Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Koster Upayakan Bus Trans Metro Dewata Beroperasi Kembali Akhir April 2025

Bus Trans Metro Dewata
Bali Tribune / BEROPERASIONAL - Bus Trans Metro Dewata yang telah beroperasional melayani masyarakat Bali pada tahun 2020 lalu dan berhenti beroperasional sejak 1 Januari 2025 karena permasalahan anggaran

balitribune.co.id | Mangupura - Terkait rencana mengaktifkan kembali operasional Bus Trans Metro Dewata (TMD), Gubernur Bali, Wayan Koster mengaku telah berkoordinasi dengan Walikota Denpasar, Bupati Gianyar dan Tabanan. Diharapkan, pada akhir April 2025 ini, TMD dapat kembali melayani masyarakat di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita). Demikian disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster saat Rapat Koordinasi Pemerintahan Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten se-Bali di Balai Budaya Giri Nata Mandala Puspem Kabupaten Badung, Rabu (12/3). "Dengan Walikota Denpasar, Bupati Gianyar, Bupati Tabanan untuk sharing pembiayaan operasional Trans Metro Dewata sudah dicapai kesepakatan," ungkapnya.

Gubernur asal Buleleng ini mengatakan, operasional Bus TMD akan dilakukan secara gotong royong oleh Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan dan Gianyar. "Jadi kita gotong royong sharing biaya, karena sebelumnya dibiayai APBN, nanti kita gotong royong APBD Bali dan APBD Kota Denpasar, Badung, Tabanan dan Gianyar. Tapi karena Tabanan PAD-nya kecil sekali, nanti kita bantu supaya tidak jadi beban baru," ujar Koster.

Pihaknya menyebutkan, Provinsi Bali bertanggungjawab untuk menanggung operasional Bus TMD sebesar 30 persen sedangkan pemerintah kabupaten/kota sebesar 70 persen. "Sudah sepakat semua, tinggal kita siapkan tender beroperasinya, begitu selesai dan mulai beroperasi Trans Metro Dewata ini. Mudah-mudahan akhir April sudah bisa beroperasi kembali," tegasnya. 

Menurut orang nomor satu di Bali ini, transportasi publik seperti Bus TMD sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan kemacetan di kawasan Sarbagita. Seperti diketahui, mengatasi permasalahan kemacetan merupakan salah satu Program Super Prioritas Mendesak (PSPM) Pemerintah Provinsi Bali.

wartawan
YUE
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.