal ini diungkapkan OJK melalui siaran persnya, Jumat (18/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Diduga Membuat Surat Palsu, Polisi Tahan Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan Kementerian ATR I Made Daging 

balitribune.co.id | Denpasar - Tidak lama berselang setelah KPK menahan Dirjen Lampri Kementerian ATR/BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, giliran penyidik Ditreskrimsus Polda Bali menahan Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan di Kementerian ATR/BPN RI,  I Made Daging A.Ptnh., M.H. 

Baca Selengkapnya icon click

Overload Kasus Narkoba, Rutan Negara Digeledah

balitribune.co.id | Negara - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Negara mengalami kelebihan kapasitas (overload) hingga hampir tiga kali lipat. Di tengah kondisi tersebut, petugas gabungan dari unsur Rutan, TNI, dan Polri menggelar penggeledahan mendadak di 14 kamar hunian warga binaan pemasyarakatan (WBP), Kamis (17/9/2026) pagi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Satu Keluarga di Jembrana Diteror Rabies

balitribune.co.id | Negara - Kasus gigitan anjing yang diduga terpapar rabies kembali meneror Kabupaten Jembrana. Kali ini, satu keluarga yang terdiri dari ibu dan dua anaknya di Lingkungan Anyar Sari, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, menjadi korban gigitan beruntun dari anak anjing peliharaan mereka sendiri.

Baca Selengkapnya icon click

Soal Usulan UMK Badung Rp5 Juta, Bupati Minta Jangan Grasa-Grusu

balitribune.co.id | Mangupura - Usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Badung dinaikkan menjadi Rp5 juta mulai mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Badung. Namun, angka tersebut belum serta-merta disetujui. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan, usulan kenaikan upah harus diuji melalui kajian dan perhitungan yang matang.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.